Johnkoplo’s Weblog

Just another WordPress.com weblog

hukum, tradisi, dan norma dalam teologi moral dasar

HUKUM, TRADISI, DAN NORMA

 

 

1. Pengantar

Istilah-istilah hukum, norma dan tradisi menjadi istilah yang umum, tidak terbatas dalam diskusi di ruang kuliah saja. Di luar kalangan akademisi, istilah-istilah itu menjadi santapan obrolan sehari-hari. Jika kita membolak-balik koran atau majalah, kita sering menemui istilah-istilah ini. Berulangkali kita membaca kalimat-kalimat seperti ini: “Tidak ada orang yang kebal hukum di Indonesia”, “Hukum harus ditegakkan”, “Kita harus melestarikan tradisi dan budaya lokal”, “Norma-norma di masyarakat harus ditaati”, dan sebagainya. Singkat kata, istilah-istilah ini tidak asing di telinga kita.

Kebanyakan orang merasa bahwa hukum, tradisi dan norma mempunyai peranan yang besar dalam hidup khususnya dalam bidang etika. Kata Indonesia “kesusilaan” yang artinya sama dengan etika terdiri dari bahasa Sanskerta “sila” yang berarti “norma” kehidupan dan “su” yang berarti “baik”. Etika menyangkut kelakuan yang menuruti norma-norma yang baik[1].

Namun demikian, peranan hukum, tradisi dan norma dalam kehidupan orang Kristen terus menerus dipersoalkan dan digumuli dalam sejarah Gereja. Hukum, tradisi dan norma sering dilihat sebagai pembatas ruang kebebasan manusia. Ada kecenderungan untuk menolaknya. Dalam abad ini, peranan hukum dalam etika Kristen disangkal karena alasan-alasan teologis oleh Karl Barth, Dietrich Bonhoeffer, H. Richard Niebuhr, dan Paul Lehmann. Mereka menganggap penggunaan hukum-hukum tidak sesuai dengan kedaulatan dan kasih karunia Tuhan Allah[2].

Di sisi lain, hukum, tradisi dan norma masih dibutuhkan sebagai aturan yang perlu dalam hidup manusia dan melindunginya dari kekacauan tabrakan antara kebebasan seseorang dengan kebebasan orang lain. Hukum, tradisi dan norma merupakan bantuan penting karena membebaskan manusia dari tugas berat untuk selalu memulai dari nol dalam menetapkan norma-norma etis bagi dirinya[3]. Tulisan ini hendak berbicara mengenai hukum, tradisi dan norma, khususnya berkaitan dengan moral. Bagian ini akan merefleksikan hukum atau norma yang dipakai sebagai dasar hidup bersama dengan sesama.

 

2. Pengertian Hukum, Tradisi dan Norma

2.1. Konsep Hukum Moral

Secara umum hukum didefinisikan sebagai cara yang tetap dalam beraksi atau bereaksi atau pedoman bagi tindakan dan perilaku. Hukum moral dalam arti yang luas adalah petunjuk yang mengarahkan perbuatan manusia ke tujuan akhir. Hukum moral sejati harus bersifat baik, dalam arti bahwa hukum tersebut dapat membantu perwujudan tujuan akhir sejarah manusia dan ciptaan dan menjaga agar manusia tidak menghalangi pencapaian tujuan ahir itu. Dalam arti sempit, hukum moral adalah petunjuk yang mengandung ciri mewajibkan, bersifat umum dan bertahan lama, yang mengarahkan tindakan manusia kepada tujuan akhir[4].

Hukum moral berbeda dari hukum-hukum yang lain. Pada umumnya, hukum moral dimengerti sebagai “tatanan pengarah kegiatan manusia untuk mencapai tujuan terakhir hidupnya. Definisi ini mencakup sejumlah permintaan yang bersifat mewajibkan, seperti ijin-ijin untuk melakukan sesuatu dalam komunitas moral. Selain itu, rumusan ini juga meliputi hukum-hukum umum yang melibatkan semua amnusia atau kelompok manusia, perintah perseorangan – yang berasal dari panggilan individual tertuju pada seseorang yang berkedudukan. Hukum moral meliputi rangkaian aturan permanen, seperti kewajiban menghormati kontrak antarpribadi, peraturan hidup, larangan untuk melakukan tindakan yang merugikan orang-orang lain.

Meskipun disebut hukum moral, namun ada perbedaan antara moral dan hukum meskipun di antara keduanya terdapat hubungan yang erat. Hukum membutuhkan moral dan moral membutuhkan hukum. Sedikitnya ada empat perbedaan antara hukum dan moral. Perbedaan pertama ialah hukum lebih dikodifikasi daripada moralitas, norma moral bersifat lebih subjektif dan akibatnya lebih banyak “diganggu” oleh diskusi-diskusi yang mencari kejelasan tentang apa yang harus dianggap etis atau tidak etis. Baik hukum maupun moral mengatur tingkah laku manusia, namun hukum membatasi diri pada tingkah laku lahiriah saja, sedangkan moral menyangkut juga sikap batin seseorang. Perbedaan yang ketiga adalah sanksi yang berkaitan dengan hukum berlainan dari sanksi yang berkaitan dengan moralitas. Perbedaan sanksi tiu berkaitan dengan perbedaan yang lain lagi yakni hukum didasarkan atas kehendak masyarakat dan akhirnya atas kehendak negara, sedangkan moralitas didasarkan pada norma-norma moral yang melebihi para individu dan masyarakat[5].

Hukum sebagai norma moral perilaku manusia dibedakan atas hukum moral kodrati, hukum yang diwahyukan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru serta hukum manusiawi. Hukum moral kodrati adalah tata moral yang muncul dari kodrat manusia dan ciptaan dan dapat dikenal oleh akal budi manusia. Hukum ini juga bisa dikatakan sebagai hukum kodrati ilahi. Sedangkan norma-norma yang tertuang dalam Kitab Suci Perjanjian Lama dan Baru dipandang sebagai hukum yang diwahyukan Allah meskipun rumusannya dapat berupa kewajiban menurut hukum kodrati. Sebagai contoh adalah sepuluh perintah Allah.

Pengertian “kodrati” dalam hukum kodrati dikaitkan dengan pengenalan yang tidak digali dari wahyu, sehingga juga tidak berlaku hanya bagi mereka yang tidak menerima wahyu adikodrati. Pengertian “kodrati” dalam hukum kodrati juga dikaitkan dengan kodrat manusia yang menjadi dasarnya. Dengan demikian sesuai atau bertentangan dengan kodrat manusia berarti juga sesuai atau bertentangan dengan hukum kodrat[6]. Biasanya akal budi dipandang sebagai bentuk khas kodrat manusia. Hukum ini dianggap sebagai hukum moral karena berlandaskan pada realitas manusia yang sama untuk semua manusia: kemanusiaan dan keberadaan manusia. Hukum moral kodrati merupakan hukum bagi perilaku manusia yang lahir dari kodrat manusia yang berorientasi ke tujuan akhirnya, dan yang dikenal dengan bantuan terang kodrati akal.

Salah satu bentuk yang paling sederhana dari hukum kodrat adalah pernyataan “Lakukanlah yang baik dan hindarilah yang jahat!” Bagi Charles E. Curran, Hukum Gereja ada untuk menolong dan memberi ruang gerak kepada umat. Gereja sebagai komunitas membutuhkan hukum untuk mengatur jalannya kebersamaan itu. Namun hukum tidak pernah boleh membatasi kebebasan seseorang dan tidak pernah boleh mengatur hal-hal yang bersifat pribadi[7]. Akibat dari cara berpikir demikian adalah bahwa hukum kodrati tidak hanya melukiskan bagaimana hal-hal itu adanya, melainkan memerinci juga bagaimana seharusnya. Putusan moral merupakan “perintah akal”. Hukum kodrati yang merincikan apa yang harus kita lakukan adalah hukum-hukum akal, yang dapat kita pahami karena Tuhan telah menciptakan kita sebagai makhluk berakal budi. Oleh karena itu, yang paling baik dalam situasi mana pun untuk dilakukan adalah perbuatan yang paling masuk akal[8]. Kesulitan muncul dalam konkretisasi hukum kodrati itu. Semakin konkret hukum kodrati semakin sulit mencapai kesepakatan apa yang termasuk hukum kodrati dan apa yang tidak.

Perannya dalam Ajaran Sosial Gereja dapat dimengerti sebagai berikut. Meningkatnya penggunaan hukum kodrati dalam ASG dapat dimengerti bila kita memperhatikan masalah-masalah sosial lintas batas, apalagi dengan semakin derasnya arus sekularisasi. Gereja mencari pijakan yang sama dalam hukum kodrati dengan harapan dapat diterima oleh semua pihak. Tetapi banyak juga soal moral dan modern yang mayoritas belum masuk pada wawasan Kitab Suci ditanggapi Gereja dengan mengacu pada hukum kodrati.

Menurut Karl-Heinz Paschke dalam bukunya Etika Kristiani, hukum moral kodrati memiliki beberapa ciri[9]. Pertama, universalitas hukum kodrati. Hukum moral kodrati bersifat mewajibkan semua manusia di segala waktu dan tempat karena hukum itu berlandaskan pada kodrat manusia sendiri. Semua orang dipanggil untuk mencapai tujuan akhir yang sama dan memperhatikan tujuan eksistensial yang sama dengan cara yang pada hakikatnya sama, meskipun cara itu mengalami berbagai variasi. Ciri yang kedua adalah stabilitas dan dinamika. Ciri yang mencolok dalam pemahaman manusia modern akan diri dan kodratnya adalah konsep bahwa semua hal berada dalam suatu proses, mengalami perubahan dan terkondisi dalam sejarah. Hukum moral kodrati bukanlah suatu kenyataan statis melainkan dinamis. Namun dinamika hukum ini tetap terikat pada tatanan keberadaan sebagai sumber hukum moral, dengan hasil bahwa di mana saja kodrat itu sama, di situ tuntutan-tuntutan hukum kodrati juga sama. Ciri yang ketiga adalah keniscayaan hukum kodrati. Dalam arti tegas, tidak mungkin terdapat dispensasi dari hukum moral kodrati, setidaknya dari pihak otoritas manusia. Namun, kita tidak dapat begitu saja mengabaikan kemungkinan bahwa Allah sendiri memberikan peluang bagi pengecualian dari hukum kodrati dalam kasus-kasus luar biasa, sejauh pengecualian ini tidak bertentangan dengan kodrat Allah sendiri. Ciri yang keempat adalah ciri personal dan kaitan dengan situasi. Moralitas mengandung unsur sistuasional historis, budaya, sosial dan bidang-bidang lain. Perilaku moral tidak dapat terbatas pada legalisme yang terikat pada huruf-huruf hukum, tetapi harus dipikirkan atas dasar pengejawantahan nilai manusiawi yang menyeluruh dan umum, tujuan personal dan panggilan manusia.

Hukum manusiawi harus dibedakan dari hukum ilahi, baik itu hukum kodrati maupun hukum yang terwahyukan dalam Kitab Suci. Hukum manusiawi berasal dari otoritas manusia untuk memperkuat kewajiban-kewajiban hukum kodrati. Hukum manusiawi termasuk dalam hukum positif[10]. Hukum manusiawi terdiri atas hukum negara dan hukum gerejani.

 

 

2.2. Tradisi

Tradisi berasal dari bahasa Latin traditio (tradere) yang artinya menyerahkan atau meneruskan. Secara harafiah tradisi berarti penerusan yang meliputi isi, proses dan bentuknya. Tradisi merupakan pengajaran yang turun-temurun, terus berkembang sampai sekarang. Tradisi menjadi sarana komunikasi dari generasi ke generasi selanjutnya. Dalam masyarakat, tradisi berfungsi sebagai penerusan nilai-nilai masyarakat. Nilai-nilai tersebut perlu diteruskan agar hukum-hukum dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat terus terjaga.

Demikian juga dalam kekristenan. Allah menghendaki agar wahyu Allah diteruskan sehingga semua orang dari segala zaman dapat mengenal Allah dan dapat diselamatkan (DV 7). Kehendak Allah ini didasarkan pada perintah Kristus sendiri untuk mewartakan Injil sampai ke ujung bumi (Mat 28:19-20; Kis 1:8). Penerusan wahyu ini dijalankan dengan dua cara yakni melalui pewartaan tidak tertulis atau sering disebut dengan Tradisi dan melalui pewartaan tertulis atau yang dikenal dengan Kitab Suci. Asal dan tujuan dari Tradisi dan Kitab Suci ini sama yakni dari Allah sendiri (DV 9). Tujuannya adalah untuk meneruskan wahyu.

Tradisi merupakan pengajaran turun termurun. Tradisi bukan sesuatu yang mati, tetapi terus berkembang sampai sekarang. Tradisi menjadi komunikasi iman dan zaman ke zaman, dari angkatan ke angkatan berikutnya. Tradisi bersumber dari pengajaran para rasul dan dengan bimbingan Roh Kudus diteruskan kepada pengganti-penggantinya sampai sekarang. Tradisi selalu ada dalam perkembangan. Kitab Suci adalah sabda Allah dan Tradisi adalah yang meneruskannya. Di satu sisi, Tradisi tidak bisa lepas dari Kitab Suci sebagai sumbernya, di sisi lain Kitab suci membutuhkan Tradisi untuk menterjemahkan sabda Allah itu (DV 9). Tradisi berisi ajaran-ajaran, cara hidup dan cara bersikap, tata cara, ibadat/ritus, dll.

 

2.3. Norma

2.3.1. Pengertian Umum Norma

Kata norma sudah begitu memasyarakat dan bukan monopoli dunia moral. Norma adalah segala keteraturan dan pengarahan kelakuan dalam kelompok. Karena itu, arti norma bagi penghayatan iman juga berhubungan dengan arti komunitas orang beriman. Norma moral yang berlaku dalam komunitas orang beriman ambil bagian dalam arti Gereja bagi pembinaan dan penghayatan iman[11]. Dalam pengertian dasariah, kata norma berarti pegangan atau pedoman, aturan, tolok ukur. Norma adalah aturan untuk kelakuan yaitu untuk mencapai hasil tertentu. Norma diperlukan terutama untuk memperlancar hidup bersama. Norma dimaksudkan untuk mengurangi beban sosial dan menjamin kontinuitas dalam kelompok dan memungkinkan adanya kemajuan. Norma merupakan ungkapan nilai tertentu dalam situasi masyarakat tertentu. Norma mengungkapkan dan menyampaikan nilai kelompok pada masing-masing anggota.

Konteks baru pembicaraan mengenai norma moral menitikberatkan bahwa teologi moral tidak terpisahkan dari pengalaman akan nilai-nilai yang penting bagi perkembangan hidup manusia secara penuh. Norma moral menentukan apakah perilaku kita baik atau buruk dari sudut etis[12]. Karena itu, norma moral adalah norma tertinggi, yang tidak bisa ditaklukan pada norma lain. Sebaliknya, norma moral menilai norma-norma lain. Dalam pengartian yang positif, norma moral dirumuskan sebagai perintah yang menyatakan apa yang harus dilakukan. Dalam rumusan negatif, norma moral dimengerti sebagai larangan untuk menyatakan apa yang tidak boleh dilakukan.

Norma moral berfungsi untuk mengingatkan manusia untuk melakukan kebaikan demi diri sendiri dan sesama. Norma ini mengingatkan manusia agar memperhatikan kemungkinan-kemungkinan baru dalam hidup. Norma moral menarik perhatian kita pada masalah-masalah moral yang kurang ditanggapi manusia. Norma ini menunjuk dimensi moral dari permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat. Norma moral dapat menarik perhatian manusia kepada gejala “pembiasan emosional”. Norma ini dapat menuntun manusia kepada faktor-faktor emosional sehingga manusia dapat saja salah atau keliru pada saat memilih sesuatu. Contohnya, “Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan” (Rm 12:17). Perkataan ini dapat menggiring umat Kristen untuk mempertimbangkan apakah pilihan untuk menghukum seorang pelaku kriminal bersifat rasional atau hanya karena perasaam permusuhan terhadap orang itu.

Di antara norma-norma moral yang ada, martabat manusia adalah norma dasar terpenting. Kita harus menghormati martabat manusia karena manusia adalah satu-satunya makhluk yang merupakan tujuan pada dirinya. Manusia adalah makhluk bebas dan otonom yang sanggup mengambil keputusannya sendiri. Manusia adalah pusat kemandirian dan satu-satunya makhluk yang memiliki harkat intrinsik dan karena itu harus dihormati sebagai tujuan pada dirinya. Manusia tidak boleh diperalat. Ia tidak boleh dimanipulasi demi tercapainya tujuan yang terletak di luar manusia itu.

 

2.3.2. Norma Moral dalam Masyarakat Kita

Moralitas melekat pada perbuatan manusia. Perbuatan pribadi sejauh dijalankan dalam tanggung jawab pribadi secara sadar dan bebas adalah baik atau jahat. Kesadaran pribadi dan keputusan suara hati adalah wujud subjektif dan langsung dari moralitas. Meskipun keputusan penilaian dan keputusan tindakan diambil oleh orang sendiri, namun ia tidak mengambilnya sendirian. Ia selalu berada dalam suatu kelompok tertentu, entah keluarga, masyarakat atau kelompok-kelompok yang lain. Kelompok itu telah membentuk norma yang mengarahkan kelakuan dalam hal-hal paling pokok kehidupan. Norma-norma itu mengungkapkan keyakinan nilai yang dijunjung tinggi oleh kelompok tersebut. Norma kelompok mengingatkan kepada subjek moral agar nilai yang dijunjung tinggi dalam kelompok dipertimbangkan sewajarnya dan sedapat mungkin diwujudkan dalam keputusan. Dalam arti ini, norma selalu menuntut dan menantang tanggung jawab pribadi moral. Norma adalah pengantara nilai bagi pertimbangan nilai dan keputusan. Norma mau membantu orang untuk mengatur kelakuan dalam rangka hidup bersama yang semakin lancar. Norma tidak menentukan dan tidak memaksa orang, melainkan mau menggerakkan kelakuan bebas. Norma dikatakan berhasil jika mampu menggerakkan aktivitas bebas dari anggota masyarakat/kelompok[13].

Pemeliharaan dan penegakan norma moral dalam masyarakat kita adalah suatu kemutlakan sebab kemerosotan moral sedang mengobrak-abrik moralitas bangsa kita. Masyarakat yang sungguh menjunjung tinggi peran nilai moral umumnya akan memelihara dan hidup sesuai dengan norma yang masih berlaku. Tatanan nilai moral yang berada di balik norma akan mempengaruhi pola pikir, cara pandang, dan tindak-tanduk manusia sebagai makhluk sosial. Tatanan hidup sosial akan lebih baik kalau masyarakat sungguh dibangun berdasarkan tatanan nilai moral yang tersembunyi di balik norma-norma moral. Masyarakat yang serba majemuk ini harus menegakkan dan menghargai norma-norma moral yang dapat diterima oleh semua pihak.

Norma moral yang seperti apa yang dapat diterima secara umum tanpa mendiskreditkan kelompok sosial manapun dalam membangun masyarakat kita? Dalam hal ini, norma-norma moral yang mengandung nilai universal seperti kemanusiaan, cinta kasih, damai, saling menghargai dan menghormati, keadilan dan kejujuran sangat perlu dikembangkan dalam masyarakat kita.

 

2.3.3. Kedudukan dan Peran Yesus Kristus

2.3.3.1. Sebagai Norma-norma Hidup Moral

Pendekatan kristani atas moralitas manusia berpusat pada pribadi manusia. Hubungan pribadi harus selalu berawal dari dan berlabuh pada hubungan manusia dengan Allah dalam Kristus Yesus dan melalui Roh Kudus. Norma moral berusaha menolong manusia untuk memberikan makna kepada perintah cinta kasih yang disampaikan oleh Yesus Kristus dalam pesan moral dan terjelma dalam pribadi-Nya.

Keberadaan Yesus sebagai norma hidup moral berkaitan dengan ciri normatif Kitab Suci bagi moralitas kristiani serta hubungan dan tegangan antara iman dan moralitas. Komunitas kristiani mengalami kehadiran Tuhan yang mengasihi keluarga umat manusia dalam pribadi Yesus Kristus. Kristus berwibawa unik, khususnya di kalangan orang-orang Kristen. Yang menjadikan Yesus sebagai norma moral bukan ajaran moral-Nya melainkan diri-Nya sendiri dan peran-Nya sebagai Kristus. Yesus sebagai Kristus mengungkapkan kepenuhan dari apa yang seharusnya merupakan hidup moral kristiani.

 

2.3.3.2. Tujuan Hukum Taurat

Dalam hukum ilahi, kita tidak berada di hadapan huruf-huruf mati, melainkan di hadapan pribadi yang hidup, tepatnya di hadapan Allah Tritunggal dalam hukum abadi dan dalam hukum rahmat. Dalam hukum inilah kita bertemu dengan pribadi Yesus dengan teladan dan karya penebusan-Nya. Yesus Kristus bukan hanya norma hidup manusia, melainkan juga dipandang dan dialami sebagai tujuan hukum Taurat. “Kristus adalah kegenapan hukum”(Rm 10:4). Paulus menggambarkan hukum (Taurat) sebagai penuntun bagi kita untuk sampai pada saat Kristus datang kembali (lih. Gal 3:24). Kedatangan Yesus juga bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya (lih. Mat 5:17). Bahkan, Yesus bersabda bahwa satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat (lih. Mat 5:18).

Hukum Taurat bertujuan menyingkapkan kejahatan dosa (lih. Rm 3:20). Pengertian hukum Taurat dalam Perjanjian Baru bersifat ambivalen. Dengan mengatakan “tidak” kepada hukum Taurat, Yesus menolak kedudukan hukum sebagai pengantara. Bukan hukum atau penggenapan hukum yang mendatangkan keselamatan. Sebaliknya, hubungan manusia dengan Tuhan dalam iman kepercayaan adalah hubungan eksistensial manusia dengan Pribadi Yesus sebagai Mesias. Hubungan baru antara Tuhan dengan manusia dan manusia dengan Tuhan me”radikal”kan perilaku moral bersama dan menuntut cinta kasih, yang tidak mengecualikan mereka yang dianggap musuh, namun menjadi tolok ukur tingkah laku Yesus.

Injil tidak meniadakan kehendak Tuhan, tetapi menanamkan kehendak itu dalam hati kaum beriman. Inilah iman yang berkarya dalam cinta kasih (lih. Gal 5:6). Sekarang, keselamatan umat manusia tidak terletak pada hukum, tetapi dalam pribadi Yesus Kristus dan sabda-Nya. Hanya dalam arti analogal, manusia bisa berbicara mengenai Kristus sebagai Pemberi hukum.

 

3. Dasar Hukum, Moral, Norma, Tradisi dalam Masyarakat.

Hukum, moral, norma, dan tradisi hidup dan berkembang dalam masyarakat dan mengalami perkembangan seiring zaman yang terus berkembang. Dalam sejarah teologis moral kehidupan manusia, seluruh tindakan moralnya dianggap sebagai jawaban atas panggilan Tuhan. Tindakan itu tidak hanya ditafsirkan sebagai aksi (Kristus beraksi terhadap kita) dan reaksi (kita bereaksi terhadap Tuhan, melainkan harus dimengerti sebagi quid tertium, yakni suatu kenyataan baru bahwa panggilan dan jawaban manusia berada dalam satu kesatuan yang erat (LG 39).

Dalam menanggapi panggilan Tuhan tersebut, keberadaan manusia diperkaya dan tingkah lakunya ditentukan oleh hubungan dengan sesama. Dalam iman Kristiani, manusia menerima bahwa keberadannya terjadi karena Kristus menciptakannya (Kol 1:15-17; Ef 2:10; Yoh 1:3). Menjadi ciptaan berarti manusia ditebus dan diselamatkan oleh Kristus untuk mengambil bagian dalam kehidupan bersama ilahi, bersama dengan Allah. Kristus yang disalibkan dan yang bangkit memberikan kepada manusia kepenuhan dan kekuatan untuk dapat hidup bersama dengan orang lain, bahkan untuk dapat hidup bersama Allah (Kol 1:17; 1Kor 3:22-23).

 

3.1. Kristus: Dasar Moral, Hukum, dan Tradisi Orang Kristen

Seluruh tindakan moral Kristiani selalu didasarkan pada hubungan pribadi pelaku dengan Kristus. Kristus adalah pribadi yang hidup di dalam diri manusia dan Ia mempunyai nilai ideal untuk diikuti. Kristus dianggap sebagai referensi awal dan akhir dari moral. Refleksi Kristus sebagai model “model hidup” dalam teologi moral dikembangkan oleh Frits Tillman dan Bernhard Haring. Menurut mereka, teologi moral harus mendasarkan diri pada Kristus, sumber utam dari semua teologi. Pribadi Kristus menjadi “Pribadi yang memberi norma” (normierende Personlichkeit, personalita normante)[14].

Hidup moral adalah suatu dinamika antara panggilan dan jawaban yang lahir dari perjumpaan dengan Yesus. Moral Hidup orang Kristen ada dan bertumbuh dalam kristianitas. Seiring perkembangan zaman, moral hidup orang Kristiani berkembang dalam komunitas orang-orang Kristen yang selalu membuat dan mengembangkan penegasan bersama sebagai sebuah bentuk keterbukaan terhadap dan dialog terhadap perkembangan zaman itu sendiri[15]. Moral selalu bersifat Kristosentris yang mengandung dua ciri, yaitu Kristus adalah “panggilan” dari Allah Bapa yang ditujukan kepada semua manusia untuk suatu hidup yang suci dan baik dan pada saat yang sama, Ia adalah jawaban manusia kepada Allah. Kristus adalah titik pertemuan antara Allah dan manusia.

Selain menekankan Kristosentris, Konsili Vatikan II juga menggarisbawahi pentingnya pemahaman manusia dalam berteologi, khususnya dalam teologi moral[16]. Optatam Totius 16 mengemukakan, “Secara khas diusahakan penyempurnaan teologi moral….. sehingga sungguh menjelaskan keluhuran panggilan uamt beriman dalam Kristus serta kewajiban mereka…” Keistimeaan bertindak orang kristen adalah selalu dihubungkan dengan sesuatu yang bersifat transenden. Iman yang ada di dalam orang yang mengenal Kristus sebagai kepenuhan pewahyuan Allah. Itu tidak serta merta memberikan suatu petunjuk yang efektif untuk bertindak. Dari sana, orang tidak mendapat suatu norma praksis apa pun. Dalam arti inilah, iman yang diyakini sebagai suatu hubungan secara pribadi dengan Kristus, menjadi dasar untuk memberikan petunjuk dan pedoman dalam bertindak. Dengan iman, orang mampu mengenal dirinya sendiri. Dengan pengenalan terhadap dirinya sendiri dan Allah yang menciptakannya, manusia dapat mengambil suatu keputusan untuk bertindak. Pembuat keputusan terletak pada manusia dalam terang imannya. Di dalam Kristus, akal budi dan praksi moral dimodifikasi sebagai perencanaan antropologis transendental, yakni semacam pilihan dasar manusia.[17] Dalam terang iman, manusia mampu untuk menentukan suatu tindakan yang berdimensi manusiawi sekaligus berdimensi ilahi.

Setiap perilaku manusia merupakan usaha untuk mewujudkan dirinya sendiri sebagai seorang manusia. Bagi orang kristiani, di dalam Kristuslah manusia mengenal dirinya sendiri. Sebuah tindakan moral adalah tindakan moral dalam hubungannya dengan cara keberadaannya sebagai orang yang mengenal Kristus dan sebaliknya, setiap tindakan moral adalah tindakan manusiawi sejauh ia mewujudkan keberadaannya sebagai orang yang mengimani Kristus. Kristus masuk dalam ke dalam seluruh keberadaan manusia dan membentuknya sampai menjadi keberadaan manusia itu sendiri. Kristus menghadirkan diri-Nya dalam diri manusia. Ia menerangi akal budi manusia dan memberi kepada manusia kesempurnaan suara hati sebagai anak-anak Allah. Suara hati ini menjadi tempat yang inti, yang paling rahasia, sebagai sanggar suci bagi manusia[18]. Manusia mendengarkan dan mengenal gema suara Allah dalam batinnya sehingga ia mampu mengenal hukum yang paling utama, yaitu cinta kasih. Bersama dengan sesamanya, manusia mencari kebenaran sebagai sebuah upaya untuk memecahkan sekian banyak persoalan moral yang timbul, baik dalam hidup perorangan maupun dalam hidup komunitas (GS 16).

Seorang Kristen yang beriman mempunyai kewajiban untuk memotivasi diri untuk bertindak secara etis dalam terang imannya. Isi imannya adalah Kristus sendiri. Seorang Kristen harus mengambil suatu keputusan untuk bertindak dari sudut pandang Kristus. Karena itu, Kristus bagi orang Kristen menjadi norma konkret, sebagai suatu imperatif hukum, moral, dan tradisi. Keputusan hukum, moral, dan tradisi ditempatkan pada kenyataan bahwa hubungan dengan Kristus itu bukan norma formal yang abstrak melainkan personale concreta yang juga bersifat universal. Hubungan dengan Kristus dapat menghindarkan orang dari absolutisme otonomi manusia. Dalam Kristus, moral hukum dan tradisi dimanifestasikan sebagai ekspresi dari kehendak Bapa menginginkan manusia baik dan kebahagian dan sekaligus ekspresi dari anak yang menaati kehendak Bapa. Moral, hukum, dan tradisi menjadi ungkapan dialog dan titik temu antara manusia dan Allah. Ini mengungkapkan kasih Allah yang ditanggapi secara manusiawi dalam kehidupan manusia di dunia ini.

Kristologi merupakan salah satu unsur yang berperan penting dalam mengambil keputusan atau suatu tindakan moral hukum daripada sebuah objek atau norma yang siap pakai. Dengan hidupnya, Yesus Kristus memberikan hukum baru kepada manusia. Ia mempekenalkan diri sebagai “jalan” yang menuntun umat manusia kepada Bapa (Yoh 1:9). Kristus menganugerahkan kepada manusia akal budi dan pengetahuan untuk mengenal yang baik agar manusia dapat menggunakannya untuk bertindak (2Kor 4:6). Hubungan dengan Kristus menentukan seluruh keberadaan seorang beriman. Tindakan manusia merupakan tindakan yang mengikuti tindakan Kristus sendiri. Kristus adalah maxime sapiens et amicus, yaitu kebenaran utama yang menuntun manusia untuk bersatu dengan Allah di surga (VS 52).

Kristus mempunyai peran sebagai norma, sebagai penyebab, dan tujuan. Kristus sebagai norma, hukum, dan tradisi dipahami sebagai jalan refleksi teologi moral modern yang mencoba menempatkan Kristus sebagai “orang ketiga”. Moralitas didefinisikan sebagai hubungan perilaku dengan peraturan atau hukum moral tertentu. Kristus berperan di dalam setiap perilaku manusia sampai pada suatu tindakan konkret. Kristus diterima sebagai “penyebab” (causa) yang efisien dalam sebuah tindakan moral, hukum, dan tradisi. Kristus benar-benar hadir bersama subyek moral, hukum, dan tradisi sehingga si subyek dalam bertindak adalah manusia itu sendiri bersama Kristus. Kristus adalah tujuan dari sebuah tindakan moral, hukum, dan tradisi. Tujuan ini memprovokasi dinamika praksis dari kebebasan manusia untuk bertindak. Tujuan ini menarik manusia untuk bertindak mencapai sasaran itu.

Moral Kristiani mempunyai karakter personalistik dan tanggungjawab sebagai konsekuensi dari hubungan ontologisnya dengan Kristus. Moralitas dianggap sebagai jawaban yang bebas dan bertanggungjawab dari manusia terhadap panggilan Kristus. Hanya dalam Kristuslah, manusia mengembangkan dan menyempurnakan seluruh keinginan pribadinya. Kristus sebagai pusat kosmos dan sebagai pusat sejarah manusia dapat dipandang sebagai causa efficiente (penyebab yang efektif), melalui Dia, semuanya diciptakan. Ia adalah causa esemplare (penyebab yang dicontohi) yang diri-Nya adalah realitas menemukan forma idealnya yang asli[19]. Ia adalah causa finale (penyebab yang dituju) yang kepadaNya seluaruhnya memenuhkan dirinya. Dengan demikian, Kristus menjadi segala-galanya bagi manusia.

 

3.2.    Manusia: Partner Dialog Allah dalam Hukum, Moral, Norma, Tradisi dalam Masyarakat

Allah menghendaki kebaikan dan keselamatan manusia. Allah turun ke dunia dalam pribadi Yesus Kristus, Sang Anak Manusia. Dengan kehadiran di dunia, Allah Putera mengajak manusia untuk berdialog, menentukan berbagai cara manusiawi agar manusia dapat mencapai keselamatan yang dikehendaki Allah itu. Perjumpaan manusia dengan manusia lain dalam iman menentukan berbagai moral, hukum, dan tradisi yang manusiawi. Segala tanggapan manusia terhadap panggilan Allah itu mendapatkan bentuk manusiawinya dalam berbagai moral, hukum, dan tradisi yang berkembang dalam masyarakat.

Manusia terdiri dari jiwa dan badan. Dikotomi ini mendasari seluruh pemikiran antrologis kristiani. Mereka satu dan utuh di dalam diri manusia dan satu pula dalam seluruh keberadaan dan tindakan manusia. Ia merealisasikan dirinya dengan tindakan-tindakan yang hidup. Ia adalah pribadi yang otonom sekaligus mampu hidup sesuai dengan keadaan lingkungan sekitarnya. Ia berinteraksi dengan lingkungannya, dengan situasi dan kondisi tertentu. Ia mempunyai akal budi untuk mengontrol seluruh unsur biologis dan psikologis pembentuknya. Ia adalah seorang pribadi yang utuh yang tiada duanya. Ia mampu merefleksikan dirinya sendiri. Ia mempunyai roh atau jiwa yang memungkinkan mampu melihat dirinya sendiri.

Manusia adalah mahluk sosial sekaligus mahluk individu karena kebersamaannya dengan orang lain. Dalam kebersamaannya dengan orang lain, ia menjadi seorang pribadi yang individual sekaligus komunal. Dalam kebersaman dengan manusia yang lain, keistimewaan dan kekhasannya sebagai pribadi yang unik menjadi nampak jelas. Ia mengembangkan diri dan menjalankan segala kegiatannya dalam kebersamaan. Ia hidup dan berkembang secara sempurna dalam kebersaman bersama dengan orang lain. Ia mengalami perkembangan sebagai pribadi karena ia hidup bersama dan mengalami perjumpaan dengan banyak manusia lain dengan segala keanekaragaman keistimewaan dan keunikannya.

Manusia adalah mahluk religius. Dalam dirinya sendiri, tertanam suatu kesadaran bahwa di luar dirinya ada sesuatu yang “lebih” dari dirinya. Ada yang menciptakannya. Pencipta dalam pandangan iman Katolik, adalah Allah sendiri. Allah menciptakan manusia secitra dengan Diri-Nya (Kej 1:27). Manusia menjadi wakil Allah di dunia ini dan karena itu ia menguasai alam raya. Ia menghadirkan Allah sendiri di dalam karya penciptaan (Kej 1:28). Manusia bertanggungjawab atas alam raya yang dipercayakan kepadanya. Bagi orang Kristen, Kristus hadir di tengah manusia dan menerangi manusia untuk bertindak. KehadiranNya memungkinkan manusia untuk bekerja sama denganNya demi kebahagiaan dan kebaikan manusia itu sendiri. Dengan demikian, dengan tindakannya manusia ingin mencapai tujuan tertentu dalam hidupnya, yakni hidup yang bahagia.

Kesadaran akan nilai ilahi ini mendorong manusia untuk selalu mengarahkan berbagai kegiatannya, berbagai kata dan perilakunya pada yang ilahi. Ada kesadaran bahwa dirinya adalah limited reality dan membutuhkan unilimited reality. Manusia menyadari bahwa dirinya tergantung mutlak pada unilimted reality yang seringkali disebut sebagai Allah ini. Dalam persepektif ini, semua nilai yang diperjuangkan dari berbagai tindakan manusia mendapatkan legitimasinya secara teonomik, misalnya suara hati adalah ungkapan suara Tuhan atau ungkapan kehendak Tuhan.

Berbagai dimensi manusia ini menerangi dirinya dalam menentukan berbagai moral, norma, hukum, dan tradisi yang berkembang dan dihidupi dalam masyarakat. Berbagai dimensi manusia, entah sebagai mahluk religius, mahluk sosial, individu tersebut menentukan setiap pribadi dalam membuat, menciptakan, menghidupi, menghayati, sekaligus mengkritisi berbagai moral, hukum, dan tradisi yang ada dalam masyarakat dan menentukan hidup mereka. Semua itu diarahkan demi manusia.

Akal budi dan pengetahuan yang berkembang dalam masyakat menentukan sikap dasar mereka ketika berhadapan dengan moral, hukum, tradisi. Seiring perkembangannya, mereka senantiasa bersikap kritis dan terbuka terhadap semuanya itu sehingga itu menjadi sebuah model, pola, acuan yang berdayaguna sekaligus membela keberadaan manusia dalam masyarakat. Berbagai moral, hukum, norma, dan tradisi ini berkembang demi melindungi kepentingan manusia dengan segala keanekaragaman latar belakangnya. Dengan kata lain, martabat manusia menjadi pusat dari sumber, model, dasar dan pembuatan berbagai moral, hukum, norma dan tradisi yang berkembang dalam masyarakat. Martabat dan keberadaan manusialah yang hendak dilindungi dan dikembangkan dengan berbagai bentuk moral, hukum, norma, dan tradisi tersebut.

Manusia adalah satu-satunya mahluk yang merupakan tujuan pada dirinya. Manusia adalah tujuan sendiri yang tidak boleh ditaklukkan pada tujuan lain. Manusia adalah mahluk bebas dan otonom yang sanggup mengambil keputusannya sendiri. Manusia adalah pusat kemandirian. Dialah satu-satunya mahluk yang memiliki harkat intrinsik dan karena itu harus dihormati sebagai tujuan pada dirinya. Martabat manusia mengandung pengertian bahwa manusia harus dihormati sebagai manusia. Ia dihormati bukan karena kedudukannya dalam masyarakat, faktor keturunan, melainkan karena martabatnya sebagai manusia.

Martabat menusia mengandaikan kewajiban saya terhadap orang lain sekaligus terhadap diri saya sendiri sebagai manusia. Martabat manusia sebagai norma dasar moralitas, hukum, tradisi tidak saja harus saya terapkan terhadap orang-orang di sekitar saya, tetapi juga sekaligus terhadap diri saya sendiri. Martabat manusia menjadi sumber kewajiban baik terhadap diri kita sendiri maupun terhadap orang lain[20].

Martabat manusia sebagai norma, moral, hukum, dan sumber tradisi yang dasar bisa disalahtafsirkan jika dipertentangkan dengan alam. Manusia sendiri termasuk bagian dari alam dan karena itu tidak boleh ditempatkan dalam posisi bertentangan dengan alam. Manusia adalah bagian dari alam sehingga alam tidak boleh diperlakukan sebagai sarana belaka bagi keperluan manusia. Alam tidak pernah boleh dirusak atau dihabiskan atas nama martabat manusia. Martabat manusia tidak dapat dilepaskan dari martabat alam karena alam juga merupakan suatu tujuan pada dirinya sendiri. Dengan demikian, yang harus dihormati adalah manusia yang bersatu dengan alam. Alam tidak bisa dikorbankan demi kepentingan manusia yang berat sebelah[21].

 

4. Fungsi Hukum. Moral, Norma, dan Tradisi dalam kehidupan bersama

Hukum, moral, norma, dan tradisi itu hidup dan berkembang dalam dinamika dialog masyarakat tersebut. Sebagai sebuah jawaban atas panggilan Tuhan, hal itu mengalami perkembangan yang disesuaikan dengan konteks dimana masyarakat itu hidup dan berkembang. Panggilan dan jawaban manusia berada dalam satu kesatuan yang erat (LG 39). Penyusunan, penghayatan, dan cara menghidupi hukum, moral, norma, dan tradisi dalam masyarakat semakin berkembang dalam konteks masyarakat yang aktual. Setiap bagian terjadi dan berkembang dalam keterikatan dengan latar belakang historis dan sosial yang membentuknya.

Sejak lahir dan menjadi bagian dari keluarga, setiap pribadi manusia belajar untuk mengenal dan menghidupi berbagai hukum, norma, moral, dan tradisi yang berkembang di tempat ia tumbuh dan berkembang. Semuanya itu tumbuh dan berkembang sebagai sebuah penegasan bersama keluarga, lingkungan, masyarakat demi sebuah harmonitas dalam komunitas tersebut. Semua itu terbentuk demi kebaikan hidup bersama yang membela setiap bagian dari komunitas itu, yaitu martabat manusia dengan alam semesta tempat manusia itu hidup dan berkembang.

Dalam kebersamaan dengan manusia lain yang memiliki berbagai keanekaragaman ini, manusia dikenalkan dengan berbagai moral, hukum, norma dan tradisi komunitas tersebut. Berbagai moral, hukum, norma, dan tradisi komunitas ini menjadi ungkapan nilai yang dijunjung tinggi dan dihidupi dalam masyarakat. Berbagai penegasan bersama ini selalu ditaati oleh setiap pribadi dalam masyarakat. Orang-orang menaati berbagai penegasan bersama ini karena ia hidup dan menjadi bagian dari dan dalam komunitas. Ada semangat sense of belonging yang berkembang dalam komunitas. Semangat menjadi bagian dari komunitas yang hendaknya menjaga, merawat, mengembangkan komunitas tempat ia berada. Ia diajak untuk menjaga dan mengembangkan martabatnya sebagai bagian dari komunitas. Berbagai penegasan bersama menjadi the rule of the life dari hidup bersama sehingga tercipta kehidupan bersama yang harmonis dan menghargai setiap pribadi. Berbagai penegasan bersama ini melindungi berbagai kepentingan setiap anggotanya sehingga mereka mampu dan dapat bertindak secara layak dalam masyarakat tersebut[22].

Berbagai hukum, norma, moral, dan tradisi (penegasan bersama) dibuat demi kerjasama biologis. Manusia merupakan mahluk biologis dan berkembang secara biologis. Naluri manusia dan daya biologis adalah terbuka dan belum ditentukan. Secara biologis, manusia membutuhkan beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi, misalnya minuman, makanan, pakaian, dll. Untuk mempunyai makanan, untuk mempunyai dan mendidik keturunan dan juga untuk menyalurkan agreasi, perlu ada kerja sama antara pelbagai individu. Semua peraturan itu membina kelakuan yang belum ditentukan oleh naluri ke arah kerjasama dan mencegah kesimpangsiuran yang menggagalkan usaha vital tersebut.

Berbagai penegasan sosial itu dibentuk untuk mengurangi beban sosial. Dalam kehidupan manusia, seringakali dijumpai adanya persamaan peristiwa yang membutuhkan penyelesaian. Penegasan bersama dibentuk dengan tujuan agar jika timbul masalah yang sama atau mempunyai kemiripan, kita tidak perlu musyawarah kelompok dahulu. Kita sudah mempunyai penegasan bersama yang jelas dalam menanganinya. Penegasan bersama membagikan tugas dan sekali untuk seterusnya menetapkan apa yang dibuat dalam keperluan bersama sehari-hari. Hal itu dapat dibuat dalam penegasan bersama dalam berlalu-lintas di jalan raya. Penegasan bersama itu dibentuk sekali dan dipakai untuk sekarang dan waktu selanjutnya.

Penegasan bersama dibentuk demi kemajuan seluruh anggota masyarakat. Kehidupan manusia itu berkembang dan hidup manusia tidak bersifat kekal. Hidup manusia itu mempunyai batas waktu tertentu. Karena itu, dalam masyarakat selalu timbul adanya peremajaan diri, yaitu adanya atau lahirnya anggota baru atau datangnya anggota baru. Anggota baru dalam kelompok harus belajar peraturan dan menyesuaikan diri. Mereka belajar peraturan dan menyesuaikan diri dengan anggota lama. Dengan ketaatan pada penegasan bersama, anggota baru diintegrasikan dan cita-cita lama kelompok atau masyarakat diteruskan kepada generasi baru. Pengetahuan dan kebijaksanaan yang sudah pernah diperoleh itu tidak perlu dicari lagi. Dengan memelihara yang tradisional, segala daya dapat dicurahkan demi perkembangan lebih lanjut. Penegasan bersama ini menjamin kontinuitas dalam kelompok dan memungkinkan adanya kemajuan.

Berbagai penegasan bersama ini dibuat demi mewujudkan harapan kelompok pada anggota-anggotanya, entah itu anggota baru atau anggota lama. Penegasan bersama itu mengungkapkan gambaran ideal atau harapan suatu masyarakat terhadap setiap anggota masyarakatnya. Setiap anggota diharapkan ikut menghargai dan mengejar nilai-nilai yang dihargai oleh dan dalam kelompok. Penegasan bersama mengungkapkan dan menyampaikan nilai kelompok pada masing-masing anggota. Penegasan bersama ini menjadi ungkapan nilai tertentu dalam situasi masyarakat tertentu.

Berbagai penegasan bersama ini menjadi model yang memberikan pengarahan yang bersifat umum namun mengikat bagi setiap anggota komunitas. Model ini mengikat bukan secara yudiris formal, tetapi secara paradigmatis. Walaupun model ini bersifat mengikat, namun model ini tetap memberikan kebebasan bagi anggota komunitas untuk bertindak. Orang boleh mengatasi suatu persoalan dengan cara baru yang kreatif. Model hanya memberikan gambaran umum dan nilai-nilai yang harus dipegang dan diperjuangkan. Karena itu, model ini sangat tergantung dengan situasi dan kemampuan anggota masyarakat itu dalam melakukannya. Model ini menjadi suatu ungkapan dialog setiap pribadi terhadap yang ilahi dan setiap pribadi terhadap pribadi yang lainnya.

Dalam komunitas yang berkembang seiring zaman, setiap bagian dari komunitas membuka diri terhadap berbagai penegasan baru yang mengkritisi, merefleksikan moral, hukum, norma, dan tradisi yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Penegasan bersama dalam semangat dialog dan keterbukaan, membuka wacana akan adanya berbagai penegasan baru yang muncul demi membela martabat manusia. Moral, hukum, norma, dan tradisi tidak menjadi sesuatu yang mati, tetapi senantiasa berkembang sesuai dengan kebutuhan akan martabat manusia yang disadari semakin berkembang seiring perkembangan refleksi kritis manusia terhadap berbagaio moral, hukum, norma, dan tradisi yang berlaku. Dengan demikian, martabat manusialah yang dibela dengan berbagai moral, hukum, norma, dan tradisi tersebut dan bukan malah moral, hukum, norma dan tradisi yang merupakan hasil dari penegasan bersama setiap anggota komunitas.

 

5. Sekedar Penutup

Berbagai penegasan bersama, yaitu moral, hukum, dan tradisi merupakan sebuah nasehat atau petunjuk-petunjuk tingkah laku yang memperjuangkan nilai keutamaan tertentu, entah itu individual atau sosial. Hal itu selalu dikaitkan dengan Kristus sebagai ukuran utama atau tolok ukur utama. Kristus adalah pusat hidup jemaat Kristen dan karena itu, umat Kristen harus hidup dan bertingkah laku sesuai dengan teladan hidup orang Kristen sendiri.

Berbagai penegasan bersama itu tidaklah bersifat statis, dalam arti kaku dan mati. Berbagai penegasan bersama itu merupakan hasil dialog setiap pribadi sebagai mahluk religius, mahluk sosial, dan individu yang otonom dalam menjalani kehidupan bersama (kehidupan komunitas). Berbagai penegasan bersama ini menjadi suatu model yang memperjuangkan nilai-nilai martabat manusia dan keutamaan komunitas yang luhur, yang melindungi setiap anggotanya agar dapat hidup dengan layak dan pantas sebagai pribadi yang merdeka, pribadi yang beriman. Semua penegasan bersama itu bertujuan demi membela martabat manusia yang luhur dan bukannya malah memperbudak manusia demi moral, hukum, norma, atau tradisi tersebut.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Bertens, K., Etika, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Bourdeau, F. – Danet, A., Introduction to the Law of Christ, New York: The Mercier Press, 1966.

Brownlee, Malclom, Pengambilan Keputusan Etis dan Faktor-faktor di dalamnya, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1981.

Demmer, Klaus, Deuten und Handeln. Grandlagen und Grundfragen der Fundamental, Paris: Universtitaires Friborg CH-Du Cerf, 1985.

Dewan Karya Pastoral KAS, Nota Pastoral tentang Arah Dasar Umat Allah Keuskupan Agung Semarang 2006-2010, Muntilan: Pastoran Sanjaya, 2006.

Go, Piet, Teologi Moral Dasar, Malang: Dioma, 2007.

Mali, Mateus, Teologi Moral Dasar Menuju Milenium Ketiga: Kajian atas Manual-manual Moral, Diktat Kuliah, Yogyakarta: Fakultas Teologi USD, 2006.

_______ , Moral Dasar: Sebuah Diktat, Yogyakarta: FTW, 2004.

Peschke, Karl-Heinz, Etika Kristiani Jilid I: Pendasaran Teologi Moral, Maumere: Penerbit Ledalero, 2003.

Kieser, Bernard, Moral Dasar: Kaitan Iman dan Perbuatan, Yogyakarta: Kanisius, 1987.

Rachels, J., Philosophy of Moral, New York: McGraw-Hill Inc., 1993.

 


[1] Malclom Brownlee, Pengambilan Keputusan Etis dan Faktor-faktor di dalamnya, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1981, 183.

[2] Malclom Brownlee, Pengambilan Keputusan Etis dan Faktor-faktor di dalamnya, 184.

[3] Karl-Heinz Peschke, Etika Kristiani Jilid I: Pendasaran Teologi Moral, Maumere: Penerbit Ledalero, 2003, 71.

[4] Karl-Heinz Peschke, Etika Kristiani Jilid I: Pendasaran Teologi Moral, 72-73.

[5] K. Bertens, Etika, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002, 40-45.

[6] Piet Go, Teologi Moral Dasar, Malang: Dioma, 2007, 181.

[7] Mateus Mali, Teologi Moral Dasar Menuju Milenium Ketiga: Kajian atas Manual-manual Moral, Diktat Kuliah, Yogyakarta: Fakultas Teologi USD, 2006, 30.

[8] J. Rachels, Philosophy of Moral, New York: McGraw-Hill Inc., 1993, 43-46.

[9] Karl-Heinz Peschke, Etika Kristiani Jilid I: Pendasaran Teologi Moral, 118-130.

[10] Positif di sini dipahami sebagai hukum yang didekretkan melalui kehendak pembuat hukum, bukan dalam arti menyetujui, konstruktif atau bernilai dan dipahami sebagai hal yang bertentangan dengan yang negatif.

[11] Bernard Kieser, Moral Dasar: Kaitan Iman dan Perbuatan, Yogyakarta: Kanisius, 1987, 156.

[12] K. Bertens, Etika, 149.

[13] Bernard Kieser, Moral Dasar: Kaitan Iman dan Perbuatan, 161-164.

[14] Mateus Mali, Moral Dasar: Sebuah Diktat, Yogyakarta: FTW, 2004, 24.

[15] Piet Go, Teologi Moral Dasar, 58-59.

[16] Piet Go, Teologi Moral Dasar, 23-24.

[17] Klaus Demmer, Deuten und Handeln. Grandlagen und Grundfragen der Fundamental, Paris: Universtitaires Friborg CH-Du Cerf, 1985, 110.

[18] K. Bertens, Etika, 58.

[19] Piet Go, Teologi Moral Dasar, 174-178.

[20] K. Bertens, Etika, 174.

[21] Dewan Karya Pastoral KAS, Nota Pastoral tentang Arah Dasar Umat Allah Keuskupan Agung Semarang 2006-2010, Muntilan: Pastoran Sanjaya, 2006, 25-26.

[22] Dewan Karya Pastoral KAS, Nota Pastoral, 21.

About these ads

Mei 30, 2008 - Posted by | Uncategorized

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: