Johnkoplo’s Weblog

Just another WordPress.com weblog

hukum, tradisi, dan norma dalam teologi moral dasar

HUKUM, TRADISI, DAN NORMA

 

 

1. Pengantar

Istilah-istilah hukum, norma dan tradisi menjadi istilah yang umum, tidak terbatas dalam diskusi di ruang kuliah saja. Di luar kalangan akademisi, istilah-istilah itu menjadi santapan obrolan sehari-hari. Jika kita membolak-balik koran atau majalah, kita sering menemui istilah-istilah ini. Berulangkali kita membaca kalimat-kalimat seperti ini: “Tidak ada orang yang kebal hukum di Indonesia”, “Hukum harus ditegakkan”, “Kita harus melestarikan tradisi dan budaya lokal”, “Norma-norma di masyarakat harus ditaati”, dan sebagainya. Singkat kata, istilah-istilah ini tidak asing di telinga kita.

Kebanyakan orang merasa bahwa hukum, tradisi dan norma mempunyai peranan yang besar dalam hidup khususnya dalam bidang etika. Kata Indonesia “kesusilaan” yang artinya sama dengan etika terdiri dari bahasa Sanskerta “sila” yang berarti “norma” kehidupan dan “su” yang berarti “baik”. Etika menyangkut kelakuan yang menuruti norma-norma yang baik[1].

Namun demikian, peranan hukum, tradisi dan norma dalam kehidupan orang Kristen terus menerus dipersoalkan dan digumuli dalam sejarah Gereja. Hukum, tradisi dan norma sering dilihat sebagai pembatas ruang kebebasan manusia. Ada kecenderungan untuk menolaknya. Dalam abad ini, peranan hukum dalam etika Kristen disangkal karena alasan-alasan teologis oleh Karl Barth, Dietrich Bonhoeffer, H. Richard Niebuhr, dan Paul Lehmann. Mereka menganggap penggunaan hukum-hukum tidak sesuai dengan kedaulatan dan kasih karunia Tuhan Allah[2].

Di sisi lain, hukum, tradisi dan norma masih dibutuhkan sebagai aturan yang perlu dalam hidup manusia dan melindunginya dari kekacauan tabrakan antara kebebasan seseorang dengan kebebasan orang lain. Hukum, tradisi dan norma merupakan bantuan penting karena membebaskan manusia dari tugas berat untuk selalu memulai dari nol dalam menetapkan norma-norma etis bagi dirinya[3]. Tulisan ini hendak berbicara mengenai hukum, tradisi dan norma, khususnya berkaitan dengan moral. Bagian ini akan merefleksikan hukum atau norma yang dipakai sebagai dasar hidup bersama dengan sesama.

 

2. Pengertian Hukum, Tradisi dan Norma

2.1. Konsep Hukum Moral

Secara umum hukum didefinisikan sebagai cara yang tetap dalam beraksi atau bereaksi atau pedoman bagi tindakan dan perilaku. Hukum moral dalam arti yang luas adalah petunjuk yang mengarahkan perbuatan manusia ke tujuan akhir. Hukum moral sejati harus bersifat baik, dalam arti bahwa hukum tersebut dapat membantu perwujudan tujuan akhir sejarah manusia dan ciptaan dan menjaga agar manusia tidak menghalangi pencapaian tujuan ahir itu. Dalam arti sempit, hukum moral adalah petunjuk yang mengandung ciri mewajibkan, bersifat umum dan bertahan lama, yang mengarahkan tindakan manusia kepada tujuan akhir[4].

Hukum moral berbeda dari hukum-hukum yang lain. Pada umumnya, hukum moral dimengerti sebagai “tatanan pengarah kegiatan manusia untuk mencapai tujuan terakhir hidupnya. Definisi ini mencakup sejumlah permintaan yang bersifat mewajibkan, seperti ijin-ijin untuk melakukan sesuatu dalam komunitas moral. Selain itu, rumusan ini juga meliputi hukum-hukum umum yang melibatkan semua amnusia atau kelompok manusia, perintah perseorangan – yang berasal dari panggilan individual tertuju pada seseorang yang berkedudukan. Hukum moral meliputi rangkaian aturan permanen, seperti kewajiban menghormati kontrak antarpribadi, peraturan hidup, larangan untuk melakukan tindakan yang merugikan orang-orang lain.

Meskipun disebut hukum moral, namun ada perbedaan antara moral dan hukum meskipun di antara keduanya terdapat hubungan yang erat. Hukum membutuhkan moral dan moral membutuhkan hukum. Sedikitnya ada empat perbedaan antara hukum dan moral. Perbedaan pertama ialah hukum lebih dikodifikasi daripada moralitas, norma moral bersifat lebih subjektif dan akibatnya lebih banyak “diganggu” oleh diskusi-diskusi yang mencari kejelasan tentang apa yang harus dianggap etis atau tidak etis. Baik hukum maupun moral mengatur tingkah laku manusia, namun hukum membatasi diri pada tingkah laku lahiriah saja, sedangkan moral menyangkut juga sikap batin seseorang. Perbedaan yang ketiga adalah sanksi yang berkaitan dengan hukum berlainan dari sanksi yang berkaitan dengan moralitas. Perbedaan sanksi tiu berkaitan dengan perbedaan yang lain lagi yakni hukum didasarkan atas kehendak masyarakat dan akhirnya atas kehendak negara, sedangkan moralitas didasarkan pada norma-norma moral yang melebihi para individu dan masyarakat[5].

Hukum sebagai norma moral perilaku manusia dibedakan atas hukum moral kodrati, hukum yang diwahyukan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru serta hukum manusiawi. Hukum moral kodrati adalah tata moral yang muncul dari kodrat manusia dan ciptaan dan dapat dikenal oleh akal budi manusia. Hukum ini juga bisa dikatakan sebagai hukum kodrati ilahi. Sedangkan norma-norma yang tertuang dalam Kitab Suci Perjanjian Lama dan Baru dipandang sebagai hukum yang diwahyukan Allah meskipun rumusannya dapat berupa kewajiban menurut hukum kodrati. Sebagai contoh adalah sepuluh perintah Allah.

Pengertian “kodrati” dalam hukum kodrati dikaitkan dengan pengenalan yang tidak digali dari wahyu, sehingga juga tidak berlaku hanya bagi mereka yang tidak menerima wahyu adikodrati. Pengertian “kodrati” dalam hukum kodrati juga dikaitkan dengan kodrat manusia yang menjadi dasarnya. Dengan demikian sesuai atau bertentangan dengan kodrat manusia berarti juga sesuai atau bertentangan dengan hukum kodrat[6]. Biasanya akal budi dipandang sebagai bentuk khas kodrat manusia. Hukum ini dianggap sebagai hukum moral karena berlandaskan pada realitas manusia yang sama untuk semua manusia: kemanusiaan dan keberadaan manusia. Hukum moral kodrati merupakan hukum bagi perilaku manusia yang lahir dari kodrat manusia yang berorientasi ke tujuan akhirnya, dan yang dikenal dengan bantuan terang kodrati akal.

Salah satu bentuk yang paling sederhana dari hukum kodrat adalah pernyataan “Lakukanlah yang baik dan hindarilah yang jahat!” Bagi Charles E. Curran, Hukum Gereja ada untuk menolong dan memberi ruang gerak kepada umat. Gereja sebagai komunitas membutuhkan hukum untuk mengatur jalannya kebersamaan itu. Namun hukum tidak pernah boleh membatasi kebebasan seseorang dan tidak pernah boleh mengatur hal-hal yang bersifat pribadi[7]. Akibat dari cara berpikir demikian adalah bahwa hukum kodrati tidak hanya melukiskan bagaimana hal-hal itu adanya, melainkan memerinci juga bagaimana seharusnya. Putusan moral merupakan “perintah akal”. Hukum kodrati yang merincikan apa yang harus kita lakukan adalah hukum-hukum akal, yang dapat kita pahami karena Tuhan telah menciptakan kita sebagai makhluk berakal budi. Oleh karena itu, yang paling baik dalam situasi mana pun untuk dilakukan adalah perbuatan yang paling masuk akal[8]. Kesulitan muncul dalam konkretisasi hukum kodrati itu. Semakin konkret hukum kodrati semakin sulit mencapai kesepakatan apa yang termasuk hukum kodrati dan apa yang tidak.

Perannya dalam Ajaran Sosial Gereja dapat dimengerti sebagai berikut. Meningkatnya penggunaan hukum kodrati dalam ASG dapat dimengerti bila kita memperhatikan masalah-masalah sosial lintas batas, apalagi dengan semakin derasnya arus sekularisasi. Gereja mencari pijakan yang sama dalam hukum kodrati dengan harapan dapat diterima oleh semua pihak. Tetapi banyak juga soal moral dan modern yang mayoritas belum masuk pada wawasan Kitab Suci ditanggapi Gereja dengan mengacu pada hukum kodrati.

Menurut Karl-Heinz Paschke dalam bukunya Etika Kristiani, hukum moral kodrati memiliki beberapa ciri[9]. Pertama, universalitas hukum kodrati. Hukum moral kodrati bersifat mewajibkan semua manusia di segala waktu dan tempat karena hukum itu berlandaskan pada kodrat manusia sendiri. Semua orang dipanggil untuk mencapai tujuan akhir yang sama dan memperhatikan tujuan eksistensial yang sama dengan cara yang pada hakikatnya sama, meskipun cara itu mengalami berbagai variasi. Ciri yang kedua adalah stabilitas dan dinamika. Ciri yang mencolok dalam pemahaman manusia modern akan diri dan kodratnya adalah konsep bahwa semua hal berada dalam suatu proses, mengalami perubahan dan terkondisi dalam sejarah. Hukum moral kodrati bukanlah suatu kenyataan statis melainkan dinamis. Namun dinamika hukum ini tetap terikat pada tatanan keberadaan sebagai sumber hukum moral, dengan hasil bahwa di mana saja kodrat itu sama, di situ tuntutan-tuntutan hukum kodrati juga sama. Ciri yang ketiga adalah keniscayaan hukum kodrati. Dalam arti tegas, tidak mungkin terdapat dispensasi dari hukum moral kodrati, setidaknya dari pihak otoritas manusia. Namun, kita tidak dapat begitu saja mengabaikan kemungkinan bahwa Allah sendiri memberikan peluang bagi pengecualian dari hukum kodrati dalam kasus-kasus luar biasa, sejauh pengecualian ini tidak bertentangan dengan kodrat Allah sendiri. Ciri yang keempat adalah ciri personal dan kaitan dengan situasi. Moralitas mengandung unsur sistuasional historis, budaya, sosial dan bidang-bidang lain. Perilaku moral tidak dapat terbatas pada legalisme yang terikat pada huruf-huruf hukum, tetapi harus dipikirkan atas dasar pengejawantahan nilai manusiawi yang menyeluruh dan umum, tujuan personal dan panggilan manusia.

Hukum manusiawi harus dibedakan dari hukum ilahi, baik itu hukum kodrati maupun hukum yang terwahyukan dalam Kitab Suci. Hukum manusiawi berasal dari otoritas manusia untuk memperkuat kewajiban-kewajiban hukum kodrati. Hukum manusiawi termasuk dalam hukum positif[10]. Hukum manusiawi terdiri atas hukum negara dan hukum gerejani.

 

 

2.2. Tradisi

Tradisi berasal dari bahasa Latin traditio (tradere) yang artinya menyerahkan atau meneruskan. Secara harafiah tradisi berarti penerusan yang meliputi isi, proses dan bentuknya. Tradisi merupakan pengajaran yang turun-temurun, terus berkembang sampai sekarang. Tradisi menjadi sarana komunikasi dari generasi ke generasi selanjutnya. Dalam masyarakat, tradisi berfungsi sebagai penerusan nilai-nilai masyarakat. Nilai-nilai tersebut perlu diteruskan agar hukum-hukum dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat terus terjaga.

Demikian juga dalam kekristenan. Allah menghendaki agar wahyu Allah diteruskan sehingga semua orang dari segala zaman dapat mengenal Allah dan dapat diselamatkan (DV 7). Kehendak Allah ini didasarkan pada perintah Kristus sendiri untuk mewartakan Injil sampai ke ujung bumi (Mat 28:19-20; Kis 1:8). Penerusan wahyu ini dijalankan dengan dua cara yakni melalui pewartaan tidak tertulis atau sering disebut dengan Tradisi dan melalui pewartaan tertulis atau yang dikenal dengan Kitab Suci. Asal dan tujuan dari Tradisi dan Kitab Suci ini sama yakni dari Allah sendiri (DV 9). Tujuannya adalah untuk meneruskan wahyu.

Tradisi merupakan pengajaran turun termurun. Tradisi bukan sesuatu yang mati, tetapi terus berkembang sampai sekarang. Tradisi menjadi komunikasi iman dan zaman ke zaman, dari angkatan ke angkatan berikutnya. Tradisi bersumber dari pengajaran para rasul dan dengan bimbingan Roh Kudus diteruskan kepada pengganti-penggantinya sampai sekarang. Tradisi selalu ada dalam perkembangan. Kitab Suci adalah sabda Allah dan Tradisi adalah yang meneruskannya. Di satu sisi, Tradisi tidak bisa lepas dari Kitab Suci sebagai sumbernya, di sisi lain Kitab suci membutuhkan Tradisi untuk menterjemahkan sabda Allah itu (DV 9). Tradisi berisi ajaran-ajaran, cara hidup dan cara bersikap, tata cara, ibadat/ritus, dll.

 

2.3. Norma

2.3.1. Pengertian Umum Norma

Kata norma sudah begitu memasyarakat dan bukan monopoli dunia moral. Norma adalah segala keteraturan dan pengarahan kelakuan dalam kelompok. Karena itu, arti norma bagi penghayatan iman juga berhubungan dengan arti komunitas orang beriman. Norma moral yang berlaku dalam komunitas orang beriman ambil bagian dalam arti Gereja bagi pembinaan dan penghayatan iman[11]. Dalam pengertian dasariah, kata norma berarti pegangan atau pedoman, aturan, tolok ukur. Norma adalah aturan untuk kelakuan yaitu untuk mencapai hasil tertentu. Norma diperlukan terutama untuk memperlancar hidup bersama. Norma dimaksudkan untuk mengurangi beban sosial dan menjamin kontinuitas dalam kelompok dan memungkinkan adanya kemajuan. Norma merupakan ungkapan nilai tertentu dalam situasi masyarakat tertentu. Norma mengungkapkan dan menyampaikan nilai kelompok pada masing-masing anggota.

Konteks baru pembicaraan mengenai norma moral menitikberatkan bahwa teologi moral tidak terpisahkan dari pengalaman akan nilai-nilai yang penting bagi perkembangan hidup manusia secara penuh. Norma moral menentukan apakah perilaku kita baik atau buruk dari sudut etis[12]. Karena itu, norma moral adalah norma tertinggi, yang tidak bisa ditaklukan pada norma lain. Sebaliknya, norma moral menilai norma-norma lain. Dalam pengartian yang positif, norma moral dirumuskan sebagai perintah yang menyatakan apa yang harus dilakukan. Dalam rumusan negatif, norma moral dimengerti sebagai larangan untuk menyatakan apa yang tidak boleh dilakukan.

Norma moral berfungsi untuk mengingatkan manusia untuk melakukan kebaikan demi diri sendiri dan sesama. Norma ini mengingatkan manusia agar memperhatikan kemungkinan-kemungkinan baru dalam hidup. Norma moral menarik perhatian kita pada masalah-masalah moral yang kurang ditanggapi manusia. Norma ini menunjuk dimensi moral dari permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat. Norma moral dapat menarik perhatian manusia kepada gejala “pembiasan emosional”. Norma ini dapat menuntun manusia kepada faktor-faktor emosional sehingga manusia dapat saja salah atau keliru pada saat memilih sesuatu. Contohnya, “Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan” (Rm 12:17). Perkataan ini dapat menggiring umat Kristen untuk mempertimbangkan apakah pilihan untuk menghukum seorang pelaku kriminal bersifat rasional atau hanya karena perasaam permusuhan terhadap orang itu.

Di antara norma-norma moral yang ada, martabat manusia adalah norma dasar terpenting. Kita harus menghormati martabat manusia karena manusia adalah satu-satunya makhluk yang merupakan tujuan pada dirinya. Manusia adalah makhluk bebas dan otonom yang sanggup mengambil keputusannya sendiri. Manusia adalah pusat kemandirian dan satu-satunya makhluk yang memiliki harkat intrinsik dan karena itu harus dihormati sebagai tujuan pada dirinya. Manusia tidak boleh diperalat. Ia tidak boleh dimanipulasi demi tercapainya tujuan yang terletak di luar manusia itu.

 

2.3.2. Norma Moral dalam Masyarakat Kita

Moralitas melekat pada perbuatan manusia. Perbuatan pribadi sejauh dijalankan dalam tanggung jawab pribadi secara sadar dan bebas adalah baik atau jahat. Kesadaran pribadi dan keputusan suara hati adalah wujud subjektif dan langsung dari moralitas. Meskipun keputusan penilaian dan keputusan tindakan diambil oleh orang sendiri, namun ia tidak mengambilnya sendirian. Ia selalu berada dalam suatu kelompok tertentu, entah keluarga, masyarakat atau kelompok-kelompok yang lain. Kelompok itu telah membentuk norma yang mengarahkan kelakuan dalam hal-hal paling pokok kehidupan. Norma-norma itu mengungkapkan keyakinan nilai yang dijunjung tinggi oleh kelompok tersebut. Norma kelompok mengingatkan kepada subjek moral agar nilai yang dijunjung tinggi dalam kelompok dipertimbangkan sewajarnya dan sedapat mungkin diwujudkan dalam keputusan. Dalam arti ini, norma selalu menuntut dan menantang tanggung jawab pribadi moral. Norma adalah pengantara nilai bagi pertimbangan nilai dan keputusan. Norma mau membantu orang untuk mengatur kelakuan dalam rangka hidup bersama yang semakin lancar. Norma tidak menentukan dan tidak memaksa orang, melainkan mau menggerakkan kelakuan bebas. Norma dikatakan berhasil jika mampu menggerakkan aktivitas bebas dari anggota masyarakat/kelompok[13].

Pemeliharaan dan penegakan norma moral dalam masyarakat kita adalah suatu kemutlakan sebab kemerosotan moral sedang mengobrak-abrik moralitas bangsa kita. Masyarakat yang sungguh menjunjung tinggi peran nilai moral umumnya akan memelihara dan hidup sesuai dengan norma yang masih berlaku. Tatanan nilai moral yang berada di balik norma akan mempengaruhi pola pikir, cara pandang, dan tindak-tanduk manusia sebagai makhluk sosial. Tatanan hidup sosial akan lebih baik kalau masyarakat sungguh dibangun berdasarkan tatanan nilai moral yang tersembunyi di balik norma-norma moral. Masyarakat yang serba majemuk ini harus menegakkan dan menghargai norma-norma moral yang dapat diterima oleh semua pihak.

Norma moral yang seperti apa yang dapat diterima secara umum tanpa mendiskreditkan kelompok sosial manapun dalam membangun masyarakat kita? Dalam hal ini, norma-norma moral yang mengandung nilai universal seperti kemanusiaan, cinta kasih, damai, saling menghargai dan menghormati, keadilan dan kejujuran sangat perlu dikembangkan dalam masyarakat kita.

 

2.3.3. Kedudukan dan Peran Yesus Kristus

2.3.3.1. Sebagai Norma-norma Hidup Moral

Pendekatan kristani atas moralitas manusia berpusat pada pribadi manusia. Hubungan pribadi harus selalu berawal dari dan berlabuh pada hubungan manusia dengan Allah dalam Kristus Yesus dan melalui Roh Kudus. Norma moral berusaha menolong manusia untuk memberikan makna kepada perintah cinta kasih yang disampaikan oleh Yesus Kristus dalam pesan moral dan terjelma dalam pribadi-Nya.

Keberadaan Yesus sebagai norma hidup moral berkaitan dengan ciri normatif Kitab Suci bagi moralitas kristiani serta hubungan dan tegangan antara iman dan moralitas. Komunitas kristiani mengalami kehadiran Tuhan yang mengasihi keluarga umat manusia dalam pribadi Yesus Kristus. Kristus berwibawa unik, khususnya di kalangan orang-orang Kristen. Yang menjadikan Yesus sebagai norma moral bukan ajaran moral-Nya melainkan diri-Nya sendiri dan peran-Nya sebagai Kristus. Yesus sebagai Kristus mengungkapkan kepenuhan dari apa yang seharusnya merupakan hidup moral kristiani.

 

2.3.3.2. Tujuan Hukum Taurat

Dalam hukum ilahi, kita tidak berada di hadapan huruf-huruf mati, melainkan di hadapan pribadi yang hidup, tepatnya di hadapan Allah Tritunggal dalam hukum abadi dan dalam hukum rahmat. Dalam hukum inilah kita bertemu dengan pribadi Yesus dengan teladan dan karya penebusan-Nya. Yesus Kristus bukan hanya norma hidup manusia, melainkan juga dipandang dan dialami sebagai tujuan hukum Taurat. “Kristus adalah kegenapan hukum”(Rm 10:4). Paulus menggambarkan hukum (Taurat) sebagai penuntun bagi kita untuk sampai pada saat Kristus datang kembali (lih. Gal 3:24). Kedatangan Yesus juga bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya (lih. Mat 5:17). Bahkan, Yesus bersabda bahwa satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat (lih. Mat 5:18).

Hukum Taurat bertujuan menyingkapkan kejahatan dosa (lih. Rm 3:20). Pengertian hukum Taurat dalam Perjanjian Baru bersifat ambivalen. Dengan mengatakan “tidak” kepada hukum Taurat, Yesus menolak kedudukan hukum sebagai pengantara. Bukan hukum atau penggenapan hukum yang mendatangkan keselamatan. Sebaliknya, hubungan manusia dengan Tuhan dalam iman kepercayaan adalah hubungan eksistensial manusia dengan Pribadi Yesus sebagai Mesias. Hubungan baru antara Tuhan dengan manusia dan manusia dengan Tuhan me”radikal”kan perilaku moral bersama dan menuntut cinta kasih, yang tidak mengecualikan mereka yang dianggap musuh, namun menjadi tolok ukur tingkah laku Yesus.

Injil tidak meniadakan kehendak Tuhan, tetapi menanamkan kehendak itu dalam hati kaum beriman. Inilah iman yang berkarya dalam cinta kasih (lih. Gal 5:6). Sekarang, keselamatan umat manusia tidak terletak pada hukum, tetapi dalam pribadi Yesus Kristus dan sabda-Nya. Hanya dalam arti analogal, manusia bisa berbicara mengenai Kristus sebagai Pemberi hukum.

 

3. Dasar Hukum, Moral, Norma, Tradisi dalam Masyarakat.

Hukum, moral, norma, dan tradisi hidup dan berkembang dalam masyarakat dan mengalami perkembangan seiring zaman yang terus berkembang. Dalam sejarah teologis moral kehidupan manusia, seluruh tindakan moralnya dianggap sebagai jawaban atas panggilan Tuhan. Tindakan itu tidak hanya ditafsirkan sebagai aksi (Kristus beraksi terhadap kita) dan reaksi (kita bereaksi terhadap Tuhan, melainkan harus dimengerti sebagi quid tertium, yakni suatu kenyataan baru bahwa panggilan dan jawaban manusia berada dalam satu kesatuan yang erat (LG 39).

Dalam menanggapi panggilan Tuhan tersebut, keberadaan manusia diperkaya dan tingkah lakunya ditentukan oleh hubungan dengan sesama. Dalam iman Kristiani, manusia menerima bahwa keberadannya terjadi karena Kristus menciptakannya (Kol 1:15-17; Ef 2:10; Yoh 1:3). Menjadi ciptaan berarti manusia ditebus dan diselamatkan oleh Kristus untuk mengambil bagian dalam kehidupan bersama ilahi, bersama dengan Allah. Kristus yang disalibkan dan yang bangkit memberikan kepada manusia kepenuhan dan kekuatan untuk dapat hidup bersama dengan orang lain, bahkan untuk dapat hidup bersama Allah (Kol 1:17; 1Kor 3:22-23).

 

3.1. Kristus: Dasar Moral, Hukum, dan Tradisi Orang Kristen

Seluruh tindakan moral Kristiani selalu didasarkan pada hubungan pribadi pelaku dengan Kristus. Kristus adalah pribadi yang hidup di dalam diri manusia dan Ia mempunyai nilai ideal untuk diikuti. Kristus dianggap sebagai referensi awal dan akhir dari moral. Refleksi Kristus sebagai model “model hidup” dalam teologi moral dikembangkan oleh Frits Tillman dan Bernhard Haring. Menurut mereka, teologi moral harus mendasarkan diri pada Kristus, sumber utam dari semua teologi. Pribadi Kristus menjadi “Pribadi yang memberi norma” (normierende Personlichkeit, personalita normante)[14].

Hidup moral adalah suatu dinamika antara panggilan dan jawaban yang lahir dari perjumpaan dengan Yesus. Moral Hidup orang Kristen ada dan bertumbuh dalam kristianitas. Seiring perkembangan zaman, moral hidup orang Kristiani berkembang dalam komunitas orang-orang Kristen yang selalu membuat dan mengembangkan penegasan bersama sebagai sebuah bentuk keterbukaan terhadap dan dialog terhadap perkembangan zaman itu sendiri[15]. Moral selalu bersifat Kristosentris yang mengandung dua ciri, yaitu Kristus adalah “panggilan” dari Allah Bapa yang ditujukan kepada semua manusia untuk suatu hidup yang suci dan baik dan pada saat yang sama, Ia adalah jawaban manusia kepada Allah. Kristus adalah titik pertemuan antara Allah dan manusia.

Selain menekankan Kristosentris, Konsili Vatikan II juga menggarisbawahi pentingnya pemahaman manusia dalam berteologi, khususnya dalam teologi moral[16]. Optatam Totius 16 mengemukakan, “Secara khas diusahakan penyempurnaan teologi moral….. sehingga sungguh menjelaskan keluhuran panggilan uamt beriman dalam Kristus serta kewajiban mereka…” Keistimeaan bertindak orang kristen adalah selalu dihubungkan dengan sesuatu yang bersifat transenden. Iman yang ada di dalam orang yang mengenal Kristus sebagai kepenuhan pewahyuan Allah. Itu tidak serta merta memberikan suatu petunjuk yang efektif untuk bertindak. Dari sana, orang tidak mendapat suatu norma praksis apa pun. Dalam arti inilah, iman yang diyakini sebagai suatu hubungan secara pribadi dengan Kristus, menjadi dasar untuk memberikan petunjuk dan pedoman dalam bertindak. Dengan iman, orang mampu mengenal dirinya sendiri. Dengan pengenalan terhadap dirinya sendiri dan Allah yang menciptakannya, manusia dapat mengambil suatu keputusan untuk bertindak. Pembuat keputusan terletak pada manusia dalam terang imannya. Di dalam Kristus, akal budi dan praksi moral dimodifikasi sebagai perencanaan antropologis transendental, yakni semacam pilihan dasar manusia.[17] Dalam terang iman, manusia mampu untuk menentukan suatu tindakan yang berdimensi manusiawi sekaligus berdimensi ilahi.

Setiap perilaku manusia merupakan usaha untuk mewujudkan dirinya sendiri sebagai seorang manusia. Bagi orang kristiani, di dalam Kristuslah manusia mengenal dirinya sendiri. Sebuah tindakan moral adalah tindakan moral dalam hubungannya dengan cara keberadaannya sebagai orang yang mengenal Kristus dan sebaliknya, setiap tindakan moral adalah tindakan manusiawi sejauh ia mewujudkan keberadaannya sebagai orang yang mengimani Kristus. Kristus masuk dalam ke dalam seluruh keberadaan manusia dan membentuknya sampai menjadi keberadaan manusia itu sendiri. Kristus menghadirkan diri-Nya dalam diri manusia. Ia menerangi akal budi manusia dan memberi kepada manusia kesempurnaan suara hati sebagai anak-anak Allah. Suara hati ini menjadi tempat yang inti, yang paling rahasia, sebagai sanggar suci bagi manusia[18]. Manusia mendengarkan dan mengenal gema suara Allah dalam batinnya sehingga ia mampu mengenal hukum yang paling utama, yaitu cinta kasih. Bersama dengan sesamanya, manusia mencari kebenaran sebagai sebuah upaya untuk memecahkan sekian banyak persoalan moral yang timbul, baik dalam hidup perorangan maupun dalam hidup komunitas (GS 16).

Seorang Kristen yang beriman mempunyai kewajiban untuk memotivasi diri untuk bertindak secara etis dalam terang imannya. Isi imannya adalah Kristus sendiri. Seorang Kristen harus mengambil suatu keputusan untuk bertindak dari sudut pandang Kristus. Karena itu, Kristus bagi orang Kristen menjadi norma konkret, sebagai suatu imperatif hukum, moral, dan tradisi. Keputusan hukum, moral, dan tradisi ditempatkan pada kenyataan bahwa hubungan dengan Kristus itu bukan norma formal yang abstrak melainkan personale concreta yang juga bersifat universal. Hubungan dengan Kristus dapat menghindarkan orang dari absolutisme otonomi manusia. Dalam Kristus, moral hukum dan tradisi dimanifestasikan sebagai ekspresi dari kehendak Bapa menginginkan manusia baik dan kebahagian dan sekaligus ekspresi dari anak yang menaati kehendak Bapa. Moral, hukum, dan tradisi menjadi ungkapan dialog dan titik temu antara manusia dan Allah. Ini mengungkapkan kasih Allah yang ditanggapi secara manusiawi dalam kehidupan manusia di dunia ini.

Kristologi merupakan salah satu unsur yang berperan penting dalam mengambil keputusan atau suatu tindakan moral hukum daripada sebuah objek atau norma yang siap pakai. Dengan hidupnya, Yesus Kristus memberikan hukum baru kepada manusia. Ia mempekenalkan diri sebagai “jalan” yang menuntun umat manusia kepada Bapa (Yoh 1:9). Kristus menganugerahkan kepada manusia akal budi dan pengetahuan untuk mengenal yang baik agar manusia dapat menggunakannya untuk bertindak (2Kor 4:6). Hubungan dengan Kristus menentukan seluruh keberadaan seorang beriman. Tindakan manusia merupakan tindakan yang mengikuti tindakan Kristus sendiri. Kristus adalah maxime sapiens et amicus, yaitu kebenaran utama yang menuntun manusia untuk bersatu dengan Allah di surga (VS 52).

Kristus mempunyai peran sebagai norma, sebagai penyebab, dan tujuan. Kristus sebagai norma, hukum, dan tradisi dipahami sebagai jalan refleksi teologi moral modern yang mencoba menempatkan Kristus sebagai “orang ketiga”. Moralitas didefinisikan sebagai hubungan perilaku dengan peraturan atau hukum moral tertentu. Kristus berperan di dalam setiap perilaku manusia sampai pada suatu tindakan konkret. Kristus diterima sebagai “penyebab” (causa) yang efisien dalam sebuah tindakan moral, hukum, dan tradisi. Kristus benar-benar hadir bersama subyek moral, hukum, dan tradisi sehingga si subyek dalam bertindak adalah manusia itu sendiri bersama Kristus. Kristus adalah tujuan dari sebuah tindakan moral, hukum, dan tradisi. Tujuan ini memprovokasi dinamika praksis dari kebebasan manusia untuk bertindak. Tujuan ini menarik manusia untuk bertindak mencapai sasaran itu.

Moral Kristiani mempunyai karakter personalistik dan tanggungjawab sebagai konsekuensi dari hubungan ontologisnya dengan Kristus. Moralitas dianggap sebagai jawaban yang bebas dan bertanggungjawab dari manusia terhadap panggilan Kristus. Hanya dalam Kristuslah, manusia mengembangkan dan menyempurnakan seluruh keinginan pribadinya. Kristus sebagai pusat kosmos dan sebagai pusat sejarah manusia dapat dipandang sebagai causa efficiente (penyebab yang efektif), melalui Dia, semuanya diciptakan. Ia adalah causa esemplare (penyebab yang dicontohi) yang diri-Nya adalah realitas menemukan forma idealnya yang asli[19]. Ia adalah causa finale (penyebab yang dituju) yang kepadaNya seluaruhnya memenuhkan dirinya. Dengan demikian, Kristus menjadi segala-galanya bagi manusia.

 

3.2.    Manusia: Partner Dialog Allah dalam Hukum, Moral, Norma, Tradisi dalam Masyarakat

Allah menghendaki kebaikan dan keselamatan manusia. Allah turun ke dunia dalam pribadi Yesus Kristus, Sang Anak Manusia. Dengan kehadiran di dunia, Allah Putera mengajak manusia untuk berdialog, menentukan berbagai cara manusiawi agar manusia dapat mencapai keselamatan yang dikehendaki Allah itu. Perjumpaan manusia dengan manusia lain dalam iman menentukan berbagai moral, hukum, dan tradisi yang manusiawi. Segala tanggapan manusia terhadap panggilan Allah itu mendapatkan bentuk manusiawinya dalam berbagai moral, hukum, dan tradisi yang berkembang dalam masyarakat.

Manusia terdiri dari jiwa dan badan. Dikotomi ini mendasari seluruh pemikiran antrologis kristiani. Mereka satu dan utuh di dalam diri manusia dan satu pula dalam seluruh keberadaan dan tindakan manusia. Ia merealisasikan dirinya dengan tindakan-tindakan yang hidup. Ia adalah pribadi yang otonom sekaligus mampu hidup sesuai dengan keadaan lingkungan sekitarnya. Ia berinteraksi dengan lingkungannya, dengan situasi dan kondisi tertentu. Ia mempunyai akal budi untuk mengontrol seluruh unsur biologis dan psikologis pembentuknya. Ia adalah seorang pribadi yang utuh yang tiada duanya. Ia mampu merefleksikan dirinya sendiri. Ia mempunyai roh atau jiwa yang memungkinkan mampu melihat dirinya sendiri.

Manusia adalah mahluk sosial sekaligus mahluk individu karena kebersamaannya dengan orang lain. Dalam kebersamaannya dengan orang lain, ia menjadi seorang pribadi yang individual sekaligus komunal. Dalam kebersaman dengan manusia yang lain, keistimewaan dan kekhasannya sebagai pribadi yang unik menjadi nampak jelas. Ia mengembangkan diri dan menjalankan segala kegiatannya dalam kebersamaan. Ia hidup dan berkembang secara sempurna dalam kebersaman bersama dengan orang lain. Ia mengalami perkembangan sebagai pribadi karena ia hidup bersama dan mengalami perjumpaan dengan banyak manusia lain dengan segala keanekaragaman keistimewaan dan keunikannya.

Manusia adalah mahluk religius. Dalam dirinya sendiri, tertanam suatu kesadaran bahwa di luar dirinya ada sesuatu yang “lebih” dari dirinya. Ada yang menciptakannya. Pencipta dalam pandangan iman Katolik, adalah Allah sendiri. Allah menciptakan manusia secitra dengan Diri-Nya (Kej 1:27). Manusia menjadi wakil Allah di dunia ini dan karena itu ia menguasai alam raya. Ia menghadirkan Allah sendiri di dalam karya penciptaan (Kej 1:28). Manusia bertanggungjawab atas alam raya yang dipercayakan kepadanya. Bagi orang Kristen, Kristus hadir di tengah manusia dan menerangi manusia untuk bertindak. KehadiranNya memungkinkan manusia untuk bekerja sama denganNya demi kebahagiaan dan kebaikan manusia itu sendiri. Dengan demikian, dengan tindakannya manusia ingin mencapai tujuan tertentu dalam hidupnya, yakni hidup yang bahagia.

Kesadaran akan nilai ilahi ini mendorong manusia untuk selalu mengarahkan berbagai kegiatannya, berbagai kata dan perilakunya pada yang ilahi. Ada kesadaran bahwa dirinya adalah limited reality dan membutuhkan unilimited reality. Manusia menyadari bahwa dirinya tergantung mutlak pada unilimted reality yang seringkali disebut sebagai Allah ini. Dalam persepektif ini, semua nilai yang diperjuangkan dari berbagai tindakan manusia mendapatkan legitimasinya secara teonomik, misalnya suara hati adalah ungkapan suara Tuhan atau ungkapan kehendak Tuhan.

Berbagai dimensi manusia ini menerangi dirinya dalam menentukan berbagai moral, norma, hukum, dan tradisi yang berkembang dan dihidupi dalam masyarakat. Berbagai dimensi manusia, entah sebagai mahluk religius, mahluk sosial, individu tersebut menentukan setiap pribadi dalam membuat, menciptakan, menghidupi, menghayati, sekaligus mengkritisi berbagai moral, hukum, dan tradisi yang ada dalam masyarakat dan menentukan hidup mereka. Semua itu diarahkan demi manusia.

Akal budi dan pengetahuan yang berkembang dalam masyakat menentukan sikap dasar mereka ketika berhadapan dengan moral, hukum, tradisi. Seiring perkembangannya, mereka senantiasa bersikap kritis dan terbuka terhadap semuanya itu sehingga itu menjadi sebuah model, pola, acuan yang berdayaguna sekaligus membela keberadaan manusia dalam masyarakat. Berbagai moral, hukum, norma, dan tradisi ini berkembang demi melindungi kepentingan manusia dengan segala keanekaragaman latar belakangnya. Dengan kata lain, martabat manusia menjadi pusat dari sumber, model, dasar dan pembuatan berbagai moral, hukum, norma dan tradisi yang berkembang dalam masyarakat. Martabat dan keberadaan manusialah yang hendak dilindungi dan dikembangkan dengan berbagai bentuk moral, hukum, norma, dan tradisi tersebut.

Manusia adalah satu-satunya mahluk yang merupakan tujuan pada dirinya. Manusia adalah tujuan sendiri yang tidak boleh ditaklukkan pada tujuan lain. Manusia adalah mahluk bebas dan otonom yang sanggup mengambil keputusannya sendiri. Manusia adalah pusat kemandirian. Dialah satu-satunya mahluk yang memiliki harkat intrinsik dan karena itu harus dihormati sebagai tujuan pada dirinya. Martabat manusia mengandung pengertian bahwa manusia harus dihormati sebagai manusia. Ia dihormati bukan karena kedudukannya dalam masyarakat, faktor keturunan, melainkan karena martabatnya sebagai manusia.

Martabat menusia mengandaikan kewajiban saya terhadap orang lain sekaligus terhadap diri saya sendiri sebagai manusia. Martabat manusia sebagai norma dasar moralitas, hukum, tradisi tidak saja harus saya terapkan terhadap orang-orang di sekitar saya, tetapi juga sekaligus terhadap diri saya sendiri. Martabat manusia menjadi sumber kewajiban baik terhadap diri kita sendiri maupun terhadap orang lain[20].

Martabat manusia sebagai norma, moral, hukum, dan sumber tradisi yang dasar bisa disalahtafsirkan jika dipertentangkan dengan alam. Manusia sendiri termasuk bagian dari alam dan karena itu tidak boleh ditempatkan dalam posisi bertentangan dengan alam. Manusia adalah bagian dari alam sehingga alam tidak boleh diperlakukan sebagai sarana belaka bagi keperluan manusia. Alam tidak pernah boleh dirusak atau dihabiskan atas nama martabat manusia. Martabat manusia tidak dapat dilepaskan dari martabat alam karena alam juga merupakan suatu tujuan pada dirinya sendiri. Dengan demikian, yang harus dihormati adalah manusia yang bersatu dengan alam. Alam tidak bisa dikorbankan demi kepentingan manusia yang berat sebelah[21].

 

4. Fungsi Hukum. Moral, Norma, dan Tradisi dalam kehidupan bersama

Hukum, moral, norma, dan tradisi itu hidup dan berkembang dalam dinamika dialog masyarakat tersebut. Sebagai sebuah jawaban atas panggilan Tuhan, hal itu mengalami perkembangan yang disesuaikan dengan konteks dimana masyarakat itu hidup dan berkembang. Panggilan dan jawaban manusia berada dalam satu kesatuan yang erat (LG 39). Penyusunan, penghayatan, dan cara menghidupi hukum, moral, norma, dan tradisi dalam masyarakat semakin berkembang dalam konteks masyarakat yang aktual. Setiap bagian terjadi dan berkembang dalam keterikatan dengan latar belakang historis dan sosial yang membentuknya.

Sejak lahir dan menjadi bagian dari keluarga, setiap pribadi manusia belajar untuk mengenal dan menghidupi berbagai hukum, norma, moral, dan tradisi yang berkembang di tempat ia tumbuh dan berkembang. Semuanya itu tumbuh dan berkembang sebagai sebuah penegasan bersama keluarga, lingkungan, masyarakat demi sebuah harmonitas dalam komunitas tersebut. Semua itu terbentuk demi kebaikan hidup bersama yang membela setiap bagian dari komunitas itu, yaitu martabat manusia dengan alam semesta tempat manusia itu hidup dan berkembang.

Dalam kebersamaan dengan manusia lain yang memiliki berbagai keanekaragaman ini, manusia dikenalkan dengan berbagai moral, hukum, norma dan tradisi komunitas tersebut. Berbagai moral, hukum, norma, dan tradisi komunitas ini menjadi ungkapan nilai yang dijunjung tinggi dan dihidupi dalam masyarakat. Berbagai penegasan bersama ini selalu ditaati oleh setiap pribadi dalam masyarakat. Orang-orang menaati berbagai penegasan bersama ini karena ia hidup dan menjadi bagian dari dan dalam komunitas. Ada semangat sense of belonging yang berkembang dalam komunitas. Semangat menjadi bagian dari komunitas yang hendaknya menjaga, merawat, mengembangkan komunitas tempat ia berada. Ia diajak untuk menjaga dan mengembangkan martabatnya sebagai bagian dari komunitas. Berbagai penegasan bersama menjadi the rule of the life dari hidup bersama sehingga tercipta kehidupan bersama yang harmonis dan menghargai setiap pribadi. Berbagai penegasan bersama ini melindungi berbagai kepentingan setiap anggotanya sehingga mereka mampu dan dapat bertindak secara layak dalam masyarakat tersebut[22].

Berbagai hukum, norma, moral, dan tradisi (penegasan bersama) dibuat demi kerjasama biologis. Manusia merupakan mahluk biologis dan berkembang secara biologis. Naluri manusia dan daya biologis adalah terbuka dan belum ditentukan. Secara biologis, manusia membutuhkan beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi, misalnya minuman, makanan, pakaian, dll. Untuk mempunyai makanan, untuk mempunyai dan mendidik keturunan dan juga untuk menyalurkan agreasi, perlu ada kerja sama antara pelbagai individu. Semua peraturan itu membina kelakuan yang belum ditentukan oleh naluri ke arah kerjasama dan mencegah kesimpangsiuran yang menggagalkan usaha vital tersebut.

Berbagai penegasan sosial itu dibentuk untuk mengurangi beban sosial. Dalam kehidupan manusia, seringakali dijumpai adanya persamaan peristiwa yang membutuhkan penyelesaian. Penegasan bersama dibentuk dengan tujuan agar jika timbul masalah yang sama atau mempunyai kemiripan, kita tidak perlu musyawarah kelompok dahulu. Kita sudah mempunyai penegasan bersama yang jelas dalam menanganinya. Penegasan bersama membagikan tugas dan sekali untuk seterusnya menetapkan apa yang dibuat dalam keperluan bersama sehari-hari. Hal itu dapat dibuat dalam penegasan bersama dalam berlalu-lintas di jalan raya. Penegasan bersama itu dibentuk sekali dan dipakai untuk sekarang dan waktu selanjutnya.

Penegasan bersama dibentuk demi kemajuan seluruh anggota masyarakat. Kehidupan manusia itu berkembang dan hidup manusia tidak bersifat kekal. Hidup manusia itu mempunyai batas waktu tertentu. Karena itu, dalam masyarakat selalu timbul adanya peremajaan diri, yaitu adanya atau lahirnya anggota baru atau datangnya anggota baru. Anggota baru dalam kelompok harus belajar peraturan dan menyesuaikan diri. Mereka belajar peraturan dan menyesuaikan diri dengan anggota lama. Dengan ketaatan pada penegasan bersama, anggota baru diintegrasikan dan cita-cita lama kelompok atau masyarakat diteruskan kepada generasi baru. Pengetahuan dan kebijaksanaan yang sudah pernah diperoleh itu tidak perlu dicari lagi. Dengan memelihara yang tradisional, segala daya dapat dicurahkan demi perkembangan lebih lanjut. Penegasan bersama ini menjamin kontinuitas dalam kelompok dan memungkinkan adanya kemajuan.

Berbagai penegasan bersama ini dibuat demi mewujudkan harapan kelompok pada anggota-anggotanya, entah itu anggota baru atau anggota lama. Penegasan bersama itu mengungkapkan gambaran ideal atau harapan suatu masyarakat terhadap setiap anggota masyarakatnya. Setiap anggota diharapkan ikut menghargai dan mengejar nilai-nilai yang dihargai oleh dan dalam kelompok. Penegasan bersama mengungkapkan dan menyampaikan nilai kelompok pada masing-masing anggota. Penegasan bersama ini menjadi ungkapan nilai tertentu dalam situasi masyarakat tertentu.

Berbagai penegasan bersama ini menjadi model yang memberikan pengarahan yang bersifat umum namun mengikat bagi setiap anggota komunitas. Model ini mengikat bukan secara yudiris formal, tetapi secara paradigmatis. Walaupun model ini bersifat mengikat, namun model ini tetap memberikan kebebasan bagi anggota komunitas untuk bertindak. Orang boleh mengatasi suatu persoalan dengan cara baru yang kreatif. Model hanya memberikan gambaran umum dan nilai-nilai yang harus dipegang dan diperjuangkan. Karena itu, model ini sangat tergantung dengan situasi dan kemampuan anggota masyarakat itu dalam melakukannya. Model ini menjadi suatu ungkapan dialog setiap pribadi terhadap yang ilahi dan setiap pribadi terhadap pribadi yang lainnya.

Dalam komunitas yang berkembang seiring zaman, setiap bagian dari komunitas membuka diri terhadap berbagai penegasan baru yang mengkritisi, merefleksikan moral, hukum, norma, dan tradisi yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Penegasan bersama dalam semangat dialog dan keterbukaan, membuka wacana akan adanya berbagai penegasan baru yang muncul demi membela martabat manusia. Moral, hukum, norma, dan tradisi tidak menjadi sesuatu yang mati, tetapi senantiasa berkembang sesuai dengan kebutuhan akan martabat manusia yang disadari semakin berkembang seiring perkembangan refleksi kritis manusia terhadap berbagaio moral, hukum, norma, dan tradisi yang berlaku. Dengan demikian, martabat manusialah yang dibela dengan berbagai moral, hukum, norma, dan tradisi tersebut dan bukan malah moral, hukum, norma dan tradisi yang merupakan hasil dari penegasan bersama setiap anggota komunitas.

 

5. Sekedar Penutup

Berbagai penegasan bersama, yaitu moral, hukum, dan tradisi merupakan sebuah nasehat atau petunjuk-petunjuk tingkah laku yang memperjuangkan nilai keutamaan tertentu, entah itu individual atau sosial. Hal itu selalu dikaitkan dengan Kristus sebagai ukuran utama atau tolok ukur utama. Kristus adalah pusat hidup jemaat Kristen dan karena itu, umat Kristen harus hidup dan bertingkah laku sesuai dengan teladan hidup orang Kristen sendiri.

Berbagai penegasan bersama itu tidaklah bersifat statis, dalam arti kaku dan mati. Berbagai penegasan bersama itu merupakan hasil dialog setiap pribadi sebagai mahluk religius, mahluk sosial, dan individu yang otonom dalam menjalani kehidupan bersama (kehidupan komunitas). Berbagai penegasan bersama ini menjadi suatu model yang memperjuangkan nilai-nilai martabat manusia dan keutamaan komunitas yang luhur, yang melindungi setiap anggotanya agar dapat hidup dengan layak dan pantas sebagai pribadi yang merdeka, pribadi yang beriman. Semua penegasan bersama itu bertujuan demi membela martabat manusia yang luhur dan bukannya malah memperbudak manusia demi moral, hukum, norma, atau tradisi tersebut.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Bertens, K., Etika, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Bourdeau, F. – Danet, A., Introduction to the Law of Christ, New York: The Mercier Press, 1966.

Brownlee, Malclom, Pengambilan Keputusan Etis dan Faktor-faktor di dalamnya, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1981.

Demmer, Klaus, Deuten und Handeln. Grandlagen und Grundfragen der Fundamental, Paris: Universtitaires Friborg CH-Du Cerf, 1985.

Dewan Karya Pastoral KAS, Nota Pastoral tentang Arah Dasar Umat Allah Keuskupan Agung Semarang 2006-2010, Muntilan: Pastoran Sanjaya, 2006.

Go, Piet, Teologi Moral Dasar, Malang: Dioma, 2007.

Mali, Mateus, Teologi Moral Dasar Menuju Milenium Ketiga: Kajian atas Manual-manual Moral, Diktat Kuliah, Yogyakarta: Fakultas Teologi USD, 2006.

_______ , Moral Dasar: Sebuah Diktat, Yogyakarta: FTW, 2004.

Peschke, Karl-Heinz, Etika Kristiani Jilid I: Pendasaran Teologi Moral, Maumere: Penerbit Ledalero, 2003.

Kieser, Bernard, Moral Dasar: Kaitan Iman dan Perbuatan, Yogyakarta: Kanisius, 1987.

Rachels, J., Philosophy of Moral, New York: McGraw-Hill Inc., 1993.

 


[1] Malclom Brownlee, Pengambilan Keputusan Etis dan Faktor-faktor di dalamnya, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1981, 183.

[2] Malclom Brownlee, Pengambilan Keputusan Etis dan Faktor-faktor di dalamnya, 184.

[3] Karl-Heinz Peschke, Etika Kristiani Jilid I: Pendasaran Teologi Moral, Maumere: Penerbit Ledalero, 2003, 71.

[4] Karl-Heinz Peschke, Etika Kristiani Jilid I: Pendasaran Teologi Moral, 72-73.

[5] K. Bertens, Etika, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002, 40-45.

[6] Piet Go, Teologi Moral Dasar, Malang: Dioma, 2007, 181.

[7] Mateus Mali, Teologi Moral Dasar Menuju Milenium Ketiga: Kajian atas Manual-manual Moral, Diktat Kuliah, Yogyakarta: Fakultas Teologi USD, 2006, 30.

[8] J. Rachels, Philosophy of Moral, New York: McGraw-Hill Inc., 1993, 43-46.

[9] Karl-Heinz Peschke, Etika Kristiani Jilid I: Pendasaran Teologi Moral, 118-130.

[10] Positif di sini dipahami sebagai hukum yang didekretkan melalui kehendak pembuat hukum, bukan dalam arti menyetujui, konstruktif atau bernilai dan dipahami sebagai hal yang bertentangan dengan yang negatif.

[11] Bernard Kieser, Moral Dasar: Kaitan Iman dan Perbuatan, Yogyakarta: Kanisius, 1987, 156.

[12] K. Bertens, Etika, 149.

[13] Bernard Kieser, Moral Dasar: Kaitan Iman dan Perbuatan, 161-164.

[14] Mateus Mali, Moral Dasar: Sebuah Diktat, Yogyakarta: FTW, 2004, 24.

[15] Piet Go, Teologi Moral Dasar, 58-59.

[16] Piet Go, Teologi Moral Dasar, 23-24.

[17] Klaus Demmer, Deuten und Handeln. Grandlagen und Grundfragen der Fundamental, Paris: Universtitaires Friborg CH-Du Cerf, 1985, 110.

[18] K. Bertens, Etika, 58.

[19] Piet Go, Teologi Moral Dasar, 174-178.

[20] K. Bertens, Etika, 174.

[21] Dewan Karya Pastoral KAS, Nota Pastoral tentang Arah Dasar Umat Allah Keuskupan Agung Semarang 2006-2010, Muntilan: Pastoran Sanjaya, 2006, 25-26.

[22] Dewan Karya Pastoral KAS, Nota Pastoral, 21.

Mei 30, 2008 Posted by | Uncategorized | Tinggalkan komentar

Sekilas tentang Kejawen

Agama Tradisional: Kejawèn

 

1. Pengantar

Kepercayaan dan praktek kebatinan kejawèn sudah lama hidup di Jawa. Tetapi, timbulnya aliran-aliran kebatinan sebagai suatu sistem terorganisasi adalah fenomena yang baru. Di lain pihak, zaman yang menjadi obyek tulisan ini zaman modern, karena itu hal yang disoroti dalam tulisan ini bukanlah kepercayaan kejawèn pada umumnya di Jawa, tetapi aliran-aliran kebatinan atau kepercayaan yang telah terorganisasi[1]. Mengingat adanya hubungan dengan masalah bagaimana menilai sifat Islam dalam masyarakat dan kebudayaan Jawa, Clifford Geertz menitikberatkan sifat non-Islam yaitu sifat Hindu, Budha, dan animisme masyarakat dan kebudayaan Jawa[2]. Tetapi, Geertz dikritik, oleh misalnya Mark Woodward[3], yang mengatakan bahwa masyarakat dan kebudayaan Jawa, pada dasarnya, adalah masyarakat dan kebudayaan Islam. Para kritikus mengritik bahwa Geertz mempunyai konsep Islam yang picik dari reformis Islam. Aliran-aliran kebatinan cenderung dilihat sebagai Islam yang sesat, dan sifat khas aliran-aliran kebatinan diabaikan.

Apabila agama baru dapat berdiri sendiri dari agama yang telah terbentuk sejak lama, baik secara organisasi maupun ajarannya, agama baru ini dapat dinilai sebagai sebuah agama yang berdiri sendiri. Pada ajaran agama tersebut perlu terbentuk/adanya suatu konsep penyelamatan/keselamatan. Dalam studi agama-agama baru, dapat dilihat suatu konsep penyelamatan/keselamatan yang khas di dalam agama baru ini yang disebut dengan istilah, “konsep penyelamatan/keselamatan hidup-isme”. Sifat khas “konsep penyelamatan/keselamatan hidup-isme” ini mementingkan penyelamatan/keselamatan di dunia ini. Sebaliknya bagi konsep penyelamatan agama yang telah terbentuk sejak lama, misalnya Islam dan Kristen, penyelamatan/keselamatan terdapat di akhirat.

Berbeda dengan agama-agama besar lainnya, kebatinan adalah “produk” asli Indonesia. Agama Yahudi, Kristiani dan Islam datang dari Timur Tengah. Agama Hindu dan Budha dari India. Agama Kong Hu Cu dari Cina. “Anehnya” di Indonesia aliran-aliran kebatinan ini justru tidak dilihat sebagai agama. Tetapi ditinjau dari sudut ilmu pengetahuan dan bukan dari sudut administrasi, aliran-aliran kebatinan kiranya perlu diteliti sebagai agama. Tulisan ini tidak ingin masuk terlalu jauh pada ajaran-ajaran masing-masing aliran kejawèn karena pembicaraan akan menjadi sangat luas. Ada beberapa hal yang hendak ditampilkan untuk memberi sedikit gambaran paham yang terdapat dalam aliran-aliran kejawèn.

 

2. Keagamaan Orang Jawa

Jawa adalah kelompok etnik terbesar di Asia Tenggara yang berjumlah lebih dari 100 juta jiwa dari sekitar lebih dari 220 juta masyarakat Indonesia. Lebih dari 85% di antara mereka memeluk agama Islam. Dalam prakteknya, terdapat suatu garis pemisah kultural yang menyolok antara mereka yang secara serius melakukan kewajiban-kewajiban agama Islam dan mereka yang tidak mengatur hidupnya menurut kaidah-kaidah formal agama Islam. Golongan ini mengikuti tradisi pikiran kejawèn yang pertama-tama diilhami oleh buah pikiran Jawa Kuno dan budaya Hindu-Budhis serta unsur-unsur tambahan dari agama Islam. Pikiran kejawèn ini mempunyai suatu ciri religius mendalam, yaitu kesadaran bahwa semua yang ada turut ambil bagian dalam kesatuan eksistensi serta ketergantungan pada suatu prinsip kosmis yang meliputi segala-galanya dan yang mengatur hidup manusia[4]. Mereka dikenal sebagai tiga kelompok besar yang berbeda secara religi dan kultural yakni kelompok “putih” atau santri, “abangan”, dan “priyayi”[5].

Karena penyebaran Islam belum mendalam sejak berdirinya kesultanan Islam Demak (+ 1500), terganggunya keamanan dikarenakan perebutan kekuasaan politik di kalangan penerus keturunan Raden Patah dan terjadinya perpecahan di antara para wali (ulama), terjadilah tiga kelompok tersebut di antara para penganut agama di kalangan orang-orang Jawa. Selain itu, pertentangan politik di antara runtuhnya kerajaan Majapahit dan mulai masuknya pengaruh Portugis (tahun 1511 M) juga turut mempengaruhi perkembangan tiga kelompok tersebut[6].

 

1.1 Tiga Golongan Penganut Agama Kejawèn[7]

1.1.1 Golongan Santri

Golongan santri, yang disebut juga “Wong Putihan”, adalah orang-orang yang taat menjalankan agama Islam, tetapi mereka membiarkan sanak saudara dan tetangganya yang melaksanakan acara dan upacara adat kepercayaan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan di antara mereka masih ada juga yang disengaja atau tidak disengaja menganut kepercayaan kejawèn. Misalnya dalam upacara selamatan dengan berzikir menggunakan pedupaan dan membakar kemenyan, atau memberi sesajian (sesajèn) kepada roh-roh ghaib pada waktu-waktu tertentu, memelihara dan mendengarkan suara burung perkutut sebagai pembawa tanda dan berita baik atau buruk, melihat dan menafisrkan tanda-tanda pada tubuh manusia, menafsirkan mimpi atau datangnya ilham[8].

 

1.1.2 Golongan Priyayi

Tadinya golongan priyayi merupakan kaum bangsawan, aristokrasi yang dekat hubungannya dengan raja-raja Jawa. Mereka merupakan semacam perantara, penghubung antara raja dan rakyatnya[9]. Mereka terdiri dari kaum bangsawan, para keluarga istana, dan para pejabat pemerintahan yang pada umumnya mengaku beragama Islam karena politik, kedudukan atau jabatan, tetapi kebanyakan dari mereka tidak menjalankan agama Islam dengan taat. Mereka masih mempertahankan dan melaksanakan adat keagamaan Hindu Jawa dan berpegang pada ajaran mistik kejawèn yang berasal dari mistik Hindu-Budha. Ajaran mistik yang mereka anut tidak membedakan antara Ketuhanan Yang Mutlak dan manusia, bahkan antara Yang Mutlak dan Manusia dapat menjadi tubuh yang satu.

 

1.1.3. Golongan Abangan

Golongan abangan atau sering disebut dengan “Wong Cilik” adalah mereka yang menganut kepercayaan purba yang bercampur dengan ajaran-ajaran Hindu-Budha Jawa kuno dengan berselubung pada Islam. Dalam melaksanakan acara dan upacara keagamaannya, mereka melakukan selamatan-selamatan dengan sesajèn terhadap roh-roh gaib. Mayoritas tidak melaksanakan ajaran agama, terutama ritual-ritual dan ibadah. Kepercayaan pada dukun, orang-orang pinter, jimat-jimat dan kekuatan magic lainnya sangat tinggi[10]. Perkembangan selanjutnya adalah banyak di antara mereka yang menjadi pengikut aliran kebatinan atau kepercayaan dan di antara mereka ada pula yang menjadikan dirinya pemuka kepercayaan tersebut, seperti aliran kepercayaan Sapta Darma, Sumarah, Pengestu, Subud, dll.

Terdapat perbedaan antara universalisme dan harapan kehidupan akhirat kaum santri dengan pragmatisme dan relativisme golongan abangan di Jawa[11]. Orang-orang abangan menilai Islam sebagai agama Arab. Karena itu, mereka tidak pernah menjalankannya sepenuh hati. Bagi mereka, yang penting adalah berbuat baik dan berlaku jujur. Ibadah atau ritual tidaklah penting sehingga mesjid atau tempat ibadah lainnya tidak penting. Tempat ibadah mereka ada di dalam hati. Sebaliknya, kaum santri menuduh kaum abangan sebagai bidaah, menganut penafsiran sesat dan menjadi musyrik. Perbedaan-perbedaan dalam menilai praktik agama itu sudah menjadi bagian kehidupan di Jawa sejak munculnya Islam.

 

1.2 Kebatinan Kejawèn

Kebatinan (dari batin: tersembunyi, rahasia) berarti memelihara dan mengembangkan manusia-dalam dan secara umum menunjukkan mistik yang magis atau religius. Manusia-dalam dipandang sebagai semacam mikrokosmos (jagad cilik) terhadap makrokosmos (jagad gedhé) atau Hidup. Orang yang melakukan kebatinan berusaha untuk menyelaraskan diri dan akhirnya mempersatukan diri dengan prinsip itu yang meliputi segala-galanya (manunggaling kawula Gusti) dan yang merupakan awal mula serta tujuan segala-galanya (sangkan paran)[12]. Ia hendaknya melakukan itu tanpa pamrih dan hanya terdorong oleh keinginan untuk hidup selaras dengan Hidup dan tujuan segalanya. Praktek kebatinan dibenarkan karena maksud untuk mengembangkan diri pribadi seseorang, aku-nya yang sejati (ingsun sejati), terlindung dari ungkapan sosial yang nampak. Dalam kebatinan orang berusaha melaksanakan penyatuan sejati dengan Sang Hidup sambil menemukan keseimbangan pribadi lewat praktek-praktek mati raga dan samadi. Kebatinan mempunyai empat unsur yaitu ilmu ghaib, union mistik, sangkan paraning dumadi dan budi luhur[13].

Terjemahan kamus umum untuk kejawèn atau kejawaan dalam bahasa Indonesia adalah “Kejawaan” dan “Javanisme”. Javanisme atau kejawèn, yaitu agama beserta pandangan hidup orang Jawa, menekankan ketentraman batin, keselarasan dan keseimbangan, sikap narima terhadap segala peristiwa yang terjadi sambil menempatkan individu di bawah masyarakat dan masyarakat di bawah alam semesta[14]. Kejawèn meliputi konsep kosmologi, mitologi, seperangkat konsepsi yang mistis pada hakikatnya dan hal-hal lain yang serupa[15].

Kejawèn bukanlah suatu kategori religius, namun lebih menunjuk pada sebuah etika dan sebuah gaya hidup yang diilhami oleh pemikiran Jawa sehingga ketika sebagian orang mengungkapkan kejawaan mereka dalam praktek beragama, misalnya seperti dalam mistisisme, pada hakikatnya adalah suatu karakteristik yang secara kultural condong pada kehidupan yang mengatasi keanekaragaman religius. Ada banyak orang Jawa, misalnya di Yogyakarta, yang menjalankan kewajiban agama Islam secara sungguh-sungguh, tetapi mereka tetap orang Jawa yang membicarakan kehidupan dalam perspektif mitologi wayang atau menafsirkan shalat lima waktu sebagai pertemuan pribadi dengan Tuhan. Banyak di antara mereka yang masih menghormati slametan dan ziarah makam orang tua dan leluhur. Kesadaran akan budaya mereka sendiri adalah fenomena yang tersebar luas di kalangan orang Jawa. Kesadaran kultural ini sering berlaku sebagai sumber kebanggaan dan jati diri. Orang-orang yang melestarikan warisan budaya Jawa mereka dengan sungguh-sungguh bisa dianggap sebagai orang kejawèn.

Kejawèn merupakan sebuah produk dari pertemuan antara Islam dengan peradaban Jawa kuno; produk dari penjinakan, penundukan kerajaan-kerajaan Jawa oleh kongsi dagang VOC; hasil dari pertemuan kolonial antara orang Jawa dan Belanda. Gesekan-gesekan itu memaksa orang Jawa untuk merenungkan keberadaan mereka dan memacu konstruksi sebauh jati diri Jawa. Refleksi dan konstruksi itu adalah buah dari pertentangan dengan liyan, sehingga pertentangan-pertentangan pun berkembang, seperti santri X abangan, Jawa X Eropa; Timur X Barat[16].

 

3. Pemikiran dan Praktek Aliran Kebatinan-Kejawèn

Apa yang dikatakan agama budaya kejawèn adalah suatu paham keagamaan campuran yang dianut orang-orang Jawa, yang merupakan ramuan di antara adat keagamaan asli Jawa yang percaya pada alam ghaib dengan pengaruh Hindu-Budha dari zaman Majapahit dan pengaruh agama Islam dari zaman Demak. Dalam perkembangannya, paham keagamaan kejawèn tersebut kadangkala lebih condong kepada Hindu-Budha, kadangkala lebih condong pada Islam, atau lebih mengutamakan kejawaannya, dan atau kemudian ada pula yang condong pada Kristen-Katolik. Kecederungan itu ada yang sifatnya sebagai pedoman hidup dan ada yang sifatnya mengejek dan mencela antara satu dengan yang lain.

Dalam pikiran kejawèn, hidup manusia dilihat sebagai suatu manifestasi dari “Yang Tunggal”, yaitu “Sang Hidup” yang meliputi segala-galanya dan yang merupakan asal mula dan tujuan terakhir. Karena itu, tata tertib kosmis dan tata tertib sosial tidak berbeda-beda secara prinsipiil dan merupakan suatu keseluruhan, dengan hasil yang bersifat cukup antroposentris bahwa kesaktian qatau dimensi sakral terdapat baik di dalam masyarakat manusia maupun di dalam eksistensi kosmis yang lebih luas. Prinsip-prinsip kejawèn diungkapkan dalam prinsip pepesthèn, yaitu kenyataan bahwa semuanya itu harus mengikuti arah yang sudah ditentukan selaras dengan “hukum kosmos”. Karena itu, pada umumnya mereka menggemari ramalan, perhitungan magis, pétungan, primbon, dsb.

Upacara pokok kejawèn adalah slametan, yaitu perjamuan kerukunan sosio-religius yang diikuti oleh para tetangga bersama dengan beberapa sanak saudara dan sahabat. Upacara ini diadakan bertepatan dengan saat-saat penting di dalam kehidupan (perkawinan, kehamilan, kelahiran anak, kematian, dll.), peristiwa-peristiwa komunal yang setiap tahun diadakan (bersih desa, pesta dusun/kampung yang setiap tahun diadakan bersama dengan upacara pembersihan atau persucian tertentu) dan segala macam kesempatan bila kesejahteraan umum dan keseimbangan digoncangkan. Pertunjukan wayang seringkali menyertai upacara slametan yang paling penting. Sang dalang bertindak sebagai wakil “Tuhan” yang melimpahkan kekuatan dan keselamatan kepada hidup di bumi ini. Upacara-upacara pokok ini dimaksudkan untuk memperlihatkan keinginan agar selamat dengan melestarikan keseimbangan yang tidak tergoncangkan maupun untuk memulihkannya kembali manakala keseimbangan itu terganggu. Praktek religius kejawèn berpusat pada individu yang berhaluan mistik[17].

Praktek mistik kejawèn dalam berbagai bentuk dan ungkapannya merupakan suatu cara yang umum diterima untuk membebaskan diri dari tekanan hirarkis dan kemasyarakatan. Seringkali pertalian antar pribadi kelihatan lemah, bahkan pertalian perkawinan pun seringkali tidak dapat diandalkan. Pada dasarnya manusia itu sendirian dan harus menyelamatkan diri. Mistik berarti melaksanakan diri pribadinya yang sejati. Secara sosial orang dipaksa untuk memainkan suatu peranan tertentu dan menampilkan diri sebagai seorang yang sopan. Tetapi, dalam segi lain kehidupanlah yang memberi kompensasi dan sekaligus kekuatan untuk menopang harmani sosial. Namun, pada akhirnya hubungan seseorang dengan “kenyataan yang sejati” dianggap sebagai dasar sungguh dalam kehidupan[18].

Di tengah-tengah orang Jawa, alam pikiran masa kanak-kanak yang penuh magi dan fantasi terdapat juga dalam alam pikiran orang dewasa. Orang ingin percaya akan ramalan-ramalan dan mukjizat-mikjizat, akan peristiwa-peristiwa yang akan merombak dan memperbaiki dunia, dan menantikan suatu masyarakat yang adil makmur yang akan dibawa oleh seorang tokoh eskatologis (kalau istilah ini boleh digunakan) Sang Ratu Adil. Kedatangan keadaan itu bisa dipercepat oleh hubungan yang baik dan selaras dengan semesta alam atau dengan Tuhan. Semuanya itu sangat dipengaruhi oleh doa-doa dan upacara-upacara simbolis.

Pandangan religius kejawèn dipusatkan pada kesatuan hidup. Dalam ungkapan upacara-upacara simbolis, pandangan ini berpusat pada kesatuan harmonis dalam lingkungannya sendiri, entah itu keluarganya, tetangganya atau desanya. Dalam ungkapan yang mistik, agama Jawa memusatkan perhatiannya kepada hubungan langsung dan pribadi seseorang dengan “Yang Tunggal”. Sistem-sistem mistik yang rumit dan halus dikembangkan oleh kaum cendekiawan dan golongan priyayi di kota-kota. Dalam bentuknya yang lebih sederhana dan seringkali lebih magis, mistik tersebar luas di antara kaum abangan di pedesaan dan kota-kota kecil. Maju mundurnya perhatian kepada mistik berubah selaras dengan keadaan sosial masyarakat setempat. Seringkali perkembangan ini merupakan usaha untuk mengungkapkan diri dan mencari makna di tengah-tengah suatu zaman yang kacau. Tidak jarang pula mistik ini merupakan suatu bentuk organisasi modern untuk menghidupkan kembali warisan kebudayaan Jawa. Menjadi anggota salah satu agama “resmi’ tidak mencegah orang mempraktekkan”‘mistik” di dalam hatinya. Mentalitas kejawèn memang condong kepada sinkretisme dan sanggup menampung berbagai ungkapan religius yang bersama-sama mewujudkan kesatuan Hidup[19].

 

4. Aliran-aliran Kebatinan-Kejawèn pada Masa Sekarang

Ada beberapa aliran kebatinan atau kejawèn yang masih hidup dan berkembang sampai sekarang. Berikut ini akan disampaikan beberapa aliran kebatinan kejawèn yang memiliki basis massa yang cukup banyak.

 

4.1 Agama Sapta Darma

Sapta Darma adalah sebuah organisasi aliran kepercayaan yang pokok ajarannya adalah melaksanakan tujuh kewajiban suci yang bertujuan untuk membentuk kerohanian dan budi luhur dan berusaha membina kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat. Aliran kejawèn ini didirikan oleh Hardjo Sapoetro di Kediri. Aliran ini mempunyai banyak pengikut yang berasal dari kalangan rakyat biasa yaitu buruh dan petani, tidak seperti Pangestu, Sumarah dan lain-lain yang memiliki pengikut terutama dari klas menengah. Sapta Darma hadir untuk membimbing manusia menuju kesempurnaan hidup, baik mental – spiritual maupun fisik – material melalui ilham-ilham Sapta Darma yang diterima oleh Panuntun Agung Sri Gautama. Konsep Tuhan dalam Sapta Darma terlalu sederhana dan abstrak. “Konsepsi penyelamatan hidup-isme” mementingkan penyelamatan di dunia ini. Dalam hal ini, Sapta Darma sama dengan “Konsep penyelamatan hidup-isme”. Dalam konsep penyelamatan Sapta Darma, pengikutnya mendapat penyelamatan di dunia ini. Sapta Darma sebetulnya mengabaikan konsep akhirat dan penyelamatan yang diberikan di akhirat. Dipentingkan daya mengobati sakit dan budi luhur yang didapat dengan etika dan moral sehari-hari.

Ada beberapa pokok ajarannya, yaitu:

a) Ketuhanan dan tujuh kewajiban suci

Ajaran pokok Kerohanian Sapta Darma adalah melaksanakan tujuh kewajiban suci, yaitu[20]:

-    setia dan taat terhadap Pancasila Allah, yaitu: Yang Mahaagung, Maharahim, Mahaadil, Mahawasesa (Kuasa) dan Yang Langgeng (abadi).

-    setia menjalankan undang-undang negara dengan hati yang jujur dan suci.

-    ikut serta cancut tali wanda (siap sedia sewaktu-waktu) mempertahankan tegaknya negara, nusa dan bangsa.

-    menolong siapa saja yang memerlukan bantuan tanpa mengharapkan balasan apa pun

-    berani hidup berdasarkan kepercayaan dan kekuatan diri sendiri.

-    sikapnya dalam hidup bermasyarakat harus “bebrayan“, bersusila dan berbudi pekerti yang halus serta senantiasa sebagai penrangan yang membawa ketentraman orang lain.

-    percaya bahwa keadaan di dunia ini tidak kekal, melainkan selalu berubah-ubah (owah gingsir), ‘cakra manggilingan‘ (berputar seperti roda, sekali di atas sekali di bawah).

b) Pantangan[21]

Ada beberapa pantangan yang tidak boleh dilanggar oleh para anggota, yaitu:

-    tidak boleh menyembah dan memuliakan sesuatu kecuali kepada Allah Yang Maha Esa.

-    tidak boleh memuja batu, kayu dan segala macam yang dibuat oleh manusia sendiri.

-    tidak boleh memuja dan meminta pertolongan kepada makhluk halus dan memakan hasilnya.

-    tidak boleh mempercayai adanya hari pantangan, bulan dan tahun yang tidak boleh dipakai untuk melakukan pekerjaan.

-    tidak boleh membuat sesaji kepada makhluk halus penjaga rumah, desa dan berbagai bentuk takhayul lainnya.

c) Sujud

Semua warga Kerohanian Sapta Darma wajib melakukan sujud minimal sekali dalam sehari semalam, lebih banyak lebih baik. Sujud dapat dilakukan bersama maupun pribadi, kapan saja dan di mana saja. Mereka yang telah melakukan Sujud Dasar akan memperoleh “sabda Tuhan” untuk menolong sesama makhluk tanpa mengharapkan upah[22]. Ada banyak manfaat yang dipercaya yakni menumbuhkan kekuatan besar dalam tubuh, menyembuhkan dan memberantas kuman-kuman penyakit, menenangkan nafsu angkara murka dan memperoleh kewaskitaan sehingga dapat membaca sasmita[23].

d) Hening (Ening) dan Racut

Hening adalah perilaku menenangkan badan seluruhnya dengan menghilangkan semua angan-angan pikiran, untuk suatu maksud yang boleh dilakukan sebelum melakukan sujud dasar. Hening ini dipergunakan untuk melihat atau mengetahui keadaan keluarga yang jauh atau untuk melihat segala sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata jasmani, murwakani (meneliti ucapan dan tindakan sebelum dilakukan), mengetahui keadaan arwah leluhur yang sudah meninggal dunia, melihat tempat-tempat angker yang sering mengganggu manusia, dan mengirim-menerima telegram rasa[24]. Racut adalah memisahkan rasa dari pengrasa (pikiran) dengan tujuan berlatih menghadap Yang Maha Suci terhadap Yang Maha Kuasa. Racut dapat dipergunakan untuk mengetahui tempat kehidupan besok bila sudah mati, yang sering disebut “alam kasuwargan”[25].

e) Olah Rasa dan Semedi

Olah rasa adalah suatu cara untuk meneliti jalannya rasa dan getaran yang ada dalam badan untuk mencapai budi luhur yang harus dimiliki oleh Satria Utama, yaitu mereka yang ingin senantiasa waspada penuh ‘waskita‘ dan bijaksana.

 

4.2 Paguyuban Sumarah

Paguyuban Sumarah berarti perkumpulan orang-orang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Paguyuban ini merupakan suatu organisasi kebatinan yang termasuk dalam kelompok Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam peribadatannya, mereka sujud sumarah ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang didasari percaya dan penyerahan diri atas kehendak-Nya. Paguyuban ini diprakarsai oleh R. Ng. Soekirno Hartono pada tanggal 8 September 1935 di Yogyakarta dan secara resmi masuk dalam daftar inventarisasi Direktorat Jenderal Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI No. I. 086/F.6/F.2/1980[26]. Tujuan sosial paguyuban ini adalah untuk mengisi atau mewujudkan sila pertama Pancasila dan “mamayu hayuning” Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya. Tujuan yang bersifat pribadi adalah ketentraman lahir dan batin, kesempurnaan hidup di dunia dan akhirat dan kemuliaan keturunan[27].

Inti ajarannya adalah ‘Allah’ itu ada dan senantiasa memerintah dan menguasai. ‘Allah’ adalah dzat Yang Maha Esa yang tempatnya di dalam diri manusia yang diwakili oleh ‘Urip’ (hidup). Dunia ini hanya sebagai batu ujian karena Tuhan menentukan lulus tidaknya manusia hidup di dunia. Mereka juga percaya pada hukum karma. Para anggota hendaknya selalu menampakkan sikap yang ramah tamah, tunduk pada semua peraturan pemerintah dan sedapat mungkin berjuang untuk kesejahteraan nusa dan bangsa. Hubungan manusia dengan Tuhan dilakukan dengan ‘sujud sumarah’ yaitu sujud pasrah diri, bersekutu dengan Tuhan di mana orang itu berusaha dengan berwujud hingga dapat mencapai martabat sumarah yang dilakukan dengan pasrah dan menyerah kepada Tuhan. Pertemuan dengan Tuhan merupakan pencapaian martabat yang mempersatukan angan-angan dan budi dengan Tuhan[28].

 

4.3 Paguyuban Ngèsti Tunggal/Pangèstu

Paguyuban Ngesti Tunggal bisa dimengerti sebagai persatuan yang dijiwai hidup guyub rukun dalam usaha bersama berikhtiar dan memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk bersatu di dalam dan dengan kehidupan bermasyarakat serta kembali bersatu, bertunggal dengan Tuhan Yang Maha Esa. Pangestu adalah suatu organisasi kelompok penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1949 oleg R. Soenarto Mertowardojo di Surakarta. Pangestu merupakan organisasi atau kejiwaan semata-mata berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan suatu bentuk organisasi agama, tetapi menghormati agama, tidak mencampuri urusan politik dan pemerintahan, akan tetapi patuh terhadap peraturan pemerintah yang sah.

Pangestu memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut[29]:

-    menghimpun para siswa Sang guru Sejati dalam satu organisasi sebagai kancah mewakili pakarya Sang Guru Sejati dalam rangka penaburan dan pemeliharaan pepadangnya.

-    mengantar umat manusia kepada kepercayaan yang benar dan ke jalan yang benar yang sampai kepadan kesejahteraan abadi.

-    membina para anggotanya agar hidup rukun bersatu dengan semua umat, tanpa membeda-bedakan jenis, bangsa, golongan atau pun kepercayaan dan menjalankan sebaik-baiknya tujuan dan tugas hidupnya di dunia.

-    membina para anggotanya agar dapat mencapai tujuan dan tugas hidup yang hakiki, yaitu kembali bertunggal dengan Tuhan Yang Maha Esa melalui pendidikan dan pengolahan cipta dan hatinya sendiri menurut ajaran Sang Guru Sejati.

Ada beberapa pokok ajarannya, yaitu:

a) Sangsaka Jati dan Tripurusa

Sangsaka Jati terdiri dari 7 buku, yaitu Hasta Sila, Paliwara, Gumelaring Sabda, Dalan Rahayu, Sangkan Paran, dan Panembah[30]. Tuhan sebagai Tripurusa memiliki tiga unsur yaitu sebagai Suksma Kawekas (bersifat Karsa bagaikan bentuk matahari), Suksma Sejati (bersifat bijaksana bagaikan sinar matahari), dan Roh Suci (bersifat kuasa bagaikan panas matahari)[31].

b) Manusia dan nafsunya[32]

Manusia memiliki 4 macam nafsu, yaitu Nafsu Lawwamah (sifat jahat, loba, malas, dengki, dan tidak mengenal kebajikan), Nafsu Amarah (sifat berkeinginan kuat dan mudah marah), Nafsu Sufiyah dan Nafsu Mutmainah (sifat tenang, suci, suka berbakti dan kasih sayang). Manusia berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan.

c) Kewajiban manusia

Agar manusia dapat kembali kepada Tuhan, manusia harus menaati ketentuan Tuhan. Ia wajib menyembah Suksma Kawekas dan Suksma Sejati. Kewajiban Panembah yang ada di kalbu ada tiga macam, yaitu ‘Panembah Raga kepada Roh Suci, Panembah Roh Suci kepada Suksma Sejati, dan Panembah Roh Sejati kepada Suksma Kawekas’. Panembah itu dapat menjadi empat macam, yaitu ‘panembah raga‘, ‘panembah cipta’, panembah kalbu’ dan ‘panembah rasa’[33].

 

4.4 Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi Sri Jayabaya

Paguyuban ini memberi ajaran atau kawruh (ilmu) yang mempelajari asal usul manusia dan jalan hidupnya menuju ke asalnya yaitu Tuhan yang Maha Esa. Ajaran Sangkan Paraning Dumadi berasal dari “Ilmu Kejawèn” (yaitu pengetahuan tentang tradisi Jawa Tengah yang lazim dilakukan di luar agama Islam dengan maksud ingin melepaskan diri dari hukum agama Islam).

 

4.5 Paguyuban Satriyo Mangun Mardiko Dunungé Urip

Paguyuban ini merupakan paguyuban penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang pokok ajarannya adalah membentuk ksatria atau seseorang yang bebas membangun dan mengerti tentang arti dan tujuan hidupnya. Paguyuban ini bukanlah agama dan tidak akan menjadi agama, melainkan organisasi yang mengajarkan kerohanian dan penghayatan serta pengamalan hidup percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa agar orang tersebut memperoleh pancaran sinar Tuhan sehingga menjadi manusia yang berbudi luhur.

 

Di samping kelima paguyuban kebatinan/kejawèn di atas, masih banyak lagi aliran-aliran kejawèn dengan kekhasan dan ajarannya masing-masing, seperti agama Pran-Suh, agama Jawa Asli Republik Indonesia, Kawula Warga Naluri, Ngèlmu Beja-Mulur Mungkret, Ilmu Sejati Prawiro Sudarso, Paguyuban Pambuka Das Sanga, Induk Wargo Kawruh Utama, Aliran Kebatinan Perjalanan, Kepercayaan Budi Daya, dll. Aliran-aliran kejawèn masih hidup di berbagai daerah, antara lain Jakarta (27 aliran), Jawa Barat (5 aliran), Jawa Tengah (55 aliran), Yogyakarta (25 aliran), dan Jawa timur (56 aliran)[34].

 

5. Tinjauan terhadap Aliran Kejawèn

Kebangkitan aliran kejawèn dewasa ini tidak terlepas dari pandangannya terhadap agama-agama yang ada di Indonesia. Meskipun bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan Yang Maha Esa, tidak berarti bangsa Indonesia seluruhnya beragama, karena kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukan monopoli pemeluk agama saja, akan tetapi hak setiap orang sekalipun tidak mengikuti agama tertentu. Pengikut aliran kejawèn adalah orang yang ber-Tuhan, akan tetapi belum tentu beragama (resmi yang diakui di Indonesia). Mereka menghayati dan menyembah Tuhan dengan caranya sendiri di luar ajaran agama dan ternyata mendapatkan apa yang mereka cari. Atas dasar hal itu, selanjutnya mereka berusaha membentuk organisasi baru dan tersendiri yang serupa dengan agama. Mereka merasa lebih cocok dengan cara penghayatan yang mereka temukan daripada cara yang diajarkan agama yang mungkin pernah mereka peluk.

Aliran-aliran kejawèn tampil untuk menyumbangkan darma baktinya demi terwujudnya masyarakat yang tenteram, damai yang didasari budi luhur, dan menciptakan perdamaian dunia secara menyeluruh. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, didirikanlah organisasi penghayat kepercayaan di berbagai daerah, mengadakan sarasehan, seminar dan membina kader-kader, membentuk panitia untuk mengumpulkan masukan-masukan dan intisari ajaran agama-agama untuk disinkretiskan, disumblimasikan dan diformulasikan menjadi bentuk ajaran baru, yang kemudian dibukukan menjadi sebuah kitab pedoman bagi aliran kepercayaan yang nilainya tidak kalah baik dengan kitab-kitab agama-agama. Mereka mengklaim bahwa kitab-kitab mereka merupakan rangkuman dari intisari kitab-kitab agama-agama.

Pesatnya perkembangan sejumlah kelompok mistik mengindikasikan adanya ketidakpuasan terhadap agama-agama mapan. Popularitas mistisisme merupakan reaksi terhadap dogmatisisme dan ritualisme yang mengesampingkan kebutuhan manusia akan ekspresi mistis dan pengalaman batin. Kebangkitan mistisisme kebatinan pada periode pasca kemerdekaan sampai saat ini dapat dilihat sebagai suatu pencarian ekspresi dan jati diri kultural yang tidak ditemukan dalam budaya-budaya yang dibawa oleh Islam atau agama-agama yang terstruktur dan dogmatis. Warisan budaya ini tentu sudah dihidupi lama oleh masyarakat Jawa pada khususnya sehingga tidak jarang kita melihat banyaknya sinkretisme budaya dan mistisisme Jawa dan Islam seperti tampak dalam upacara-upacara slametan, perkawinan, dll maupun sinkretisme budaya dan mistisisme Jawa dengan agama-agama lainnya.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Beatty, Andrew, Varieties of Javanese Religion : An Anthropological Account, Cambridge Studies in Social and Cultural Anthropology in Cambridge University, 1999.

Geertz, Clifford, Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa, Jakarta: Pustaka Jaya, 1989.

Hadikusuma, Hilman, Antropologi Agama, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

Ilyas, Mutholib – Imam, Ghofur, Aliran Kepercayaan dan Kebatinan di Indonesia, Surabaya: CV. Amin, 1988.

Lombard, Denys, Nusa Jawa: Silang Budaya, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Mulder, Niels, Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1973.

___________ , Jawa – Thailand: Beberapa Perbandingan Sosial Budaya, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1983.

___________ , Mistisisme Jawa: Ideologi di Indonesia, Yogyakarta: LkiS, 2001.

Pemberton, John, “Jawa”: On the Subject of Java, Ithaca: Cornell University Press, 1994.

Woodward, Mark, Islam Jawa, Yogyakarta: LKiS, 1999.


[1] Ada banyak aliran-aliran kebatinan atau kepercayaan yang telah terorganisasi. Tulisan ini akan membatasi diri untuk menangkap unsur “Kejawèn”nya, bukan pada ajaran-ajarannya.

[2] Secara lengkap, Clifford Geertz memaparkan tulisannya dalam buku Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa, Jakarta: Pustaka Jaya, 1989.

[3] Uraian mendetail kritikan Woodward pada Geertz dapat dibaca dalam buku Islam Jawa, Yogyakarta: LKiS, 1999. Buku ini merupakan kritikan bagi Clifford Geertz mengenai banyak hal yang tidak terjawab dalam bukunya, termasuk metode yang digunakan oleh Geertz.

[4] Niels Mulder, Jawa – Thailand: Beberapa Perbandingan Sosial Budaya, 61.

[5] Clifford Geertz memaparkan uraian yang lebih lengkap dalam buku Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa.

[6] Hilman Hadikusuma, Antropologi Agama, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, 63.

[7] Secara lebih lengkap, topik ini dibahas oleh C. Geertz dalam buku Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa.

[8] Hilman Hadikusuma, Antropologi Agama, 64.

[9] Denys lombard, Nusa Jawa: Silang Budaya, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, 102-103.

[10] Hilman Hadikusuma, Antropologi Agama, 65-66.

[11] Niels Mulder, Mistisisme Jawa: Ideologi di Indonesia, Yogyakarta: LkiS, 2001, 7-8.

[12] Niels Mulder, Jawa – Thailand: Beberapa Perbandingan Sosial Budaya, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 68.

[13] Hilman Hadikusuma, Antropologi Agama, 85.

[14] Niels Mulder, Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1973, 14.

[15] Niels Mulder, Mistisisme Jawa, 9.

[16] Niels Mulder, Mistisisme Jawa, 11.

[17] John Pemberton menguraikan hasil penelitiannya mengenai kebiasaan-kebiasaan orang Jawa berhubungan dengan praktek budaya Jawa yang sampai sekarang masih dihidupi dan sangat berpengaruh pada kehidupan politik bangsa Indonesia. Lih. John Pemberton, “Jawa”: On The Subject of Java, Ithaca: Cornell University Press, 1994.

[18] Niels Mulder, Jawa – Thailand: Beberapa Perbandingan Sosial Budaya, 69.

[19] Niels Mulder, Jawa – Thailand: Beberapa Perbandingan Sosial Budaya, 69-71..

[20] Hilman Hadikusuma, Antropologi Agama, 113.

[21] Mutholib Ilyas – Ghofur Imam, Aliran Kepercayaan dan Kebatinan di Indonesia, 160-161.

[22] Hilman Hadikusuma, Antropologi Agama, 116.

[23] Mutholib Ilyas – Ghofur Imam, Aliran Kepercayaan dan Kebatinan di Indonesia, 162-163.

[24] Hilman Hadikusuma, Antropologi Agama, 116-117.

[25] Mutholib Ilyas – Ghofur Imam, Aliran Kepercayaan dan Kebatinan di Indonesia, 163-165.

[26] Mutholib Ilyas – Ghofur Imam, Aliran Kepercayaan dan Kebatinan di Indonesia, Surabaya: CV. Amin, 1988, 97.

[27] Hilman Hadikusuma, Antropologi Agama, 103-104.

[28] Hilman Hadikusuma, Antropologi Agama, 104-105.

[29] Mutholib Ilyas – Ghofur Imam, Aliran Kepercayaan dan Kebatinan di Indonesia, 113-114.

[30] Mutholib Ilyas – Ghofur Imam, Aliran Kepercayaan dan Kebatinan di Indonesia, 125-150.

[31] Hilman Hadikusuma, Antropologi Agama, 130.

[32] Hilman Hadikusuma, Antropologi Agama, 131.

[33] Hilman Hadikusuma, Antropologi Agama, 131-132.

[34] Menurut inventaris yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Departmen P dan K tahun 1987.

Mei 30, 2008 Posted by | Uncategorized | Tinggalkan komentar

Euthanasia: Tinjauan dari Segi Medis, Etis, dan Moral

EUTHANASIA

Tinjauan dari Segi Medis, Etis, dan Moral[1]

 

 

1. Pendahuluan

“Saya tidak hidup. Saya dibuat untuk hidup. Saya tetap hidup. Untuk siapa, untuk apa yang tak saya ketahui, yang saya tahu saya hanyalah mayat hidup!ratap Vincent Humbert. Kondisi tanpa daya ini membuat Vincent tak mau meneruskan hidupnya. Pada November 2002, ia mengirimkan surat kepada Presiden Prancis, Jacques Chirac, meminta agar ia diberi hak untuk mati. Chirac membalas surat Vincent dan menelponnya ke rumah sakit, menjelaskan bahwa ia tak bisa memenuhi permintaannya itu. Vincent pun akhirnya menyusun rencana kematian bersama ibunya, Marie Humbert. Ia juga menulis buku berisi penjelasan soal kasusnya – dibantu seorang wartawan bernama Frederick Veille.

Kemudian tepat tiga tahun setelah kecelakaan, Vincent dan Marie melaksanakan rencana mereka, Marie menyuntikkan obat penenang dengan dosis berlebih ke pembuluh darah putranya. Hari berikutnya, buku karya Vincent, Vous Demande le Droit de Mourir (Saya Meminta Pada Anda Hak untuk Mati) terbit.

Di Indonesia pun pernah heboh soal euthanasia. Menjelang pengumuman putusan permohonan penetapan euthanasia oleh Hasan Kesuma atas nama istrinya, Agian Isna Nauli oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Ketua Pendiri Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kesehatan Iskandar Sitorus sebagai kuasa hukum Hasan mengatakan pihaknya sudah mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan.

“Apabila PN Jakarta Pusat mengabulkan permohonan kami, maka kami akan melanjutkan dengan meminta pihak yang akan melakukan eksekusi. Sedangkan kalau PN Jakarta Pusat menolak gugatan kami, maka kami akan mengajukan upaya hukum berupa penetapan ke Mahkamah Agung”, jelasnya.

Iskandar mengatakan kekecewaannya kepada Menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari yang pernah menjanjikan akan menanggung biaya Ny. Agian selama berada di Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo (RSCM) Jakarta beberapa waktu lalu di hadapan media massa. Tapi kenyataannya menurut Iskandar, sampai saat ini hal tersebut belum terealisasi. “Lima menit setelah Ibu menteri menyatakan hal itu, datang bill pengobatan untuk Hasan. Ini namanya kebohongan publik yang dilakukan oleh pejabat negara. Apabila terlaksana Senin depan (9/11), kami akan melaporkan Ibu menteri ke polisi karena melakukan kebohongan publik,” ungkap Iskandar.

 

2. Seputar Euthanasia

Berdasarkan pada cara terjadinya, ilmu pengetahuan membedakan kematian ke dalam tiga jenis, yaitu:

1.       Orthothanasia, yaitu kematian yang terjadi karena proses alamiah.

2.      Dysthanasia, yaitu kematian yang terjadi secara tidak wajar.

3.      Euthanasia, yaitu kematian yang terjadi dengan pertolongan atau tidak dengan pertolongan dokter.

Dalam tulisan ini, kita akan berbicara mengenai euthanasia saja. Pertama-tama perlu diklarifikasi arti kata euthanasia itu sendiri. Euthanasia bukanlah pengertian yang jelas dan baku, sebab di balik istilah yang sama ternyata ada pengertian yang berbeda. Perbedaan pengertian ini terjadi dalam perjalanan sejarah. Harus diakui bahwa terkadang terjadi perbedaan persepsi dari kalangan ahli, moralis, medis dengan pihak Gereja sendiri. Setidaknya dengan penelusuran arti euthanasia, kita semakin mampu menangkap apa itu euthanasia menurut Gereja apabila Gereja menolaknya dengan tegas. Pada bagian ini akan dibahas euthanasia dalam tiga segi yaitu arti, sejarah serta macamnya yang ditinjau dari berbagai sudut. Namun harus diperhatikan juga bahwa pembagian euthanasia dalam berbagai istilah tersebut terkadang membingungkan karena masing-masing ahli terkadang mendefinisikan jenis-jenis euthanasia dengan berbeda-beda.

 

2.1. Arti

Kata euthanasia terdiri dari dua kata dari bahasa Yunani eu (baik) dan thánatos (kematian). Jadi secara harafiah euthanasia berarti mati yang layak atau mati yang baik (good death) atau kematian yang lembut. Beberapa kata lain yang berdasar pada gabungan dua kata tersebut misalnya: Euthanatio: aku menjalani kematian yang layak, atau euthanatos (kata sifat) yang berarti mati dengan mudah“, “mati dengan baik” atau “kematian yang baik”[2]. Secara etimologis, euthanasia di zaman kuno berarti kematian yang tenang tanpa penderitaan yang hebat. Dalam arti aslinya (Yunani) kata ini lebih berpusat pada cara seseorang mati yakni dengan hati yang tenang dan damai, namun bukan pada percepatan kematian.

Dewasa ini orang menilai euthanasia terarah pada campur tangan ilmu kedokteran yang meringankan penderitaan orang sakit atau orang yang berada di sakratul maut. Kadang-kadang proses “meringankan penderitaan” ini disertai dengan bahaya mengakhiri hidup sebelum waktunya. Dalam arti yang lebih sempit, euthanasia dipahami sebagai mercy killing[3], membunuh karena belas kasihan, entah untuk mengurangi penderitaan, entah terhadap anak cacat, orang sakit jiwa, atau orang sakit tak tersembuhkan. Tindakan itu dilakukan agar janganlah hidup yang dianggap tidak bahagia itu diperpanjang dan menjadi beban bagi keluarga serta masyarakat[4]. Demikian pula orang merasa lebih baik mati daripada mengalami degradasi martabatnya. Orang macam ini melihat bahwa orang yang tidak mampu lagi bergerak, menderita, tak mampu berbuat apa-apa sebagai penurunan martabatnya. Maka daripada hidup tanpa martabat, lebih baik mati dengan martabat ketika orangnya masih kuat dan masih punya kontrol penuh atas hidupnya.

Dari perjalanan waktu arti euthanasia sendiri mengalami pergeseran arti. Euthanasia yang pada awalnya berarti kematian yang baik, dewasa ini diartikan sebagai tindakan untuk mempercepat kematian. Kiranya penting memahami arti euthanasia itu sendiri sebelum dinilai secara etis maupun moral. Oleh karena itu, kiranya perlu dilihat arti euthanasia menurut Gereja.

Gereja sendiri yang dalam hal ini diwakili oleh Kongregasi Suci untuk Ajaran Iman mendefinisikan euthanasia sebagai sebuah tindakan atau tidak bertindak yang menurut hakikatnya atau dengan maksud sengaja mendatangkan kematian, untuk dengan demikian menghentikan rasa sakit. Jadi, euthanasia dilihat pada taraf intensi dan juga metode yang dipakai. Dalam bahasa Inggris dikatakan demikian, By euthanasia is understood an action or an omission which of itself or by intention causes death, in order that all suffering may in this way be eliminated. Euthanasia’s terms of reference, therefore, are to be found in the intention of the will and in the methods used[5]. Euthanasia adalah berbuat atau tidak berbuat yang dalam perbuatan itu sendiri atau dalam intensi menyebabkan kematian agar dengan cara ini semua penderitaan dapat dihilangkan). Dalam hal ini, yang harus diperhatikan adalah metode (berbuat/tidak berbuat) dan intensinya (menyebabkan kematian). Pemakaian kata euthanasia sekarang ini tidak lagi merefer pada makna aslinya.

Arti euthanasia yang diberikan oleh Kongregasi Suci pada tahun 1980 ini dikutip kembali oleh Dewan para Uskup Kanada untuk menentukan mana yang dianggap euthanasia dan mana yang bukan pada tahun 1994. Dewan para uskup Kanada itu menyebutkan bahwa sebuah suntikan yang mematikan merupakan salah satu contoh tindakan euthanasia. Orang sering menyebut injeksi yang mematikan ini sebagai euthanasia aktif[6].

Dengan demikian pengertian euthanasia dalam Gereja Katolik menyangkut tiga hal yaitu: pertama, sebuah tindakan atau tidak berbuat; kedua, dengan intensi pada kematian seseorang; dan ketiga, dengan maksud mengakhiri penderitaan seseorang. Oleh karena itu, penilaian atas sebuah tindakan sebagai euthanasia atau tidak terletak pada intensi dan tindakannya. Untuk pembahasan selanjutnya, kalau kita berbicara mengenai definisi euthanasia, pengertian dalam Gereja Katoliklah yang akan kita gunakan.

Akhir-akhir ini banyak terdengar sebutan lain lagi: assisted suicide atau “bunuh diri yang dibantu dokter”[7]. Maksudnya adalah dokter membantu pasien terminal untuk membunuh dirinya jika ia memilih mengakhiri penderitaannya. Hal ini biasanya dilakukan dengan menulis resep untuk obat yang mematikan dalam dosis besar. Perbedaan dengan euthanasia adalah bahwa pasien terminal membunuh dirinya sendiri, ia tidak “dibunuh” oleh dokternya. Karena alasan itu, secara psikologis bunuh diri dengan bantuan seperti itu barangkali tidak membebani hati nurani profesi medis daripada euthanasia langsung, tetapi secara etis tidak ada banyak perbedaan. Dalam hal euthanasia maupun bunuh diri dengan bantuan, dokter adalah pelaku utama untuk akibat yang sama. Bagi pasien terminal, bunuh diri dengan bantuan mempunyai konsekuensi bahwa kemungkinannya cukup terbatas karena banyak pasien terminal tidak sanggup lagi meminum obat atau melakukan tindakan lain yang perlu untuk mengakhiri hidupnya.

 

2.2. Sejarah Euthanasia[8]

Sebenarnya, persoalan euthanasia bukanlah hal yang baru. Sepanjang sejarah manusia, euthanasia sudah diperdebatkan dan dipraktekkan. Sekilas, kita akan melihatnya.

 

2.2.1. Lingkup Budaya Yunani-Romawi Kuno

Perdebatan euthanasia dalam era ini dapat dilihat dari pandangan beberapa tokoh kuno. Posidippos, seorang pujangga yang hidup sekitar tahun 300-an sebelum Masehi, menulis, “Dari apa yang diminta manusia kepada para dewa, tiada sesuatu yang lebih baik daripada kematian yang baik (Fr. 18)”. Philo, seorang filsuf Yahudi yang hidup sekitar tahun 20 BC – 50 AD, mengatakan bahwa euthanasia adalah ‘kematian tenang dan baik’ (Philo 1, 182: de Sacrificiis Abelis et Caini 100). Suetonius, seorang ahli sejarah yang hidup sekitar tahun 70-140 Masehi memberitakan kematian Kaisar Agustus sebagai berikut: “Ia mendapat kematian yang mudah seperti yang selalu diinginkannya. Karena ia hampir selalu biasa mohon kepada dewa-dewa bagi dirinya dan bagi keluarganya ‘euthanasia’ bila mendengar bahwa seseorang dapat meninggal dengan cepat dan tanpa penderitaan. Itulah kata yang dipakainya” (Divus Augustus 99). Cicero, seorang sastrawan, hidup sekitar tahun 106 BC, memakai istilah euthanasia dalam arti ‘kematian penuh kehormatan, kemuliaan dan kelayakan’ (Surat kepada Atticus 16.7.3). Seneca, yang bunuh diri tahun 65 M malah menganjurkan, lebih baik mati daripada sengsara merana.

 

2.2.2. Zaman Renaissance

Pada zaman renaissance, pandangan tentang euthanasia diutarakan oleh Thomas More dan Francis Bacon. Francis Bacon dalam Nova Atlantis, mengajukan gagasan euthanasia medica, yaitu bahwa dokter hendaknya memanfaatkan kepandaiannya bukan hanya untuk menyembuhkan, melainkan juga untuk meringankan penderitaan menjelang kematian. Ilmu kedokteran saat itu dimasuki gagasan euthanasia untuk membantu orang yang menderita waktu mau meninggal dunia. Thomas More dalam “the Best Form of Government and The New Island of Utopia” yang diterbitkan tahun 1516 menguraikan gagasan untuk mengakhiri kehidupan yang penuh sengsara secara bebas dengan cara berhenti makan atau dengan racun yang membiuskan.

 

2.2.3. Abad XVII-XX

David Hume (1711-1776) yang melawan argumentasi tradisional tentang menolak bunuh diri (Essays on the suicide and the immortality of the soul etc. ascribed to the late of David Hume, London 1785), rupanya mempengaruhi dan membuka jalan menuju gagasan euthanasia.

Tahun 20-30-an abad XX dianggap penting karena mempersiapkan jalan masalah euthanasia zaman nasional-sosialisme Hittler. Karl Binding (ahli hukum pidana) dan Alfred Hoche (psikiater) membenarkan euthanasia sebagai pembunuhan atas hidup yang dianggap tak pantas hidup. Gagasan ini terdapat dalam bukunya yang berjudul : Die Freigabe der Vernichtung lebnesunwerten Lebens, Leipzig 1920. Dengan demikian, terbuka jalan menuju teori dan praktek Nazi di zaman Hittler. Propaganda agar negara mengakhiri hidup yang tidak berguna (orang cacat, sakit, gila, jompo) ternyata sungguh dilaksanakan dengan sebutan Aktion T4 dengan dasar hukum Oktober 1939 yang ditandatangani Hitler.

 

2.2.4. Sekarang Ini

Dewasa ini, baik di negara-negara Eropa, Amerika Utara maupun Indonesia, perdebatan etis, moral, dan teologis tentang euthanasia semakin marak. Persoalan legalisasi euthanasia pun menjadi tuntutan umum, bahkan euthanasia sudah dilegalkan di Belanda dan Luxemburg. Sementara itu, praktek euthanasia sendiri pun diyakini sudah banyak dilakukan, juga di Indonesia, meskipun secara legal hal itu dilarang.

 

2.3. Macam-macam Euthanasia

Sebelum kita meninjau persoalan medis, etis, dan teologis, kita perlu mengerti dulu berbagai macam euthanasia. Ada berbagai macam euthanasia[9]:

 

2.3.1. Dari Sudut Cara/Bentuk

Dari sudut cara atau bentuk, euthanasia dapat dibedakan dalam tiga hal[10]:

a.    Euthanasia aktif, artinya mengambil keputusan untuk melaksanakan dengan tujuan menghentikan kehidupan. Tindakan ini secara sengaja dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya untuk memperpendek atau mengakhiri hidup si pasien. Misalnya, melakukan injeksi dengan obat tertentu agar pasien terminal meninggal.

b.    Euthanasia pasif, artinya memutuskan untuk tidak mengambil tindakan atau tidak melakukan terapi. Dokter atau tenaga kesehatan lain secara sengaja tidak (lagi) memberikan bantuan medis yang dapat memperpanjang hidup kepada pasien. Misalnya, terapi dihentikan atau tidak dilanjutkan karena tidak ada biaya, tidak ada alat ataupun terapi tidak berguna lagi. Pokoknya menghentikan terapi yang telah dimulai dan sedang berlangsung.

c.     Auto-euthanasia, artinya seorang pasien menolak secara tegas dengan sadar untuk menerima perawatan medis dan ia mengetahui bahwa hal ini akan memperpendek atau mengakhiri hidupnya. Dari penolakan tersebut ia membuat sebuah codicil (pernyataan tertulis tangan). Auto-euthanasia pada dasarnya adalah euthanasia pasif atas permintaan.

 

2.3.2. Dari Sudut Maksud (Voluntarium)

Dari sudut maksud, euthanasia dapat dibedakan:

a.    Euthanasia langsung (direct), artinya tujuan tindakan diarahkan langsung pada kematian.

b.    Euthanasia tidak langsung (indirect), artinya tujuan tindakan tidak langsung untuk kematian tetapi untuk maksud lain misalnya meringankan penderitaan.

 

2.3.3. Dari Sudut Otonomi Penderita

Dari sudut otonomi penderita euthanasia dapat dilihat dalam tiga jenis:

a.    Penderita sadar dan dapat menyatakan kehendak atau tak sadar dan tidak dapat menyatakan kehendak (incompetent).

b.    Penderita tidak sadar tetapi pernah menyatakan kehendak dan diwakili oleh orang lain (transmitted judgement).

c.     Penderita tidak sadar tetapi kehendaknya diduga oleh orang lain (substituted judgement).

 

2.3.4. Dari Sudut Motif dan Prakarsa

Dari sudut motif dan prakarsa, euthanasia dibedakan menjadi dua:

a.    Prakarsa dari penderita sendiri, artinya penderita sendiri yang meminta agar hidupnya dihentikan entah karena penyakit yang tak tersembuhkan atau karena sebab lain.

b.    Prakarsa dari pihak luar; artinya orang lain yang meminta agar seorang pasien dihentikan kehidupannya karena berbagai sebab. Pihak lain itu misalnya keluarganya dengan motivasi untuk menghentikan beban atau belas kasih. Bisa juga, prakarsa itu datang dari pemerintah karena ideologi tertentu atau kepentingan yang lain.

 

2.4. Beberapa Aspek Euthanasia

2.4.1. Aspek Hukum

Undang undang yang tertulis dalam KUHP hanya melihat dari dokter sebagai pelaku utama euthanasia, khususnya euthanasia aktif dan dianggap sebagai suatu pembunuhan berencana, atau dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang. Dalam aspek hukum, dokter selalu pada pihak yang dipersalahkan dalam tindakan euthanasia, tanpa melihat latar belakang dilakukannya euthanasia tersebut, tidak peduli apakah tindakan tersebut atas permintaan pasien itu sendiri atau keluarganya, untuk mengurangi penderitaan pasien dalam keadaan sekarat atau rasa sakit yang sangat hebat yang belum diketahui pengobatannya. Di lain pihak hakim dapat menjatuhkan pidana mati bagi seseorang yang masih segar bugar yang tentunya masih ingin hidup, dan bukan menghendaki kematiannya seperti pasien yang sangat menderita tersebut, tanpa dijerat oleh pasal-pasal dalam undang undang yang terdapat dalam KUHP Pidana. Beberapa pasal KUHP yang berkaitan dengan euthanasia antara lain 338, 340, 344, 345, dan 359. Hubungan hukum dokter-pasien juga dapat ditinjau dari sudut perdata, antara lain pasal 1313, 1314, 1315, dan 1319 KUH Perdata[11]. Secara formal tindakan euthanasia di Indonesia belum memiliki dasar hukum sehingga selalu terbuka kemungkinan terjadinya penuntutan hukum terhadap euthanasia yang dilakukan.

 

2.4.2. Aspek Hak Asasi

Hak asasi manusia selalu dikaitkan dengan hak hidup, damai dan sebagainya. Tapi tidak tercantum dengan jelas adanya hak seseorang untuk mati. Mati sepertinya justru dihubungkan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini terbukti dari aspek hukum euthanasia, yang cenderung menyalahkan tenaga medis dalam euthanasia. Sebetulnya dengan dianutnya hak untuk hidup layak dan sebagainya, secara tidak langsung seharusnya terbersit adanya hak untuk mati, apabila dipakai untuk menghindarkan diri dari segala ketidaknyamanan atau lebih tegas lagi dari segala penderitaan yang hebat.

 

2.4.3. Aspek Ilmu Pengetahuan

Pengetahuan kedokteran dapat memperkirakan kemungkinan keberhasilan upaya tindakan medis untuk mencapai kesembuhan atau pengurangan penderitaan pasien. Apabila secara ilmu kedokteran hampir tidak ada kemungkinan untuk mendapatkan kesembuhan ataupun pengurangan penderitaan, apakah seseorang tidak boleh mengajukan haknya untuk tidak diperpanjang lagi hidupnya? Segala upaya yang dilakukan akan sia-sia, bahkan sebaliknya dapat dituduhkan suatu kebohongan, karena di samping tidak membawa kepada kesembuhan, keluarga yang lain akan terseret dalam pengurasan dana.

2.4.4. Aspek Agama

Kelahiran dan kematian merupakan hak dari Tuhan sehingga tidak ada seorang pun di dunia ini yang mempunyai hak untuk memperpanjang atau memperpendek umurnya sendiri. Pernyataan ahli-ahli agama secara tegas melarang tindakan euthanasia, apapun alasannya. Dokter bisa dikategorikan melakukan dosa besar dan melawan kehendak Tuhan yaitu memperpendek umur. Orang yang menghendaki euthanasia, walaupun dengan penuh penderitaan bahkan kadang kadang dalam keadaan sekarat, dapat dikategorikan putus asa, dan putus asa tidak berkenan dihadapan Tuhan. Tapi putusan hakim dalam pidana mati pada seseorang yang segar bugar, dan tentunya sangat tidak ingin mati, dan tidak dalam penderitaan apalagi sekarat, tidak pernah dikaitkan dengan pernyataan agama yang satu ini. Aspek lain dari pernyataan memperpanjang umur, sebenarnya bila dikaitkan dengan usaha medis bisa menimbulkan masalah lain. Mengapa orang harus ke dokter dan berobat untuk mengatasi penyakitnya, kalau memang umur mutlak di tangan Tuhan, kalau belum waktunya, tidak akan mati. Kalau seseorang berupaya mengobati penyakitnya maka dapat pula diartikan sebagai upaya memperpanjang umur atau menunda proses kematian. Jadi upaya medis pun dapat dipermasalahkan sebagai melawan kehendak Tuhan. Dalam hal-hal seperti ini manusia sering menggunakan standar ganda. Hal-hal yang menurutnya baik, tidak perlu melihat pada hukum hukum yang ada, atau bahkan mencarikan dalil lain yang bisa mendukung pendapatnya, tapi pada saat manusia merasa bahwa hal tersebut kurang cocok dengan hatinya, maka dikeluarkanlah berbagai dalil untuk menopangnya.

 

2.5. Cara-cara Euthanasia

Tindakan euthanasia dapat dilakukan melalui beberapa cara[12], yakni:

a.       Langsung dan sukarela: memberi jalan kematian dengan cara yang dipilih pasien. Tindakan ini dianggap sebagai bunuh diri.

b.      Sukarela tetapi tidak langsung: pasien diberitahu bahwa harapan untuk hidup kecil sekali sehingga pasien ini berusaha agar ada orang lain yang dapat mengakhiri penderitaan dan hidupnya.

c.       Langsung tetapi tidak sukarela: dilakukan tanpa sepengetahuan pasien, misalnya dengan memberikan dosis letal pada anak yang lahir cacat.

d.      Tidak langsung dan tidak sukarela: merupakan tindakan euthanasia pasif yang dianggap paling mendekati moral.

 

3. Pandangan tentang Euthanasia di Beberapa Agama dan Negara

Ada berbagai macam pandangan euthanasia di beberapa agama. Secara sekilas, kita akan melihatnya.

 

3.1. Agama Hindu

Pandangan agama Hindu terhadap euthanasia didasarkan pada ajaran tentang karma, moksa dan ahimsa. Karma adalah suatu konsekuensi murni dari semua jenis kehendak dan maksud perbuatan, yang baik maupun yang buruk, lahir atau batin dengan pikiran kata-kata atau tindakan. Akumulasi terus menerus dari “karma” yang buruk adalah penghalang “moksa” yaitu suatu kebebasan dari siklus reinkarnasi. Ahimsa adalah prinsip “anti kekerasan” atau pantang menyakiti siapa pun juga.

Bunuh diri adalah suatu perbuatan yang terlarang di dalam ajaran Hindu sebab perbuatan tersebut dapat menjadi faktor yang mengganggu karena menghasilkan “karma” buruk. Kehidupan manusia adalah kesempatan yang sangat berharga untuk meraih tingkat yang lebih baik dalam kelahiran kembali.

Berdasarkan kepercayaan umat Hindu, apabila seseorang melakukan bunuh diri, maka rohnya tidak akan masuk neraka ataupun surga melainkan tetap berada di dunia fana sebagai roh jahat dan berkelana tanpa tujuan hingga ia mencapai masa waktu di mana seharusnya ia menjalani kehidupan. Misalnya, seseorang bunuh diri pada usia 17 tahun padahal dia ditakdirkan hidup hingga 60 tahun. Maka selama 43 tahun rohnya berkelana tanpa arah tujuan. Setelah itu, rohnya masuk ke neraka untuk menerima hukuman lebih berat; kemudian kembali ke dunia (reinkarnasi) untuk menyelesaikan “karma”-nya terdahulu yang belum selesai dijalaninya.

 

3.2. Agama Buddha

Agama Buddha sangat menekankan larangan untuk membunuh makhluk hidup. Ajaran ini merupakan moral fundamental dari Sang Buddha. Oleh karena itu, jelas bahwa euthanasia adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dalam ajaran agama Budha. Selain itu, ajaran Budha sangat menekankan pada “welas asih” (“karuna”). Mempercepat kematian seseorang secara tidak alamiah merupakan pelanggaran terhadap perintah utama ajaran Budha. Tindakan jahat itu akan mendatangkan “karma” buruk kepada siapa pun yang terlibat dalam tindakan euthanasia tersebut.

 

3.3. Agama Islam

Islam mengakui hak seseorang untuk hidup dan mati, namun hak tersebut merupakan anugerah Allah kepada manusia. Hanya Allah yang dapat menentukan kapan seseorang lahir dan kapan ia mati (QS 22:66; 2:243). Oleh karena itu, bunuh diri diharamkan dalam hukum Islam meskipun tidak ada teks dalam Al Quran maupun Hadis yang secara eksplisit melarang bunuh diri. Kendati demikian, ada sebuah ayat yang menyiratkan hal tersebut, “Dan belanjakanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS 2:195), dan dalam ayat lain disebutkan, “Janganlah engkau membunuh dirimu sendiri,” (QS 4:29). Euthanasia dalam ajaran Islam disebut qatl ar-rahmah atau taisir al-maut (euthanasia), yaitu tindakan yang memudahkan kematian seseorang dengan sengaja tanpa merasakan sakit, karena kasih sayang, dengan tujuan meringankan penderitaan si sakit, baik dengan cara positif maupun negatif. Pada konferensi pertama tentang kedokteran Islam di Kuwait tahun 1981, dinyatakan bahwa tidak ada suatu alasan yang membenarkan dilakukannya euthanasia ataupun pembunuhan berdasarkan belas kasihan (mercy killing) dalam alasan apapun juga.

Islam membedakan dua macam euthanasia, yaitu:

a. Euthanasia positif

Yang dimaksud taisir al-maut al-fa’al (euthanasia positif) ialah tindakan memudahkan kematian si sakit –karena kasih sayang– yang dilakukan oleh dokter dengan mempergunakan instrumen (alat). Euthanasia positif dilarang sebab tujuan tindakan adalah pembunuhan atau mempercepat kematian. Tindakan ini dikategorikan sebagai pembunuhan dan dosa besar.

b. Euthanasia negatif

Euthanasia negatif disebut taisir al-maut al-munfa’il. Pada euthanasia negatif tidak dipergunakan alat-alat atau langkah-langkah aktif untuk mengakhiri kehidupan si sakit, tetapi ia hanya dibiarkan tanpa diberi pengobatan. Pasien dibiarkan begitu saja karena pengobatan tidak berguna lagi dan tidak memberikan harapan apa-apa kepada pasien. Pasien dibiarkan mengikuti saja hukum sunnatullah (hukum Allah terhadap alam semesta) dan hukum sebab-akibat.

 

3.4. Gereja Ortodoks

Gereja Ortodoks punya kebiasaan untuk mendampingi orang-orang beriman sejak kelahiran hingga hingga kematian melalui doa, upacara/ritual, sakramen, khotbah, pengajaran dan kasih, iman dan pengharapan. Kehidupan hingga kematian dipandang sebagai suatu kesatuan kehidupan manusia. Gereja Ortodoks memiliki pendirian yang sangat kuat terhadap prinsip pro-kehidupan dan anti euthanasia.

 

3.5. Agama Yahudi

Agama Yahudi melarang euthanasia dalam berbagai bentuk dan menggolongkannya ke dalam “pembunuhan”. Hidup seseorang bukanlah miliknya lagi melainkan milik dari Tuhan, sumber dan tujuan kehidupan. Walaupun dengan motivasi yang baik, misalnya mercy killing, euthanasia merupakan kejahatan karena melawan kewenangan Tuhan. Dasar yang dipakai adalah Kej 1:9, “Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, Aku akan menuntut balasnya; dari segala binatang Aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia Aku akan menuntut nyawa sesama manusia”.

 

3.6. Hukum Euthanasia di Beberapa Negara

Beberapa negara sudah mengatur hukum euthanasia secara tegas. Beberapa contoh yang dapat disebutkan antara lain:

·       Belanda. Pada tanggal 10 April 2001 Belanda menerbitkan undang-undang yang mengizinkan euthanasia, undang-undang ini dinyatakan efektif berlaku sejak tanggal 1 April 2002, yang menjadikan Belanda menjadi negara pertama di dunia yang melegalisasi praktik euthanasia. Pasien-pasien yang mengalami sakit menahun dan tak tersembuhkan, diberi hak untuk mengakhiri penderitaannya. Dalam karangan berjudul “The Slippery Slope of Dutch Euthanasia” dalam majalah Human Life International Special Report Nomor 67, November 1998, halaman 3 melaporkan bahwa sejak tahun 1994 setiap dokter di Belanda dimungkinkan melakukan euthanasia dan tidak akan dituntut di pengadilan asalkan mengikuti beberapa prosedur yang telah ditetapkan. Prosedur tersebut adalah mengadakan konsultasi dengan rekan sejawat (tidak harus seorang spesialis) dan membuat laporan dengan menjawab sekitar 50 pertanyaan.

·       Australia. Negara bagian Australia, Northern Territory, mengizinkan euthanasia dan bunuh diri dengan bantuan orang lain meski reputasi ini tidak bertahan lama. Pada tahun 1995 Northern Territory menerima UU yang disebut “Right of the terminally ill bill” (UU tentang Hak Pasien Terminal). Undang-undang baru ini beberapa kali dipraktikkan, tetapi bulan Maret 1997 ditiadakan oleh keputusan Senat Australia sehingga harus ditarik kembali. Di negara bagian yang lain, euthanasia adalah tindakan ilegal dan melawan hukum.

·       Belgia. Parlemen Belgia telah melegalisasi tindakan euthanasia pada akhir September 2002. Para pendukung euthanasia menyatakan bahwa ribuan tindakan euthanasia telah dilakukan setiap tahun sejak legalisasi tersebut. Namun mereka masih mengkritik sulitnya prosedur pelaksanaan euthanasia ini sehingga timbul suatu kesan adaya upaya untuk menciptakan “birokrasi kematian”.

·       Amerika. Euthanasia agresif dinyatakan ilegal dibanyak negara bagian di Amerika. Saat ini satu-satunya negara bagian di Amerika yang hukumnya secara eksplisit mengizinkan pasien terminal mengakhiri hidupnya adalah negara bagian Oregon. UU euthanasia ditetapkan pada tahun 1997 tentang kematian yang pantas (Oregon Death with Dignity Act). Tetapi undang-undang ini hanya menyangkut bunuh diri dengan bantuan syarat-syarat yang diwajibkan cukup ketat: usia minimal 18 tahun, kemungkinan hidup tinggal 6 bulan, harus mengajukan secara tertulis sebanyak 3 kali dan 2 kali secara lisan dengan saksi. Dokter kedua harus mengkonfirmasikan diagnosis penyakit dan prognosis serta memastikan bahwa pasien dalam mengambil keputusan itu tidak berada dalam gangguan mental. Sebuah lembaga jajak pendapat terkenal yaitu Polling Gallup (Gallup Poll) menunjukkan bahwa 60% orang Amerika mendukung dilakukannya euthanasia.

·       Kanada. Secara tegas Kanada menolak euthanasia. Euthanasia adalah tindakan ilegal dan melawan hukum.

·       Kolumbia. Secara hukum, Kolumbia masih ambigu dalam menetapkan peraturan yang jelas. Pada tahun 1997, euthanasia diterima oleh mahkamah konstitusional tetapi belum pernah diratifikasi oleh kongres/parlemen.

·       Indonesia. Berdasarkan hukum di Indonesia, euthanasia adalah sesuatu perbuatan yang melawan hukum, melawan Pasal 344 Kitab Undang-undang Hukum Pidana: ”Barang siapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata dan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun”, dan pasal 345, ““Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.”

·       Swiss. Di Swiss, obat yang mematikan dapat diberikan baik kepada warga negara Swiss ataupun orang asing apabila yang bersangkutan memintanya sendiri.

·       Luxemburg. Baru-baru ini, Luxemburg menjadi negara selanjutnya yang menyetujui tindakan euthanasia. Ketetapan ini baru diberlakukan 19 Februari 2008 yang lalu. Parlemen telah menyetujui UU yang mengatur euthanasia ini[13].

·       Inggris. Di Inggris, masih merupakan suatu tindakan melawan hukum. Kebijakan resmi dari Asosiasi Kedokteran Inggris (British Medical Association-BMA) yang secara tegas menentang euthanasia dalam bentuk apa pun.

·       Jepang. Jepang tidak memiliki suatu aturan hukum yang mengatur tentang euthanasia. Demikian pula Pengadilan Tertinggi Jepang (supreme court of Japan) tidak pernah mengatur mengenai euthanasia tersebut. Ada 2 kasus euthanasia yang pernah terjadi di Jepang yaitu di Nagoya pada tahun 1962 yang dapat dikategorikan sebagai “euthanasia pasif” (消極的安楽死, shōkyokuteki anrakushi). Kasus yang satunya lagi terjadi setelah peristiwa insiden di Tokai University pada tahun 1995 yang dikategorikan sebagai “euthanasia aktif ” (積極的安楽死, sekkyokuteki anrakushi).

·       Republik Ceko. Di Republik Ceko euthanasia dinyatakan sebagai suatu tindakan pembunuhan berdasarkan peraturan setelah pasal mengenai euthanasia dikeluarkan dari rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sebelumnya pada rancangan tersebut, Perdana Menteri Jiri Pospíšil bermaksud untuk memasukkan euthanasia dalam rancangan KUHP tersebut sebagai suatu kejahatan dengan ancaman pidana selama 6 tahun penjara, namun Dewan Perwakilan Konstitusional dan komite hukum negara tersebut merekomendasikan agar pasal kontroversial tersebut dihapus dari rancangan tersebut.

·       India. Di India euthanasia adalah suatu perbuatan melawan hukum. Aturan mengenai larangan euthanasia terhadap dokter secara tegas dinyatakan dalam bab pertama pasal 300 dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana India (Indian penal code-IPC) tahun 1860. Namun berdasarkan aturan tersebut dokter yang melakukan euthanasia hanya dinyatakan bersalah atas kelalaian yang mengakibatkan kematian dan bukannya pembunuhan yang hukumannya didasarkan pada ketentuan pasal 304 IPC, namun ini hanyalah diberlakukan terhadap kasus euthanasia sukarela di mana si pasien sendirilah yang menginginkan kematian di mana si dokter hanyalah membantu pelaksanaan euthanasia tersebut (bantuan euthanasia). Pada kasus euthanasia secara tidak sukarela (atas keinginan orang lain) ataupun euthanasia di luar kemauan pasien akan dikenakan hukuman berdasarkan pasal 92 IPC.

·       China. Di China, euthanasia saat ini tidak diperkenankan secara hukum. Euthanasia diketahui terjadi pertama kalinya pada tahun 1986, di mana seorang yang bernama “Wang Mingcheng” meminta seorang dokter untuk melakukan euthanasia terhadap ibunya yang sakit. Akhirnya polisi menangkap juga si dokter yang melaksanakan permintaannya, namun 6 tahun kemudian Pengadilan tertinggi rakyat (Supreme People’s Court) menyatakan mereka tidak bersalah. Pada tahun 2003, Wang Mingcheng menderita penyakit kanker perut yang tidak ada kemungkinan untuk disembuhkan lagi dan ia meminta untuk dilakukannya euthanasia atas dirinya namun ditolak oleh rumah sakit yang merawatnya. Akhirnya ia meninggal dunia dalam kesakitan.

 

4. Masalah Euthanasia

Persoalan euthanasia bukanlah persoalan yang berdiri sendiri. Ada banyak soal di balik euthanasia yang amat mempengaruhi pilihan dan tidakan untuk melakukan atau tidak melakukan euthanasia. Masalah-masalah tersebut adalah:

 

4.1. Kekaburan Batas Antara Kematian – Kehidupan serta Kemajuan Iptek Kedokteran[14]

Dalam perjalanan sejarah, ada banyak perubahan untuk menentukan apakah seorang dapat dinyatakan mati atau tidak. Definisi kematian tetap sama yaitu berhentinya secara irreversible seluruh fungsi pengaturan manusia sebagai organisme secara keseluruhan baik mental maupun fisik. Namun kriteria kematian seseorang sendiri berubah seturut perkembangan ilmu pengetahuan dan kedokteran. Jaman modern mencatat bahwa kriteria kematian telah berubah dari cardiac-respiratory (berhentinya denyut jantung dan pernafasan) menjadi kriteria neurologis yaitu kematian seluruh otak yakni batang otak dan otak besar. Dalam perkembangan sejarah, kapan orang dikatakan mati merupakan masalah serius dan menimbulkan banyak perdebatan. Pada abad XVIII kekhawatiran akan nasib orang mati suri yang terlanjur dikubur dipecahkan dengan memasang sistem pembebasan dari peti mati, misalnya: tali untuk membunyikan bel. Atau orang yang baru mati dijaga kalau-kalau memberi tanda-tanda kehidupan.

Munculnya aneka macam alat kedokteran seperti stetoskop (abad XIX) membantu para dokter untuk mendengarkan denyut jantung dengan lebih jelas sehingga lebih bisa memastikan apakah seseorang sudah mati atau belum. Pada abad XX ditemukan Electrocardiogram (ECG) yang merupakan sarana teknis yang lebih cermat untuk memeriksa kegiatan jantung. Sekarang ada alat yang lebih canggih lagi, Electroencefalogram (EEG) sehingga dokter dapat memantau kegiatan elektris dalam otak, misalnya interaksi antara fungsi-fungsi otak, jantung dan paru-paru.

Permasalahan kekaburan kematian manusia tidak hanya berhenti pada cara penentuan kematian seseorang melainkan juga semakin dikaburkan dengan kemajuan teknologi kedokteran. Beberapa fungsi vital organ manusia dapat didukung oleh teknologi baru, sehingga orang yang secara klinis mati dapat “dihidupkan kembali” dengan sarana-sarana artifisial. Kesepakatan mengenai kematian seseorang akan menentukan sikap dan tindakan yang sama.

Di satu sisi, kemajuan teknologi kedokteran disambut dengan gembira, tapi di sisi lain menimbulkan kekuatiran dan ketakutan baru. Kemajuan itu adalah berkat bagi manusia untuk memulihkan kesehatan sekaligus kutuk karena usaha melanjutkan kehidupan berarti juga memperpanjang penderitaan dan ketidakpastian.

 

4.2. Kewajiban Memelihara hidup[15]

Permasalahan euthanasia berkait erat dengan kewajiban memelihara hidup. Misalnya saja sumpah Hipokrates mengandung dua gagasan yaitu: kesediaan menolong penderita dan menolak membantu orang untuk bunuh diri. Dua gagasan sumpah ini dimasukkan ke dalam aneka kode etik kedokteran dewasa ini. Sumpah ini membantu para tenaga medis untuk menghadapi situasi dan masalah baru karena kemungkinan “penundaan” saat kematian yang bahkan menjadi kabur dengan teknologi canggih.

 

4.3. Otonomi Penderita[16]

Euthanasia juga berhadapan dengan gagasan tentang otonomi manusia (penderita). Keyakinan akan martabat pribadi manusia sebagai subjek pengemban hak asasi makin meningkat, justru dalam berhadapan dengan kemungkinan-kemungkinan baru yang disediakan ilmu dan teknologi kedokteran canggih. Berkaitan dengan otonomi manusia setidaknya menyangkut dua hal yaitu: hak atas privacy dan hak untuk menolak penanganan serta hak untuk mati.

Di sini ada pergeseran arti. Semula hak untuk mati berarti hak asasi untuk menolak penanganan (basic right to refuse treatment). Namun dewasa ini hak untuk mati berarti hak untuk menolak penanganan yang menyelamatkan hidup (the right to refuse life-saving treatment). Gagasan ini timbul sehubungan dengan penolakan transfusi darah karena alasan keagamaan oleh penganut sekte Saksi Yehovah, meskipun transfusi darah termasuk sarana biasa atau proporsional dalam moral tradisional. Hak untuk menolak penanganan yang memperpanjang proses meninggal (the right to refuse death-prolonging treatment) juga berarti hak agar penanganan demikian itu dihentikan atas permintaan penderita atau keluarganya.

Hak untuk mati tumbuh dari gabungan antara hak untuk menolak penanganan yang menyelamatkan hidup berdasarkan kebebasan agama dan hak untuk menolak penanganan yang menunda kematian seseorang berdasarkan hak privacy. Perkembangan menjadi hak untuk mati dapat dipahami sejauh dalam konteks konkret menolak life-saving treatment dan menolak death-prolonging treatment atau life-support system berarti kematian.

 

5. Pro dan Kontra Euthanasia

Masalah euthanasia menimbulkan pro dan kontra. Ada sebagian orang yang menyetujui euthanasia ini. Sebagian pihak lain menolaknya. Dalam hal ini tampak adanya batasan karena adanya sesuatu yang mutlak berasal dari Tuhan dan batasan karena adanya hak asasi manusia. Pembicaraan mengenai euthanasia tidak akan memperoleh suatu kesatuan pendapat etis sepanjang masa. Secara sederhana, perdebatan euthanasia dapat diringkas sbb: atas nama perhormatan terhadap otonomi manusia, manusia harus mempunyai kontrol secara penuh atas hidup dan matinya sehingga seharusnya ia mempunyai kuasa untuk mengakhiri hidupnya jika ia menghendakinya demi pengakhiran penderitaan yang tidak berguna. Apakah pengakhiran hidup macam itu bisa dibenarkan?

 

5.1. Pro Euthanasia

Kelompok ini menyatakan bahwa tindakan euthanasia dilakukan dengan persetujuan, dengan tujuan utama menghentikan penderitaan pasien. Salah satu prinsip yang menjadi pedoman kelompk ini adalah pendapat bahwa manusia tidak boleh dipaksa untuk menderita. Jadi, tujuan utamanya adalah meringankan penderitaan pasien. Argumen yang paling sering digunakan adalah argumen atas dasar belas kasihan terhadap mereka yang menderita sakit berat dan secara medis tidak mempunyai harapan untuk pulih[17]. Argumen pokok mereka adalah pemahaman bahwa kematian menjadi jalan yang dipilih demi menghindari rasa sakit yang luar biasa dan penderitaan tanpa harapan si pasien[18]. Argumen kedua adalah perasaan hormat atau agung terhadap manusia yang ada hubungannya dengan suatu pilihan yang bebas sebagai hak asasi. Setiap orang memiliki hak asasi. Di dalamnya termasuk hak untuk hidup maupun hak untuk mati.

 

5.2. Kontra Euthanasia

Setiap orang menerima prinsip nilai hidup manusia. Orang-orang tidak beragama pun, yang tidak menerima argumen teologis mengenai kesucian hidup, setuju bahwa hidup manusia itu sangat berharga dan harus dilindungi. Mereka setuju bahwa membunuh orang adalah tindakan yang salah. Bagi mereka, euthanasia adalah suatu pembunuhan yang terselubung[19]. Bagi orang beragama, euthanasia merupakan tindakan immoral dan bertentangan dengan kehendak Tuhan. Mereka berpendapat bahwa hidup adalah semata-mata diberikan oleh Tuhan sendiri sehingga tidak ada seorang pun atau institusi manapun yang berhak mencabutnya, bagaimanapun keadaan penderita tersebut. Dikatakan bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan tidak memiliki hak untuk mati.

Penolakan euthanasia ini berkaitan erat dengan penolakan abortus atas dasar argumen “kesucian hidup”. Karena kehidupan itu sendiri berharga, maka hidup manusia tidak pernah boleh diakhiri dalam keadaan apa pun juga. Banyak orang menolak euthanasia langsung atau aktif karena takut akan “menginjak lereng licin” (the slippery slope)[20]. Jika kita boleh membunuh orang yang sedang dalam proses meninggal dunia atau pasien koma yang irreversible maka bisa jadi kita akan memperluas pengertian dan mulai membunuh bayi yang baru lahir, mereka yang sakit jiwa, anak cacat mental, orang yang tidak produktif atau secara sosial tidak diinginkan. Begitu batas-batas untuk membunuh diperluas, tidak ada lagi orang yang aman.

Argumen yang lain adalah argumen berdasarkan ihwal mengasihi diri sendiri. Ihwal mengasihi diri sendiri secara bertanggung jawab melarang euthanasia. “Memberikan kehidupan sebagai hadiah dan korban bagi kehidupan orang lain dapat dibenarkan, sementara menyebabkan kematian secara langsung karena kesulitan pribadi tidak dibenarkan”[21]. Dasar bagi larangan tersebut adalah panggilan Allah atas manusia agar mewujudkan potensi dirinya dan mencapai kepenuhan diri. Manusia juga harus terbuka terhadap horizon makna ini, juga dalam situasi kemalangan, sakit, penderitaan, yang dapat mendorongnya untuk melakukan bunuh diri, karena kehidupan fisik manusia selalu ditopang dan dilindungi Allah yang menjamin makna hidup.

 

6. Tinjauan Kedokteran

Kode Etik Kedokteran Indonesia menggunakan euthanasia dalam tiga arti[22], yaitu:

a.       Berpindahnya ke alam baka dengan tenang dan aman tanpa penderitaan, buat yang beriman dengan nama Allah di bibir.

b.      Waktu hidup akan berakhir, diringankan penderitaan si sakit dengan memberikan obat penenang.

c.       Mengakhiri penderitaan dan hidup seorang yang sakit dengan sengaja atas permintaan pasien sendiri dan keluarganya.

Dari pengertian pengertian di atas maka euthanasia mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a.       Berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

b.      Mengakhiri hidup, mempercepat kematian, atau tidak memperpanjang hidup pasien.

c.       Pasien menderita suatu penyakit yang sulit untuk disembuhkan.

d.      Atas atau tanpa permintaan pasien dan atau keluarganya.

e.       Demi kepentingan pasien dan atau keluarganya.

Profesi tenaga medis sudah sejak lama menentang euthanasia sebab profesi kedokteran adalah untuk menyembuhkan dan bukan untuk mematikan. Profesi medis adalah untuk merawat kehidupan dan bukan untuk merusak kehidupan. Sumpah Hipokrates jelas-jelas menolaknya, “Saya tidak akan memberikan racun yang mematikan ataupun memberikan saran mengenai hal ini kepada mereka yang memintanya.” Sumpah ini kemudian menjadi dasar sumpah seluruh dokter di dunia, termasuk di Indonesia. Mungkin saja sumpah ini bukan Hipokrates sendiri yang membuatnya.

Dalam pasal 9, bab II Kode Etik Kedokteran Indonesia tentang kewajiban dokter kepada pasien, disebutkan bahwa seorang dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insani. Ini berarti bahwa menurut kode etik kedokteran, dokter tidak diperbolehkan mengakhiri hidup seorang yang sakit meskipun menurut pengetahuan dan pengalaman tidak akan sembuh lagi. Tetapi apabila pasien sudah dipastikan mengalami kematian batang otak atau kehilangan fungsi otaknya sama sekali, maka pasien tersebut secara keseluruhan telah mati walaupun jantungnya masih berdenyut. Penghentian tindakan terapeutik harus diputuskan oleh dokter yang berpengalaman yang mengalami kasus-kasus secara keseluruhan dan sebaiknya hal itu dilakukan setelah diadakan konsultasi dengan dokter yang berpengalaman, selain harus pula dipertimbangkan keinginan pasien, kelurga pasien, dan kualitas hidup terbaik yang diharapkan. Dengan demikian, dasar etik moral untuk melakukan euthanasia adalah memperpendek atau mengakhiri penderitaan pasien dan bukan mengakhiri hidup pasien. Sampai saat ini, belum ada aturan hukum di Indonesia yang mengatur tentang euthanasia. Pasal-pasal KUHP justru menegaskan bahwa euthanasia aktif maupun pasif tanpa permintaan dilarang. Demikian pula dengan euthanasia aktif dengan permintaan[23]. Hakikat profesi kedokteran adalah menyembuhkan dan meringankan penderitaan. Euthanasia justru bertentangan radikal dengan hakikat itu[24].

Namun, beberapa ahli hukum juga berpendapat bahwa tindakan melakukan perawatan medis yang tidak ada gunanya secara yuridis dapat dianggap sebagai penganiayaan. Ini berkaitan dengan batas ilmu kedokteran yang dikuasai oleh seorang dokter. Tindakan di luar batas ilmu kedokteran tersebut dapat dikatakan di luar kompetensi dokter tersebut untuk melakukan perawatan medis. Apabila suatu tindakan dapat dinilai tidak ada gunanya lagi, dokter tidak lagi berkompeten melakukan perawatan medis[25].

 

7. Tinjauan Filosofis-Etis

Dari segi filosofis, persoalan euthanasia berhubungan erat dengan pandangan otonomi dan kebebasan manusia di mana manusia ingin menguasai dirinya sendiri secara penuh sehingga dapat menentukan sendiri kapan dan bagaimana ia akan mati (hak untuk mati). Perdebatan mengenai euthanasia dapat diringkas sebagai berikut: atas nama penghormatan terhadap otonomi manusia, manusia harus mempunyai kontrol secara penuh atas hidup dan matinya sehingga seharusnya ia mempunyai kuasa untuk mengakhiri hidupnya jika ia menghendakinya demi pengakhiran penderitaan yang tidak berguna. Pertanyaannya adalah apakah pengakhiran hidup seperti itu dapat dibenarkan?

Banyak pakar etika menolak euthanasia dan assisted suicide. Salah satu argumentasinya menekankan bahaya euthanasia disalahgunakan. Jika kita mengizinkan pengecualian atas larangan membunuh, sebentar lagi cara ini bisa dipakai juga terhadap orang cacat, orang berusia lanjut, atau orang lain yang dianggap tidak berguna lagi[26]. Ada suatu prinsip etika yang sangat mendasar yaitu kita harus menghormati kehidupan manusia. Tidak pernah boleh kita mengorbankan manusia kepada suatu tujuan tertentu. Prinsip ini dirumuskan sebagai “kesucian kehidupan” (the sanctity of life). Kehidupan manusia adalah suci karena mempunyai nilai absolut dan karena itu dimana-mana harus dihormati[27].

Masing-masing orang memiliki martabat (nilai) sendiri-sendiri yang ada secara intrinsik (ada bersama dengan adanya manusia dan berakhir bersama dengan berakhirnya manusia). Keberadaan martabat manusia ini terlepas dari pengakuan orang, artinya ia ada entah diakui atau tidak oleh orang lain. Masing-masing orang harus mempertanggungjawabkan hidupnya sendiri-sendiri dan oleh karena itu masing-masing orang memiliki tujuan hidupnya sendiri. Karena itu, manusia tidak pernah boleh dipakai hanya sebagai alat/instrumen untuk mencapai suatu tujuan tertentu oleh orang lain.

Meski demikian, tidak sedikit juga yang mendukung euthanasia. Argumentasi yang banyak dipakai adalah hak pasien terminal: the right to die. Menurut mereka, jika pasien sudah sampai akhir hidupnya, ia berhak meminta agar penderitaannya segera diakhiri. Beberapa hari yang tersisa lagi pasti penuh penderitaan. Euthanasia atau bunuh diri dengan bantuan hanya sekedar mempercepat kematiannya, sekaligus memungkinkan “kematian yang baik”, tanpa penderitaan yang tidak perlu.

 

8. Tinjauan Teologis

8.1. Euthanasia dalam Perspektif Kitab Suci

Hidup manusia adalah dasar segala nilai sekaligus sumber dan persyaratan yang perlu bagi semua kegiatan manusia dan juga untuk setiap hidup bersama masyarakat. Kitab Suci memandang hidup manusia itu suci karena berasal dari Allah sendiri, “Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya; demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup” (Kej 2:7). Karena itu, pembunuhan orang lain tidak dibenarkan karena melawan hukum ilahi, “Jangan membunuh” (Kel 20:13). Hidup dan mati manusia berada di tangan Tuhan karena, “kita adalah milik Tuhan” (Rom 14:8; bdk. Fil 1:20). Hidup manusia itu suci karena sejak awal mula melibatkan karya penciptaan Allah dan hal ini tetap berlangsung selamanya dalam hubungan yang sangat khusus dengan Sang Pencipta yang adalah satu-satunya tujuan akhir hidup manusia. Kesucian manusia itu bukan hanya karena asal-usulnya dari Allah tetapi juga karena tujuan hidup manusia adalah kembali kepada-nya (penebusan). Karena itu, hidup manusia tidak boleh dilanggar (violated) dan dihancurkan, tetapi harus dilindungi, dijaga, dan dipertahankan.

Euthanasia dan bunuh diri merupakan penolakan terhadap kedaulatan Allah yang mutlak atas kehidupan dan kematian, seperti dinyatakan dalam doa Israel kuno, “Engkau berdaulat atas hidup dan mati; Engkau membawa kepada gerbang alam maut dan ke atas kembali” (Keb 16:13; bdk. Ayub 13:2).

 

8.2. Euthanasia dalam Declaration on Euthanasia

Sejak pertengahan abad ke-20, Gereja Katolik telah berjuang untuk memberikan pedoman sejelas mungkin mengenai penanganan terhadap mereka yang menderita sakit tak tersembuhkan, sehubungan dengan ajaran moral Gereja mengenai euthanasia dan sistem penunjang hidup. Paus Pius XII, yang tak hanya menjadi saksi dan mengutuk program-program egenetika dan euthanasia Nazi, melainkan juga menjadi saksi atas dimulainya sistem-sistem modern penunjang hidup, adalah yang pertama menguraikan secara jelas masalah moral ini dan menetapkan pedoman. Pada tanggal 5 Mei 1980, Kongregasi untuk Ajaran Iman menerbitkan Declaration on Euthanasia yang menguraikan pedoman ini lebih lanjut, teristimewa mengingat semakin meningkatnya kompleksitas sistem-sistem penunjang hidup dan gencarnya promosi euthanasia sebagai sarana yang sah untuk mengakhiri hidup. Dokumen ini memandang bahwa euthanasia merupakan penyerangan langsung terhadap hidup manusia yang tidak berdosa. Dokumen ini menyatakan secara jelas:

It is necessary to state firmly once more that nothing and no one can in any way permit the killing of an innocent human being, whether a fetus or an embryo, an infant or an adult, an old person, or one suffering from an incurable disease, or a person who is dying. Furthermore, no one is permitted to ask for this act of killing, either for himself or herself or for another person entrusted to his or her care, nor can he or she consent to it, either explicitly or implicitly. Nor can any authority legitimately recommend or permit such an action. For it is a question of the violation of the divine law, an offense against the dignity of the human person, a crime against life, and an attack on humanity.[28]

Di lain pihak, euthanasia tidak langsung dalam kondisi tertentu diperbolehkan. Para Uskup Amerika Serikat mengeluarkan ajaran resmi, “Seseorang tidak wajib menggunakan baik sarana-sarana yang ‘luar biasa’ atau sarana-sarana yang ‘tidak sepadan’ untuk mempertahankan hidup, yaitu sarana-sarana yang dipahami sebagai pemberian harapan akan manfaat yang tidak masuk akal atau sebagai keterlibatan beban-beban yang terlalu berat”[29]. Penentuan apakah suatu tindakan itu “biasa” atau “sepadan” versus “luar biasa” atau “tidak sepadan” melibatkan pengukuran “jenis tindakan yang dilakukan, tingkat kompleksitas atau risiko, biaya dan kemungkinan-kemungkinan menggunakannya” berlawanan dengan “hasil yang bisa diharapkan, mengingat keadaan si orang yang sakit dan sumber-sumber fisik dan moral”[30]. Umumnya, sarana pendukung hidup menawarkan harapan penyembuhan yang masuk akal kepada para pasien tanpa biaya atau kesulitan yang berat.

 

8.3. Euthanasia dalam Evangelium Vitae

Ensiklik Evengelium Vitae yang dikeluarkan oleh Yohanes Paulus II pada tanggal 25 Maret 1995 juga berbicara mengenai euthanasia. Secara khusus, ensiklik ini membahas euthanasia pada artikel no 64-67. Paus Yohanes Paulus II, yang prihatin dengan semakin meningkatnya praktek euthanasia, memperingatkan kita untuk melawan “gejala yang paling mengkhawatirkan dari budaya kematian’ …. Jumlah orang-orang lanjut usia dan lemah yang meningkat dianggap sebagai beban yang mengganggu”. Euthanasia yang “mengendalikan maut dan mendatangkannya sebelum waktunya, dengan secara “halus” mengakhiri hidupnya sendiri atau hidup orang lain ….. nampak tidak masuk akal dan melawan perikemanusiaan[31]. Euthanasia merupakan “pelanggaran berat terhadap hukum Allah, karena itu berarti pembunuhan manusia yang disengaja dan dari sudut moral tidak dapat diterima”[32]. Sebagai pendasaran, teks tersebut menunjuk pada hukum kodrati, Sabda Allah, tradisi dan ajaran umum Gereja Katolik.

 

8.4. Euthanasia dalam Katekismus Gereja Katolik 1997

Katekismus Gereja Katolik 1997 (No 2276-2279 dan 2324) juga memberikan ikhtisar penjelasan ajaran Gereja Katolik kita tentang hal ini. Gereja Katolik menolak dengan tegas euthanasia aktif. Katekismus no 2277 memberikan penjelasan mengenai hal itu:

Whatever its motives and means, direct euthanasia consists in putting an end to the lives of handicapped, sick, or dying persons. It is morally unacceptable. Thus an act or omission which, of itself or by intention, causes death in order to eliminate suffering constitutes a murder gravely contrary to the dignity of the human person and to the respect due to the living God, his Creator. The error of judgment into which one can fall in good faith does not change the nature of this murderous act, which must always be forbidden and excluded.[33]

Euthanasia pasif, dalam arti tertentu, masih diperkenankan dengan catatan bukan kematian yang dikehendaki melainkan penghentian penanganan medis yang membebani[34]. Apa pun bentuk motivasinya, euthanasia yang dikehendaki merupakan suatu pembunuhan. Euthanasia melawan martabat pribadi manusia dan hormat terhadap Allah yang hidup, Penciptanya[35]. Dalam keadaan yang sudah sangat sekarat pun tidak dibenarkan menghentikan perawatan yang biasanya diberikan kepada orang sakit[36].

 

9. Beberapa Premis Penilaian Moral atas Euthanasia

Dalam menilai masalah euthanasia, perlu disadari bahwa masalah euthanasia amat kompleks. Masalah euthanasia tidak pernah berdiri sendiri tetapi selalu berkait dengan soal lain, misalnya sosial, politik dan ekonomi. Di sini, hanya disajikan premis untuk penilaian euthanasia dari segi moral kehidupan.

 

9.1.    Pandangan mengenai hidup

Euthanasia pada dasarnya berkaitan dengan hidup itu sendiri. Pandangan tentang hidup itu sendiri amat menentukan sikap dan pilihan atas euthanasia. Yang dibahas di sini adalah pandangan hidup secara etis dan teologis

 

9.1.1.  Hidup sebagai anugerah[37]

Banyak peristiwa dalam hidup kita mengatasi perhitungan dan perencanaan manusia (kemandulan, kesembuhan atau kematian di luar dugaan) dan menimbulkan keyakinan bahwa hidup itu pada akhirnya adalah anugerah. Memang manusia meneruskan atau mewariskan kehidupan, tetapi kehidupan itu sendiri tidak berasal dari padanya, melainkan dalam bahasa religius dari Tuhan sebagai pencipta dan sumber kehidupan. Dibandingkan dengan Tuhan, hidup manusia itu kontingen, dapat ada, dapat tidak ada, tetapi memang de facto ada karena diciptakan Tuhan. Deklarasi tentang euthanasia sendiri menegaskan hal ini dengan mengutip perkataan Santo Paulus Bila kita hidup, kita hidup bagi Tuhan, bila kita mati, kita mati bagi Tuhan. Apakah kita hidup atau mati, Kita adalah milik Tuhan (Rom 14:8 bdk. Fil1:20)[38]. Manusia bukanlah pemilik mutlak dari hidupnya sendiri. manusia administrator hidup manusia yang harus mempertahankan hidup itu.

Dengan demikian, manusia tidak mempunyai hak apapun untuk mengambil atau memutuskan hidup baik hidupnya sendiri maupun hidup orang lain. Euthanasia adalah bentuk dari pembunuhan tu karena euthanasia mengambil hidup orang lain atau hidupnya sendiri (assisted suicide). Euthanasia menjadi salah satu cermin di mana manusia ingin merebut hak prerogatif dari Allah sendiri yang adalah Tuhan atas kehidupan. Hal ini ditegaskan Peschke demikian:

Euthanasia offends against the exclusive right of disposition by God the Creator over life and death of a human being; It offends against the good of the society; and it contradicts the love of self as well as the value of life as the most fundamental earthly good of man.[39]

 

9.1.2. Hidup sebagai nilai asasi yang sangat tinggi[40].

Dari sekian banyak nilai, kiranya jelas bahwa hidup merupakan nilai dasar. Tanpa hidup banyak nilai lainnya menjadi tidak atau kurang berarti. Karena itu, hidup juga merupakan nilai yang sangat tinggi, bahkan dalam arti tertentu juga nilai tertinggi di antara nilai-nilai dunia fana. Martabat hidup manusia tidak berubah meskipun ia berada dalam status “vegetatif” (PVS=Persistent Vegetative Status). Hidup manusia adalah dasar dari segala sesuatu. Tanpa hidup, manusia tidak punya apapun, termasuk hak-haknya. Karena itu, hidup manusia adalah hak dasar dan sumber segala kebaikan. Martabat manusia tidak berubah meskipun dia dalam keadaan koma. Ia tetap manusia yang bermartabat. Dia bukan “vegetatif”=tumbuh-tumbuhan. Oleh karena itu, ia tetap harus dihormati.

 

9.1.3. Hidup sebagai hak asasi dan nilai yang harus dilindungi[41]

Karena hidup merupakan anugerah dengan nilai asasi dan sangat tinggi, maka hidup merupakan hak asasi manusia dan karenanya juga harus dilindungi terhadap segala hal yang mengancamnya. Paus Yohanes Paulus II juga menegaskan perlindungan atas kehidupan ini:

the Church inteds not only to reaffirm the right to life–the violation of whic is an offense against the human person and against God the Creator and Father, the loving source of life – but she also intend to devote herself ever more fully to the concrete defense and promotion of this right.[42]

 

9.1.4. Hidup sebagai tugas[43]

Anugerah dan tugas bersifat korelatif, artinya hidup sebagai anugerah sekaligus berarti hidup mengembangkannya seutuhnya (menurut segala seginya, seperti biologis, fisik, psikis, kultural, sosial, religius, moral dan seterusnya). Dalam tugas mengembangkan kehidupan tersirat tanggung jawab dan hak untuk mempergunakan sarana-sarana yang perlu atau bermanfaat untuk memenuhi tugas itu sebaik-baiknya.

 

9.2. Pandangan mengenai Penderitaan dan Kematian

Selain berkaitan dengan kehidupan, euthanasia juga berurusan dengan kematian. Maka perlu diperhatikan pula pandangan tentang kematian.

 

 

9.2.1. Penderitaan sebagai beban atas anugerah hidup[44]

Hidup memang anugerah, tetapi tak jarang anugerah ini dibebani kekurangan kualitas kehidupan berupa penderitaan. Memang penderitaan juga dapat mempunyai segi positif dan nilainya, tetapi secara manusiawi penderitaan pertama-tama dirasakan sebagai beban. Menurut ajaran kristiani, rasa sakit, terutama pada waktu meninggal, dalam rencana penyelamatan Allah mendapat makna khusus. Penderitaan merupakan partisipasi dalam penderitaan Kristus dan menghubungkan dengan kurban penebusan[45]. 

 

9.2.2. Mati dan kematian sebagai keterbatasan anugerah[46]

Hidup memang anugerah, namun anugerah yang terbatas. Oleh karena itu hidup harus juga diterima dalam keterbatasannya yaitu kematian. Keterbatasan sebenarnya bukanlah keburukan, tetapi seringkali dirasakan sebagai keburukan, meskipun di lain pihak juga dapat diinginkan sebagai pembebasan. Soalnya sekarang ialah di mana batas itu, kapan saatnya tiba, sebab manusia dewasa ini makin mampu “menunda” saat kematian atau “memperpanjang hidup”.

 

9.2.3. Penderitaan dan kematian dalam cahaya iman[47]

Pandangan ini tidak dimaksudkan sebagai hiburan murah, melainkan memang bersumber pada kekayaan iman yang mempunyai cakrawala yang jauh lebih luas daripada penalaran akal budi tanpa data dari wahyu kristiani. Gereja Katolik harus mempertimbangkan kematian sebagai sebuah peristiwa natural. Keterbatasan obat dan kondisi manusia harus dimengerti dengan baik. Tidak ada harapan bahwa kehidupan fisik dapat dijaga dengan seluruh biaya yang ada. Kita berharap bagaimana dalam kondisi serta pemahaman yang benar, orang dapat menerima kematian dengan ikhlas.

 

10. Penutup

Sampai saat ini, euthanasia masih menjadi perdebatan dalam hidup umat manusia. Ada yang bersikap pro dan ada yang bersikap kontra terhadap euthanasia. Beberapa negara bahkan sudah melegalkan dan mengatur praktek euthanasia. Gereja sendiri secara tegas menolaknya dalam berbagai kesempatan. Ajaran Gereja selalu menolak pelaksanaan euthanasia. Declaration on Euthanasia (1980), Ensiklik Evengelium Vitae (1995), dan Katekismus Gereja Katolik (1997) dengan tegas menolak euthanasia. Euthanasia merupakan perlawanan terhadap martabat pribadi manusia dan hormat kepada Allah Sang Pemberi Hidup. Gereja Katolik selalu menekankan kesucian hidup manusia, penghargaan terhadap martabat pribadi manusia dan hormat kepada Allah. Euthanasia merupakan kejahatan melawan kehidupan.

 

Daftar Pustaka

A.    Buku

1.       Bertens, K., Perspektif Etika: Esai-esai tentang Masalah Aktual, Yogyakarta: Kanisius, 2001.

2.      Bertens, K., Sketsa-sketsa Moral: 50 Esai tentang Masalah Aktual, Yogyakarta: Kanisius, 1994.

3.      Go, Piet, Euthanasia: Beberapa Soal Etis Akhir Hidup menurut Gereja Katolik, Malang: Dioma, 1989.

4.      Holderegger, A., Il Suicidio, Assisi: Citadella, 1979, 436, sebagaimana dikutip oleh Karl-Heinz Peschke, Etika Kristiani Jilid III: Kewajiban Moral dalam Hidup Pribadi, 144.

5.      James Rachels, “Euthanasia”, dalam Tom Regan (ed.), Matters of Life and Death: New Introductory Essays in moral Philosophy, New York: Random House, 1980.

6.      Kubler-Ross, Lima Tahap Proses Terminal, Seri Pastoral 330 No 11, Yogyakarta: Pusat Pastoral Yogyakarta, 2001.

7.      Kusmaryanto, CB., Moral Hidup, Diktat Kuliah Fakultas Teologi USD, Yogyakarta, 2005.

8.      Peschke, Karl-Heinz, Etika Kristiani Jilid III: Kewajiban Moral dalam Hidup Pribadi, Maumere: Penerbit Ledalero, 2003.

9.      Samil, Ratna Suprapti, Etika Kedokteran Indonesia, Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1994.

10.   Shannon, Thomas A., Pengantar Bioetika, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.

 

B.     Dokumen

1.       Sacred Congregation for the Doctrine of the Faith, “Declaration on Euthanasia”, 1980.

2.      United States Catholic Conference, “Nutrition and Hydration: Moral and Pastoral Reflections”, 1992.

3.      Yohanes Paulus II, Evangelium Vitae.

4.      Katekismus Gereja Katolik 1997.

 

C.    Artikel

1.       John Paul II, “Letter on Combating Abortion and Euthanasia”, dalam Origins 8 (1991).

2.      Seper, Fr. C and Hamer J. 1980. “Euthanasia: Declaration of the Sacred Congregation for the Doctrine of the Faith (May 5, 1980)”. The Pope Speaks: The Church Document Quarterly. Volume 25, Number 4. Huntington: Our Sunday Visitor.

3.      Canadian Bishops/Senate Testimony, ”What Euthanasia Is and What It Is Not”, dalam Origins 23 (1994).

4.      Peschke, Karl-Heinz, “The Pros and Cons of Euthanasia Reexamnined”, dalam The Irish Theological Quarterly Volume 58, Number 1, Kildare: St. Patrick’s College, 1992.

 

D.    Internet

1.       Pollard, Brian. “Euthanasia” http://www.euthanasia.com. /definitions. Html. Di download pada tanggal 27 Februari 2008.

2.      Stolinsky David. C, M.D. “Assisted Suicide of the Medical Profession” dalam. http://www.euthanasia.com/historyeuthanasia.html, di-download tanggal 27 Februari 2008.

3.      “History of Euthanasia” dalam www.euthanasia.com/historyeuthanasia.html, hlm 3 di-download tanggal 27 Februari 2008.

4.      www.tempointeraktif.com, di-download pada 5 Maret 2008.

5.      www.reuters.com, di-downloud pada tanggal 6 Maret 2008.

 

Artikel-artikel pendukung:

1.       Bernardin J., “Euthanasia: Ethical and Legal Challenge”, Origins 18 (1988).

2.      Canadian Bishops/Senate Testimony, ”What Euthanasia Is and What It Is Not”, Origins 23 (1994).

3.      Gula, Richard, “Moral Perspectives on Euthanasia”, Studies in Christian Ethics 1 (1991).

4.      John Paul II, “Letter on Combating Abortion and Euthanasia”, Origins 8 (1991).

5.      Ohio Bishops/ Health Care, “Pastoral Reflection: Euthanasia, Assisted Suicide”, Origins 21 (1993).

6.      Peschke, K.H., “The Pros and Cons of Euthanasia Reexamnined”, The Irish Theological Quarterly 1 (1992).

7.      Thekkel, J., “Declaration on Euthanasia”, Indian Theological Studies 1 (1982).



[1] Pembahasan seputar euthanasia tersebut mengambil gagasan pokok dari buku karangan Piet Go. Selengkapnya bisa dilihat dalam Piet Go, Euthanasia: Beberapa Soal Etis Akhir Hidup menurut Gereja Katolik, Malang: Dioma, 1989.

[2] K. Bertens, Perspektif Etika: Esai-esai tentang Masalah Aktual, Yogyakarta: Kanisius, 2001, 128.

[3] Arti sempit sendiri telah dikatakan oleh Kongregasi Suci untuk Urusan Doktrin dan Iman dalam deklarasinya mengenai euthanasia terutama pada bagian mengenai arti euthanasia secara etimologis. Lihat Seper, Fr. C and Hamer J. 1980. “Euthanasia: Declaration of the Sacred Congregation for the Doctrine of the Faith (May 5, 1980)”. The Pope Speaks: The Church Document Quarterly. Volume 25, Number 4. Huntington: Our Sunday Visitor, 292.

[4] Menurut Piet Go, sebenarnya masih dapat ditambahkan euthanasia dipakai sebagai eufemisme untuk menutupi kejahatan pembunuhan hidup yang dianggap “tak layak hidup” menurut ideologi eugenisme Hitler, dan bukannya karena belas kasihan. Lih. Piet Go, 6.

[5] Sacred Congregation for the Doctrine of the Faith, “Declaration on Euthanasia”, 1980.

[6] Canadian Bishops/Senate Testimony, ”What Euthanasia Is and What It Is Not”, dalam Origins 23 (1994) 394.

[7] K. Bertens, Perspektif Etika: Esai-esai tentang Masalah Aktual, 129.

[8] Di sini kami mendasarkan diri pada Piet Go, Euthanasia: Beberapa Soal Etis Akhir Hidup menurut Gereja Katolik, 1-2. Sumber lain adalah James Rachels, “Euthanasia”, dalam Tom Regan (ed.), Matters of Life and Death: New Introductory Essays in moral Philosophy, New York: Random House, 1980, 32-38.

[9] Macam-macam euthanasia ini tidak dapat diseragamkan satu sama lain. Beberapa tokoh mengelompokkan dengan cara yang berbeda.

[10] Ratna Suprapti Samil, Etika Kedokteran Indonesia, Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1994, 129.

[11] Ratna Suprapti Samil, Etika Kedokteran Indonesia, 135-136.

[12] Ratna Suprapti Samil, Etika Kedokteran Indonesia, 132.

[13] Sumber ini diambil dari www.reuters.com, diunduh pada tanggal 6 Maret 2008.

[14] Piet Go, Euthanasia, 9-10.

[15] Piet Go, Euthanasia, 10.

[16] Piet Go, Euthanasia, 11-12.

[17] James Rachels, “Euthanasia”, 40-45.

[18] Karl-Heinz Peschke, Etika Kristiani Jilid III: Kewajiban Moral dalam Hidup Pribadi, Maumere: Pernerbit Ledalero, 2003, 141.

[19] James Rachels, “Euthanasia”, 45-46.

[20] Thomas A. Shannon, Pengantar Bioetika, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995, 69-70.

[21] A. Holderegger, Il Suicidio, Assisi: Citadella, 1979, 436, sebagaimana dikutip oleh Karl-Heinz Peschke, Etika Kristiani Jilid III: Kewajiban Moral dalam Hidup Pribadi, 144.

[22] Ratna Suprapti Samil, Etika Kedokteran Indonesia, 128.

[23] Ratna Suprapti Samil, Etika Kedokteran Indonesia, 135.

[24] K. Bertens, Perspektif Etika: Esai-esai tentang Masalah Aktual, 130.

[25] Ratna Suprapti Samil, Etika Kedokteran Indonesia, 136.

[26] K. Bertens, Perspektif Etika: Esai-esai tentang Masalah Aktual, 130.

[27] K. Bertens, Sketsa-sketsa Moral: 50 Esai tentang Masalah Aktual, Yogyakarta: Kanisius, 1994, 98.

[28] Sacred Congregation for the Doctrine of the Faith, “Declaration on Euthanasia”, 1980: “Pentinglah menyatakan sekali lagi dengan sungguh-sungguh bahwa tidak ada dan tidak seorang pun dengan cara apa pun memperbolehkan pembunuhan umat manusia yang tidak berdosa, apakah itu janin atau embrio, bayi atau orang dewasa, atau orang yang sedang menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan atau seseorang yang sedang dalam sakratul maut. Tidak seorang pun boleh meminta tindakan mematikan ini bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain, yang merupakan tanggungannya, bahkan orang tidak boleh menyetujui tindakan itu, baik secara eksplisit maupun implisit. Tidak ada otoritas yang secara sah dapat memerintahkan atau memperbolehkannya. Karena hal ini merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum ilahi, pelanggaran melawan martabat pribadi manusia, kejahatan melawan kehidupan dan serangan terhadap umat manusia.”

[29] United States Catholic Conference, “Nutrition and Hydration: Moral and Pastoral Reflections”, 1992.

[30] Sacred Congregation for the Doctrine of the Faith, “Declaration on Euthanasia”, 1980.

[31] Yohanes Paulus II, Evangelium Vitae art 64.

[32] Yohanes Paulus II, Evangelium Vitae art 65.

[33] Cathecism of the Catholic Church (1997), No. 2277.

[34] Cathecism of the Catholic Church (1997), No. 2278: “Discontinuing medical procedures that are burdensome, dangerous, extraordinary, or disproportionate to the expected outcome can be legitimate; it is the refusal of “over-zealous” treatment. Here one does not will to cause death; one’s inability to impede it is merely accepted. The decisions should be made by the patient if he is competent and able or, if not, by those legally entitled to act for the patient, whose reasonable will and legitimate interests must always be respected.

[35] Cathecism of the Catholic Church (1997), No. 2324: “Intentional euthanasia, whatever its forms or motives, is murder. It is gravely contrary to the dignity of the human person and to the respect due to the living God, his Creator.

[36] Cathecism of the Catholic Church (1997), No. 2279: “Even if death is thought imminent, the ordinary care owed to a sick person cannot be legitimately interrupted. The use of painkillers to alleviate the sufferings of the dying, even at the risk of shortening their days, can be morally in conformity with human dignity if death is not willed as either an end or a means, but only foreseen and tolerated as inevitable Palliative care is a special form of disinterested charity. As such it should be encouraged.

[37] Piet Go, Euthanasia, 12.

[38] Sacred Congregation for the Doctrine of the Faith, “Declaration on Euthanasia”.

[39] K.H. Peschke, “The Pros and Cons of Euthanasia Reexamnined”, dalam The Irish Theological Quarterly Volume 58, Number 1, Kildare: St. Patrick’s College, 1992, 18.

[40] Piet Go, Euthanasia, 13.

[41] Piet Go, Euthanasia, 13.

[42] John Paul II, “Letter on Combating Abortion and Euthanasia”, dalam Origins 8 (1991) 136.

[43] Piet Go, Euthanasia, 13.

[44] Piet Go, Euthanasia, 13.

[45] Sacred Congregation for the Doctrine of the Faith, “Declaration on Euthanasia”.

[46] Piet Go, Euthanasia, 13.

[47] Piet Go, Euthanasia, 14.

Mei 30, 2008 Posted by | Uncategorized | 1 Komentar

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Mei 30, 2008 Posted by | Uncategorized | 1 Komentar

   

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.